BPJS Kesehatan dan Pemkab Teken MoU – FAJAR sulsel
News

BPJS Kesehatan dan Pemkab Teken MoU

*JKN-KIS Harapan Baru Masyarakat Torut

RANTEPAO–Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Makale, Wahidah, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Toraja Utara (Torut), atas penandatanganan Momerandum of Anderstanding (MoU) dengan porgram BPJS Kesehatan.

Penandatanganan kerjasama ini atas nama Pemda Torut, melalui Bupati Kalatiku Paembonan, berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati, baru-baru ini.

Wahida, menyebutkan, kerjasama tersebut sebagai bukti dukungan penuh Pemda Torut, yang telah mengintegrasikan sebanyak 72.201 jiwa ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Aritanya apa, kata Wahida, Pemda Torut telah resmi melakukan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan setelah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemda Kabupaten Torut yang telah melakukan keberlanjutan pogram JKN ini,”kata Wahida, Jumat, 20 Januari 2017.

Kehadiran program JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal ini kata Wahida, terbukti telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

Juga dengan diintegrasikannya masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta JKN-KIS yang iurannya dibayarkan 10% dari APBD Toraja Utara ini membawa kita selangkah lebih maju mencapai Universal Health Coverage yang diharapkan dapat terwujud pada 1 Januari 2019 mendatang.
Bentuk kerjasama ini, Wahidah mengibararatkan sebuah Pondasi, dimana peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk merealisasikan cita-cita Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tersebut.

“Setidaknya terdapat 3 peran penting Pemda dalam Program JKN-KIS ini, diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” kuncinya.(uka/ded)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top