PNS Sudah di Genggaman – FAJAR sulsel
News

PNS Sudah di Genggaman

* Ribuan K2 se Tana Luwu Sambut Gembira DPR Revisi UU ASN

PALOPO — Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) akhirnya resmi disahkan menjadi RUU usul DPR RI. Ini jadi angin segar bagi ribuan honorer K2 di Luwu Raya. Penantian K2 yang sudah tua akan terjawab. Sebab, harapan mereka diangkat jadi PNS sudah di genggaman.

Ribuan honorer kategori dua (K2) tak bisa menahan rasa harunya begitu revisi UU ASN disahkan jadi RUU usul DPR RI. Point utama dalam revisi UU ASN tercantum pegawai honorer K2 diangkat menjadi PNS tanpa melaui tes.

Di Palopo, jumlah K2 mencapai 2.623. Mereka berharap revisi UU ASN ini segera disahkan oleh DPR RI dan Presiden Jokowi memberikan persetujuan. Mereka menaruh harapan yang sangat besar kepada DPR RI untuk memperjuangkan nasib honorer K2 untuk menjadi PNS.

Safruddin, salah seorang honorer K2, mengatakan, semoga hal ini menjadi titik terang atas ketidakjelasan nasib mereka untuk diangkat menjadi PNS. ”Saya bersyukur dengan kabar ini. Kalau revisi ini jalan dan kemudian disahkan jadi UU ASN, syukur alhamdulillah. Artinya, PNS sudah ada di genggaman,” ujar dia.

Kata dia, ia sudah terlanjur basah. Mau cari pekerjaan lain sudah telanjur tua. ”Sekarang cuma berharap pemerintah menghargai pengabdian kami saja. Semoga anggota DPR RI bisa bisa memperjuangkan nasib kami ini,” kata Udin–sapaan akrabnya.

Kata dia, ia berharap banyak ke pemerintah. ”Ini aspek kemanusiaan saja karena honorer K2 ini banyak yang sudah tua. Mereka tidak punya peluang lain selain berharap di-PNS-kan,” tegas Udin penuh harap.

Sementara itu, honorer K2 lainnya, Megawati, mengatakan, gagal dari tahun ke tahun bukan lagi hal yang aneh. Karena, semenjak dirinya menjadi honorer sejak tahun 1998 sampai saat ini, pemerintah selalu memberikan harapan palsu. Dirinya berharap kabar ini bia menjadi titik terang nasib mereka.

Pasalnya, setahun sekali, berkas dan syarat menjadi PNS selalu dilengkapi, bahkan demo setiap tahun tak pernah absen. Seolah kegiatan itu menjadi agenda rutin yang tanpa solusi.

“Semoga UU ASN ini dapat segera disahkan,” tuturnya diamini temannya Sita.
Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih juga tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia optimistis, RUU ASN tidak lama lagi disahkan menjadi UU. “Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI. Hari ini membuktikan, revisi UU ASN bukan sekadar angan-angan tapi nyata,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo, Dahri Saleng, saat dikonfirmasi mengatakan mengapresiasi kinerja anggota DPR RI atas revisi UU ASN tersebut. Semoga UU ASN dapat segera disahkan, sehingga penantian K2 untuk diangkat menjadi PNS dapat segera
direalisasikan.

”Kami menunggu keputusan pusat. Karena kami di daerah tak bisa berbuat apa-apa. Semoga ada hasil yang menggembirakan. Kasihan para honorer K2 yang sudah berharap dirinya akan diangkat secara bertahap,” sebut mantan Kepala BPMP-KB Kota Palopo.

Untuk diketahui, Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi masuk dalam salah satu UU yang direvisi DPR RI. Pengesahan tersebut dilakukan dalam paripurna, Selasa 24 Januari 2017.

Ada sejumlah poin yang akan dimasukkan dalam revisi. Salah satunya yang terpenting adalah persoalan menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kendati begitu beberapa fraksi memberikan catatan mengenai keputusan tersebut. Salah satu masukan terhadap UU ASN disampaikan Anggota Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, meski fraksi setuju terhadap usulan revisi, ada beberapa catatan.

Salah satunya terkait anggaran pembayaran gaji harus mendapatkan perhatian.

Negara akan mengangkat 439 ribu tentang honor K2 dan gaji yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa mencapai Rp23 triliun. “Harus ada penjelasan tuntas dari pemerintah darimana uang itu. Jangan sampai mereka berharap dibayar gajinya tapi menjadi persoalan,” tutur Akbar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Ansory Siregar menyinggung soal pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Saat itu, DPR didatangi kepala-kepala desa dari seluruh Indonesia yang berdemonstrasi. Pemerintah saat itu takut tak bisa menggelontorkan dana sekitar Rp 38 triliun untuk dana desa. Namun, saat itu DPR mendesak bahwa alokasi anggaran harus ada.

“Akhirnya kita undangkan sekarang. Alhamdulillah RUU Desa sudah diundangkan dua tahun dan desa seluruh Indonesia sangat bagus,” kata Ansory.

“Sekarang mengenai ASN, ada lagi alasan yang itu-itu saja, enggak ada duit. Ada 430 ribu pegawai K2 yang akan di-PNS-kan. Kalau uang itu untuk mereka ya tidak apa-apa, saya di Komisi XI sudah pusing untuk mengatasi pengangguran ini. Ini cuma Rp23 triliun kok. Duit itu ada,” lanjut dia.

Ditambahkan Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka juga menambahkan bahwa APBN Indonesia kurang lebih Rp 2000 triliyun. Jadi untuk angka Rp 23 triliyun tidak sampai 2 persen dari APBN.

Pertanyaan berikutnya mau tidak pemerintah memberikan 2 persen APBN apabila honorer dan K2 akan diangkat jadi PNS. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang perlu jadi pembahasan. Akhirnya DPR pun sepakat akan mengirimkan surat kepada Presiden agar segera menjadi pembahasan Panitia Khusus atau komisi terkait.

Jelas kabar ini menjadi angin segar bagi pegawai honorer K2 di Indonesia. Penantian selama bertahun-tahun akhirnya akan terjawab sudah. Tinggal menunggu apakah Presiden Joko Widodo akan menyetejui usulan RUU tersebut atau tidak. Jika sudah setuju, maka harapan honorer dan K2 diangkat jadi PNS sudah di depan mata.(idr-rhm/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top