Komite Sekolah Kembali Libatkan Orang Tua – FAJAR sulsel
News

Komite Sekolah Kembali Libatkan Orang Tua

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Permendikbud itu terbit untuk merevitalisasi peran dan fungsi komite sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Permendikbud yang ditetapkan pada 30 Desember 2016 itu bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Jadi, masyarakat dapat ikut serta bergotong royong memajukan pendidikan di sekolah secara demokratis dan akuntabel.
“Nantinya masyarakat dapat membedakan mana saja yang tergolong sumbangan dan bantuan melalui komite sekolah, pungutan pungutan pendidikan yang sah oleh sekolah dan pungutan liar oleh oknum,” kata Muhadjir saat menghadiri seminar nasional di Gedung Teater Pinisi Universitas Negeri Makassar pekan lalu.

Muhadjir Effendy menambahkan, pendanaan dana sekolah oleh masyarakat juga dijamin dalam UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut dia, dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Komite sekolah bukan hanya melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan tapi juga menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi peserta didik,” ujar Muhajir.

Kendati demikian, dana yang dihimpun dari masyarakat sifatnya tak boleh memaksa dan harus sesuai dengan aturan resmi pemerintah.

“Jadi saya sudah mengeluarkan Permen yang pada dasarnya sekolah boleh menghimpun dana dari masyarakat asalkan itu tidak memaksa. Saya juga sudah berkonsultasi kepada beberapa pihak untuk menjelaskan posisi dan langkah yang akan diambil Kemendikbud dan beliau tidak masalah asalkan itu resmi dan tidak melanggar UU dan pemanfaatannya betul-betul untuk pengembangan sekolah dan dikelola dengan transparan,” ucapnya.

Ia menyatakan, menghimpun dana dari masyarakat sebagai satu dari beberapa cara yang penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat kemampuan pendanaan sekolah. Menurut dia, masyarakat pantas diajak secara gotong royong untuk membangun sekolah.

Muhajir menegaskan, sumbangan dana dari masyarakat tidak termasuk dalam kategori pungutan liar sepanjang dikelola secara transparan, resmi dan tanpa paksaan.

Hal senada diungkap Prof. Dr. Arismunandar, M. Pd. Pengamat Pendidikan Sulawesi Selatan ini mengatakan pemerintah megeluarkan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah, menganggap bahwa dana pendidikan yang digelontorkan melalui dana BOS tidak mampu memajukan pendidikan saat ini, untuk itu perlu melibatkan bantuan dari masyarakat.

“Banyak cara untuk mengalang dana dari masyarakat, misalnya pihak sekolah terus mengkoordinir alumni-aluminnya yang sudah sukses, untuk meminta partisipasinya, baik dalam bentuk peralatan sekolah atau dana, tapi harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah,” tutupnya. (mg05/mah)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top