Penegak Hukum Wajib Usut Ini! – FAJAR sulsel
News

Penegak Hukum Wajib Usut Ini!

1-Setelah dietapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana BOS, Kepala SMP Negeri 1 Ajangale, H Abidin langsung ditahan pihak Kejaksaan Negeri Bone, beberapa waktu lalu.

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone terkesan pilih kasih menjatuhkan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah atau sementara terjerat kasus hukum. Beberapa diantaranya tetap diberi posisi strategis, meski telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Pengemba-ngan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, tercatat sejumlah oknum pejabat yang tersangkut kasus korupsi, diantaranya mantan Kepala SMPN 1 Ajangale Abidin SPd, Mantan Kepala SMPN 1 Lapri Syamsuddin dan Kepala SMPN 3 Lapri Nurdin Syime.
Tak hanya kepala sekolah yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang. Beberapa pejabat SKPD juga tak luput dari jerat hukum kejahatan jabatan, seperti Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) A Nurman Amal, Mantan Kadis ESDM H Rosalim Hab, Mantan Kabid Program RSUD Tenriawaru Watampone Marten Beni, Mantan Kabid Darat Dishub Ambo Sakka, Ramli dan Muntatiah (Pegawai Disnakertrans).

Ditambah 44 orang oknum pegawai negeri sipil yang pernah tersangkut pidana umum seperti narkoba, judi, asusila, penganiayaan dan lainnya. Pihak Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone me-nyatakan telah membentuk Tim Pemeriksa untuk memproses sanksi oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat hukum, baik pidana khusus maupun pidana umum. Tim Pemeriksa ini dibentuk bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Untuk pegawai pernah dan sementara tersangkut kasus korupsi telah kami berikan sanksi berupa pemecatan maupun pemotongan gaji,” ungkap Drs HA Islamuddin, Kepala BKPSDM Kabupaten Bone.
Dia juga membeberkan telah menjatuhkan sanksi kepada oknum pejabat yang terjerat kasus pidana khusus. Salah satunya mantan Kadis PU dan SDA, H Sudirman telah dinonjob dan dipotong gajinya sebesar 50 persen sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek swakelola.
“Begitu pula dengan A Nurman Amal juga sudah disetop gajinya dan dan sementara proses pemecatannya diusulkan ke presiden,” terang Islamuddin.

Bahkan terpidana kasus korupsi proyek fiktif RSUD, Marthen Beni yang saat ini berada di balik jeruji besi telah keluar SK pemecatan tidak dengan hormat.
Hanya saja, sanksi yang dijatuhkan pemkab terkesan tebang pilih. Mantan Kadis PU dan SDA Bone Sudirman misalnya, setelah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Dia langsung dipecat dari jabatannya dan gajinya dipotong 50%. Pemecatan Sudirman sebagai Kadis PU dan SDA mengundang sorotan publik.

Pasalnya, sesuai Undang-undang ASN, jika PNS sudah ditahan/ditangkap dan berstatus terdakwa, dinonaktifkan sementara dan gajinya dipotong 50% sejak menyandang status tersangka. Kemudian posisi yang ditinggalkan diisi pelaksana tugas.

Begitu tidak terbukti, dia kembalikan ke posisi jabatan semula dan potongan gajinya dikembalikan. Namun faktanya, Sudirman malah dilengserkan dan digantikan Khalil Syihab (Mantan Kadis ESDM) sebagai pejabat depenitif. Padahal sejauh ini Sudirman belum ditahan.

Praktisi Sosial, Rahman Arif mengatakan sejatinya Pemkab Bone belajar dari Sinjai. “Pemkab Bone harus belajar dari kasus hukum yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, HA Tayyeb Mappasere, ditetapkan menjadi tersangka lantaran tetap membayarkan gaji bawahannya atas kasus korupsi,” ungkapnya. Sekda Sinjai meski telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dinonjob. Tayyeb juga sejauh ini tidak ditahan.

Selain ada yang langusng dieksekusi, beberapa pejabat yang pernah terlibat kasus penyalagunaan wewenang malah diberi posisi strategis. Salah satunya adalah H Rosalim Hab. Mantan Kadis ESDM yang pernah dipidana terkait kasus pemalsuan surat itu kini diberi posisi bagus sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Yang menarik juga adalah para pejabat yang telah bersalah melalui vonis pengadilan itu diduga tetap dibayarkan gajinya.

Rahman Arif menambahkan kasus gaji PNS terjerat hukum yang tetap dibayarkan juga terjadi Sinjai. Bahkan Sekda Sinjai, HA HA Tayyeb Mappasere ditetapkan sebagai tersangka karena kasus tersebut, kendati tidak ditahan.
“Pertanyaan kemudian, apakah mereka selama ditahan tetap menerima gaji?. Ini yang perlu ditelusuri. Karena aturannya jelas, PNS yang terlibat kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap artinya sudah divonis dan berstatus terpidana, maka tidak boleh lagi dibayarkan gaji maupun tunjangannya,” tegas Rahman.

Akademisi Darmawansyah mengatakan aparat penegak hukum patut menelusuri dugaan pembayaran gaji PNS yang pernah atau sementara menjadi terpidana tersebut.“Kejari Bone harus bergerak melakukan pengusutan pembayaran gaji PNS yang pernah tersangkut kasus hukum dan langsung mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top