Herdinang Usulkan Dilakukan RDP – FAJAR sulsel
News

Herdinang Usulkan Dilakukan RDP

*Soal Aduan Warga Terkait Air PDAM Kotor

MALILI–-Sejumlah Masyarakat yang bermukim di perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terletak di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) telah menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutim.

Dalam aspirasinya, masyarakat menyampaikan keluhan soal air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilai tidak layak digunakan.

“Itu air PDAM kotor, kadang hitam, coklat dan mahal dibayar,” ungkap salah seorang warga, Aswan, kepada Palopo Pos, Senin, 23 Januari 2017.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I, DPRD Lutim, Herdinang, angkat bicara.

Dirinya langsung mengusulkan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak PDAM.
“Saya meminta agar pihak PDAM menjelaskan kepada kami soal adanya keluhan masyarakat karena air yang mengalir di perumahan PNS hitam dan warga diminta membayar Rp500 ribu bahkan Rp1 juta,” ungkap Herdinang.

Sementara itu, pelaksana tugas, direktur PDAM Lutim, Saiful pun meminta maaf atas ketidak nyaman yang dirasakan oleh pelanggan saat ini. Menurutnya, dirinya baru mengetahui jika air tersebut seperti itu pada saat adanya aspirasi pelanggan.

Soal tagihan air yang hingga jutaan rupiah, kata Saiful, itu merupakan rangkuman dari beberapa bulan. “Penagihan sudah sudah diterbitkan setiap bulan berdasarkan catatan meteran sehingga adapun sampai jutaan itu rangkuman dari beberapa bulan,” kata Saiful di Warkop D Trans Malili.

Terkait dengan itu, sebelumnya, DPRD sudah meminta agar Direktur PDAM dilakukan rekrutmen ulang. Pasalnya, Panitia Seleksi (Pansel) dalam menetapkan calon Direktur tidak sesuai syarat pengangkatan.

Hal itu dikatakan legislator Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Lutim, HM Siddiq BM saat digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait rekrutmen calon Direktur PDAM yang berlangsung di ruang rapat komisi baru–baru ini.

Menurut Siddiq, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM pasal 4 menjelaskan kalau calon yang bukan berasal dari PDAM minimal 15 tahun mengelola perusahaan.

Sementara bagi yang berasal dari PDAM, kata Wakil Ketua DPRD Lutim, mempunyai pengalaman kerja 10 tahun.

“Kami meminta agar dilakukan rekrutmen ulang karena pemahaman kami kata mengelola perusahaan berada pada level pimpinan bukan pekerja atau staf,” ungkap Siddiq.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Seleksi penerimaan calon Direktur PDAM Lutim, Halsen yang ditemui tidak keberatan kalau penerimaan calon direktur PDAM kembali dibuka ulang.

Hanya saja, kata Halsen, panitia seleksi bersama dengan stakeholder terkait akan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke biro hukum. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah kalimat mengelola perusahaan tersebut masuk dalam level pimpinan perusahaan atau hanya pekerja saja.

“Kata mengelola perusahaan tersebut adalah multi tafsir sehingga ini perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kebiro hukum. Kalau menurut kami sudah sesuai dari hasil seleksi. Jika nantinya hasil koordinasi itu betul mengelola adalah level pimpinan berarti kita buka rekrutmen ulang,” ungkap Halsen. (krm/ded)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top