Bahrum: Cukup Ditangani Kejaksaan-Polres – FAJAR sulsel
News

Bahrum: Cukup Ditangani Kejaksaan-Polres

* Kades Tak Merasa Dilapor ke KPK Soal Dana Desa

PALOPO — Kepala desa di Luwu Utara baik-baik saja mengelola dana desanya. Tak ada masalah. Adanya 87 kasus yang tengah ditindaklanjuti KPK, mereka tenang dan bersiap lagi mengelola suntikan dana desa untuk 2017.

Mereka mungkin berpikiran kalau lembaga anti rasuah lebih sreg pada kerugian yang gede. Makanya, kalau penyelewengan dana desa cukup ditangani kejaksaan dan polres setempat.

Beberapa desa yang ditemui Palopo Pos di Luwu Utara merasa merasa tidak masuk dalam daftar 87 kasus yang tengah ditindaklanjuti KPK. Sebab, penggunaan dana desa untuk 2016 telah dilapor sesuai petunjuk teknis. Para kepala desa ini kemudian ramai-ramai beberkan program yang telah dilaksanakan.

”Kami merasa jalan sesuai dengan juknis yang ada. Kemudian semua program dilakukan secara transparan,” ujar Kades Meli, Albar, kepada Palopo Pos, Senin 30 Januari 2017, kemarin.

Anggaran dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Meli mencapai Rp620 juta. Adapun program yang dibiayai dari dana desa seperti pembangunan badan jalan, jembatan, plat duikker, pengkerikilan, rabat beton. Kemudian sanitasi lingkungan untuk masyarakat miskin atau pembuatan jamban keluarga. ”Semua telah selesai,” katanya.

Berapa anggaran dana desa di Meli? Untuk tahun 2017 ini, anggaran dana desa naik sebesar Rp811 juta. Akan cair pada bulan Maret dan April. ”Dana deaa ini sangat membantu pemerintah desa dalam membangun desa, kita bersyukur dengan adanya dana desa ini,” akunya.

Hal senada juga dikemukakan Nasrum, kades Minanga Tallu. Ia mengatakan bahwa penggunaan dana desa sesuai peruntukannya. ”Apa yang kita programkan itu yang kita laksanakan dan tepat pada waktunya, dimana dana desa yang kami kelola ditahun 2016 sebesar Rp1 miliar dan sementara dalam proses pelaporan, semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tidak ada kendala,” tandasnya.

Untuk tahun 2017, desa yang dipimpinnya kembali mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp1,2 miliar. ”Kami bersyukur dengan adanya dana desa ini, kita bisa membangun desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Adapun program yang dijalankan sebelumnnya, yakni pembuatan jembatan kecil, plat duikker, pengkerikilan serta pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kelompok tani.

Dari penelusuran wartawan Palopo Pos di kantor KPK, kemarin, untuk mengetahui adakah laporan dugaan kasus penyelewengan dana desa dari Luwu Raya, namun penjelasan yang diperoleh di Biro Informasi Publik dan Humas KPK menyebutkan bahwa laporan penyimpangan dana desa masih dalam proses. ”Datanya belum bisa dipublikasikan,” ujar Kiki, staf biro informasi publik dan humas KPK, Senin 29 Januari 2017, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa dari masyarakat. Dari total sekitar 362 laporan yang disampaikan, terdapat 87 laporan dugaan penyimpangan dana desa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengatakan, kalau pihaknya masih terus menelaah puluhan laporan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya.
Tidak menutup kemungkinan, laporan-laporan ini akan ditingkatkan ke tahap penyelidikan sepanjang pengumpulan bahan dan keterangan dinilai telah cukup. Tak sedikit kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan hasil penyelidikan atas laporan masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPR RI asal Luwu Raya dari Fraksi Partai Demokrat, Dr Ir H Bahrum Daido, M,Si, yang diminta tanggapannya, mengungkapkan bahwa dalam penggunaan dana desa harusnya ada pendampingan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Bawasda. “Bawasda melakukan pembinaan kepada desa, termasuk sistem penyusunan laporan keuangan,” kata Bahrum Daido, yang juga pernah menjabat sebagai bupati Luwu.

Kata Bahrum, dana desa banyak yang awasi. Sehingga, wajar kalau banyak laporan dari masyarakat. Apalagi, jika laporan tersebut terkontaminasi juga dengan pemilihan kades.

Terkait dengan banyaknya laporan masyarakat ke KPK tentang penyelewengan dana desa, lanjut Bahrum, tinggal KPK apakah mau menindaklanjuti. “Dirandom saja apakah itu laporan masyarakat murni atau terkontamiansi dengan pilkades, karena politik di desa cukup tinggi,” sebutnya.

Sehingga, menurut Bahrum, KPK sebaiknya melakukan pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten melalui Bawasda untuk melakukan audit. Yang hasil audit baru disampaikan ke KPK.

Jika dari hasil audit terbukti ada penyelewengan, kata Bahrum, penegak hukum di daerah seperti kepolisian atau kejaksaan sudah cukup untuk melakukan penindakan. ”Cukup ditangani kejaksaan dan kepolisian. Kalaupun ada penyelewengan dana desa paling sedikit sekitar hanya Rp100 juta atau Rp50 juta. Kecil sekali angkanya,” jelasnya.

Dana Desa (DD) pada tahun 2017 sesuai Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dapat digunakan untuk empat peruntukan besar. Kondisi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak tiap desa. Bagi desa yang masih tertinggal dapat digunakan untuk bidang infrastruktur. Kedua, pelayanan sosial dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan PAUD. Ketiga, pengembangan ekonomi untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat, pemberdayaan dan pelatihan.

Untuk pelayanan sosial dasar dan kemudahan akses, pada 2017 aparat desa diperbolehkan untuk membeli ambulance desa. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDes dan Koperasi dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi desa.

Di Sulsel, salah satu desa yang penggunaan dana desanya transparan adalah di Jeneponto. Semua warga desa bisa melihat jumlah dan penggunaan dana desa itu secara transparan melalui baliho. Hal yang sama juga dilakukan Kepala Desa Kambuno di Kabupaten Bulukumba.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Pemerintah Desa Kambuno, memajang rencana dan rincian pengelolaan anggaran dana desanya, baik BDD (Bantuan Dana Desa) maupun ADD (Alokasi Dana Desa). Pengumuman dalam bentuk baliho itu dipajang di halaman kantor desa setempat. (jun-idr/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top