Dewan Sebut Pemkab Jual Lahan Negara ke Pihak Asing – FAJAR sulsel
News

Dewan Sebut Pemkab Jual Lahan Negara ke Pihak Asing

JENEPONTO, RADAR SELATAN.CO.ID — Ketua Komisi III DPRD Jeneponto, Andi Tahal Fasni mengungkap dugaan penjualan ratusan hekatare lahan milik negara oleh Pemkab Jeneponto kepada pihak asing. Hal ini disampaikan Tahal dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung dewan setempat, Senin 30 Januari, kemarin.

“Untuk pembelihan lahan, saya khawatir ini nanti yang akan menjadi bupati di Jeneponto nanti adalah orang orang Amerika, orang-orang barat, orang orang Cina. Kenapa? Karena mereka itu ada uangnya, mereka membeli tanah di Indonesia termasuk di Jeneponto. Padahal, tanah dan air di Indonesia tidak boleh diperjual belikan kepada orang asing,” kata Tahal dalam penyampaian umumnya.

Menurut Tahal, dalam UU, warga negara asing tidak diperbolehkan untuk membeli lahan di Indonesia, kecuali kontrak yang dikerjasamakan dengan pemerintah Indonesia. “Hanya untuk dikontrakkan, bukan dibeli. Tetapi kita lihat di Kecamatan Turatea (lokasi PLTB, red), membeli lahan masyarakat dan mengatasnamakan dirinya (warga asing, red) punya lahan, padahal diketahui itu bukan orang Indonesia,” ketusnya.

Dengan adanya pihak asing berkedok investasi yang membeli lahan di Jeneponto, Tahal Fasni menganggap hal tersebut adalah sebuah ancaman bagi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) khususnya masyarakat Jeneponto. ” Ini berbahaya karena tanah air kita tidak boleh dimiliki oleh pihak asing, kecuali kontrak. Kita di Jeneponto ini tidak sadar, bisa saja akan datang orang luar negeri bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, dan bahkan presiden,” tegasnya dengan nada tinggi.

Lebih jauh Tahal juga memberkan dugaan pengelolaan tambak oleh pihak asing di Kecamatan Arungkeke yang ironisnya mendapatkan izin dari pemkab. “Kenapa bisa dia beroperasi dan mengklaim punya lahan seluas 450 hektare. Padahal diketahui mereka bukan warga negara Indonesia, melainkan warga Cina yang datang ke Jeneponto mengelolah tambak udang,” tambahnya.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar yang hadir dalam rapat tersebut tidak berhasil dikonfirmasi terkait pernyataan ketua komisi III. Iksan terlihat bergegas meninggalkan ruang sidang dan langsung menuju mobil dinasnya. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pemkab terkait temuan DPRD. (*)RADAR SELATAN

loading...
Click to comment
To Top