Daging di Makassar Bebas Antraks – FAJAR sulsel
News

Daging di Makassar Bebas Antraks

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, menjamin daging sapi yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari virus antraks. Di sisi lain, Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar didesak segera mengurus sertifikat halal.

Tim dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DP2 Kota Makassar, melakukan uji mutu daging yang dijual di sejumlah pasar tradisional dan swalayan. Pasar pertama yang disambangi DP2 yang dipimpin langsung Kepala DP2 Makassar, Rahman Bando, yakni Pasar Sambung Jawa.

Daging yang dijula di pasar ini diuji menggunakan alat tester, sampel daging yang dijual pedagang juga diuji di laboratorium mobil milik DP2. Hal serupa dilakukan di pasar Pabambaeng dan pasar moderen Lotte Mart di Jl Sultan Alauddin.”Semua hasil tes menunjukan mutu daging sangat bagus dan terpenting bebas dari penyakit,” ungkap Rahman Bando, kemarin.

Dia menambahkan, sidak tersebut merupakan agenda rutin DP2 untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan peredaran produk peternakan. Selain itu pihaknya juga melakukan pengawasan ketat terhadap lalulintas ternak di daerah ini. “Memang sidak kali ini kita fokus kepada antraks, karena beberapa ternak di wilayah Indonesia terserang virus antraks. Kita juga memeriksa mutu daging ayam,” kata Rahman.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DP2 Makassar, Herliani menjelaskan, ternak sapi yang ada di Kecamatan Manggala juga akan di vaksin. “Jika ada ternak yang ditemukan sakit, atau daging yang tidak layak konsumsi, kita minta pemiliknya untuk dimusnahkan,” jelas Herlina.

Patut disyukuri, kata dia karena sejauh ini belum ada temuan daging yang tak laik konsumsi maupun ternak sapi yang terserang antraks.”Tetapi kita akan tetap melakukan pengawasan rutin,” kata Herlina.

Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RTH) Manggala yang menjadi penyuplai daging di Kota Makassar, ternyata belum mengantongi sertfikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Direktur Sosialisasi LPPOM MUI Sulsel, Wahyu Suhadji menyampaikan, sebagai Perusda milik Pemkot Makassar. seharusnya RPH sudah mengantongi sertifikat halal.

“RPH inikan hulunya, jika hulu tak memiliki sertifikat halal, bagaimana dengan kuliner berbahan dasar daging, dan daging yang dijual dari pasar tradisonal yang kebanykan diambil dari RTH ini,” kata Wahyu.

Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sulsel ini menambahkan, setiap produk pangan wajib mengantongi label halal. Itu diatur dalam undang-undang. “Makanya kita menyangkan hal ini dibiarkan berlarut larut,” tegasnya.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyebut Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan MUI pusat dan juga akan berkoordinasi dengan MUI Sulsel terkait sertifikat halal RPH. “Dulu pernah ada, tetapi saat ini untuk pengurusan sertifikat halal, kita akan memulai proses karena banyaknya hal hal yang perlu diperhatikan, sebagai persyaratan halal itu,” kata pria yang akrab disapa Danny ini. (met/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top