Setiap Warga Dipungut Rp400 Ribu – FAJAR sulsel
News

Setiap Warga Dipungut Rp400 Ribu

Mengungkap Praktik Pungli Prona di Desa Banyuanyara

Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan program percepatan kepemilikan sertifikat tanah bagi penduduk Indonesia. Namun dalam prosesnya dilapangan, masih saja ada oknum aparat pemerintah yang menjadikan Prona untuk meraup keuntungan pribadi alias Pungutan Liar (Pungli). Seperti yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Laporan: Jaharuddin Awing
————————
Takalar

Warga Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, mengeluhkan praktik yang dilakukan oknum aparat desa dalam proses sertifikasi tanah pada program Prona 2016. Meski dalam peraturan ditetapkan gratis dan sertifikat belum dikeluarkan, panitia yang dibentuk pihak desa memungut biaya pengurusan sebesar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu kepada warga.

“Kalau warga yang tidak mampu membayar, panitia mengancam mengalihkan kepada warga lain yang mampu membayar,” beber salah seorang warga Desa Banyuanyara, TO, Sabtu (28/1/17).

Menurut pengakuan TO, dirinya telah membayar biaya yang katanya untuk penerbitan sertifikat program Prona kepada Kepala Desa sebesar Rp400 ribu. Sebab, jika ia tidak membayar maka sertifikatnya ditahan oleh Kades dan warga disuruh langsung ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Takalar.

“Prona tahun 2015 lalu, kami disuruh membayar Rp400 ribu dan tahun 2016 kami juga disuruh lagi membayar Rp300 ribu untuk penerbitan sertifikat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa yang dikonfirmasi menampik telah melakukan pungutan dalam proses Prona.

”Prona sangat jelas aturannya, tidak ada pungutan apapun. Kalau pun ada, itu mungkin karena keikhlasan dari masyarakat dan tidak ada paksaan,”akunya.

Secara terpisah, koordinator investigasi Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), Supahrin Tiro, S.Sos menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kades Banyuanyara adalah tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan wewenangnya, dengan membebankan biaya pembayaran sertifikat kepada warganya.

“Sebenarnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk Prona itu sebatas pengeluaran materai, pembelian patok batas, dan persuratan. Total biaya administrasinya itu hanya berkisar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu,” tandasnya.(*)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top