Pemilihan Ketua RT/RW Butuh Ketegasan – FAJAR sulsel
News

Pemilihan Ketua RT/RW Butuh Ketegasan

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Pelaksanaan pemilihan langsung RT/RW di Kota Makassar membutuhkan ketegasan dan konsistensi.

Pandangan ini disampaikan pengamat pemerintahan asal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad. Menurutnya, sengketa dan gugatan kerap timbul pasca pemilihan apa saja.

“Karena pengalaman kita seperti itu, jadi harus belajar banyak dari pengalaman,” tutur Firdaus, Rabu (25/1/2017).
Firdaus mengaku, problem sering mencuat karena ketidaktegasan dan inkonsistensi penyelenggara terhadap aturan yang ditetapkan. Kedua faktor itulah, kata Firdaus, yang selalu memancing masalah.

Ketegasan dan konsistensi diperlukan untuk meminimalisir potensi-potensi gugatan dan konflik. Konflik muncul disebabkan adanya orang yang merasa dicurangi.

Karena itu, penggugat pun harus diberikan ruang untuk mengungkapkan komplainnya. Namun, komplain tersebut tentunya harus memiliki bukti.

“Jadi, harus sosialisasi secara baik sehingga masyarakat paham,” tutur Firdaus.

Lanjut Firdaus, suksesnya pelaksanaan pemilihan RT/RW tergantung pada sistem yang diterapkan. Sistem itu harus mampu memilih sosok yang tepat. Sosok yang paham persoalan yang akan dihadapi.

Sosok yang dipilih terutama yang bisa didengar masyarakat. Pasalnya, RT/RW lebih mengutamakan ketokohan dan keteladanan.
Olehnya, Firdaus mengingatkan, RT/RW yang terpilih nantinya bukanlah orang-orang titipan untuk posisi politis.

“Ini bisa terjadi untuk kekuatan penarik suara pada pemilihan kepala daerah,” katanya.

Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal memang menanyakan mekanisme penyelesaian konflik pada pengesahan Perwali No 72/2016 tentang pedoman pemilihan RT/RW di Kota Makassar.

Kabag Pemberdayaan Masyarakat Pemkot Makassar, Iskandar Lewa menuturkan, penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah kemufakatan.

“Perwali ini ruhnya musyawarah mufakat, intinya memberikan pendewasaan demokratis kepada masyarakat,” kata Iskandar.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Makassar, Umar mengatakan, penyelesaian sengketa diatur secara teepisah. Penyelesaiannya sesuai UU peradilan Tata Usaha Negara. (rul/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top