Pungutan SSPB Hanya Akal-akalan – FAJAR sulsel
News

Pungutan SSPB Hanya Akal-akalan

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Pungutan sumbangan pendanaan pendidikan atau SPP memang sudah tidak ada lagi. Sekolah menggantinya dengan Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) sejak tahun 2013.

Biaya pendidikan di SMA 17 Makassar misalnya, sebesar Rp2,5 juta/siswa per tahun. Sekolah menutupinya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1,4 juta/siswa per tahun.

Selain itu, pada tahun ajaran 2016 lalu, sekolah juga mendapat bantuan dana pendidikan gratis dari Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar sebesar Rp28 ribu/siswa per bulan. Total siswa SMA 17 Makassar sebanyak 955 orang.

Bendahara SMAN 17 Makassar, Salman menuturkan total bantuan pendidikan gratis SMAN 17 sebesar Rp158,7 juta untuk enam bulan. Bantuan ini sharing dana Pemprov Sulsel 40% dan Pemkot Makassar 60%.

“SSPB bersifat sukarela. Keikhlasan saja membayar. Lebih banyak tidak bayar. Sebaiknya, agar pendidikan berjalan baik, sumbangan orangtua siswa tetap bisa berjalan. Kegiatan ekstrakurikuler siswa juga memanfaatkan bantuan dana BOS. Kegiatan di luar sekolah ditanggung siswa sendiri,” kata Kepala SMAN 17 Makassar, Syamsuddin.

Bendahara SMKN 4 Makassar, Seniwati mengatakan, jumlah siswa di sekolahnya 1.500 orang. Tahun lalu mendapat dana pendidikan gratis dari pemprov dan pemkot Rp465.067.400 ditambah dana BOS Rp1,4 juta/siswa.

Peruntukan dana BOS menanggung biaya listrik, telepon, dan koran. Selebihnya, ujian semester, konsumsi, gaji kelebihan jam mengajar guru, honorer, dan bangunan sekolah yang rusak dibiayai dana pendidikan gratis. Karena itu di SMKN 4 tidak ada pungutan dana apapun dari orang tua siswa, karena sudah mencukupi untuk biaya-biaya sekolah.

Kepala SMA 11 Makassar Harpansa mengatakan, standar kebutuhan pembiayan pendidikan SMA secara nasional Rp2,4 juta per siswa per tahun.

“Kami kekurangan dana karena tidak semua lini sektor di sekolah dibiayai oleh BOS,” tuturnya.Untuk menutupi kekurangan pembiayaan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Makassar membentuk Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) sebagai salah satu solusi menutupi kebutuhan lainnya. Misalnya, untuk honor para honorer dan pekerja swasta dalam lingkungan sekolah.

“Program ini partisipasi orang tua siswa yang sifatnya tidak mengikat. Ini sumbangan sukarela, jumlahnya tidak ditentukan,” bebernya.

Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono menegaskan, sekolah dilarang memungut dana apa pun dari siswa. Pembayaran SPP tetap digratiskan.

“Dana Pendidikan diambil dari dana BOS sebesar Rp800 ribu untuk siswa SD, Rp1 juta untuk SMP, dan Rp1,4 juta untuk SMA. Itu dibayarkan per tahun,” katanya.

Sementara itu pengamat pendidikan, Dr Sofyan Opu Jamal mengatakan, SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) hanya akal-akalan saja, dan buntutnya akhirnya dikorup. Untuk itu SSPB tidak layak diterapkan karena dana BOS cukup untuk membiayai di setiap sekolah.

MKKS tak perlu lagi mencari dana tambahan, kata Sofyan, karena pemerintah sudah menyediakan semua keperluan sekolah.
“Tak perlu lagi memberatkan orangtua siswa, karena tidak semua orang tua mampu. Apalagi kini banyak pegawai sedang diroling ke tempat lain, yang mengakibatkan hingga kini mereka belum terima gaji. Sementara yang bekerja di swasta banyak yang kena PHK karena banyak perusahaan pailit. (met/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top