Menakar Konstalasi Politik Jelang Pilkada Serentak 2018 – FAJAR sulsel
News

Menakar Konstalasi Politik Jelang Pilkada Serentak 2018

Ali Anas

Bone Menghangat, Sinjai-Wajo Memanas, Petahana Belum Tentu Aman

PENULIS : ASKAR SYAM – LUKMAN SARDY

WATAMPONE, RB–Konstalasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang, mulai menghangat. Di Bone misalnya, beberapa figur mulai membidik kursi bupati. Sempat disebut-sebut Fahsar akan melawan kotak kosong di Pilkada Bone, belakangan, hal tersebut terbantahkan.

Beberapa figur mulai terang-terangan menyatakan niatnya maju di Pilkada Bone, menantang sang petahana (Fahsar,red). Bahkan beberapa diantaranya mengklaim telah membentuk tim pemenangan. Di Bone hangat, Sinjai dan Wajo malah memanas.

Bakal calon yang akan maju di pilkada Sinjai dan Wajo sudah mulai bergerilya mengumpulkan dukungan.
Baliho dan spanduk bakal calon mulai terlihat semrawut. Posisi Bupati Sinjai, HM Sabirin Yahya mulai ‘terancam’, menyusul niat Wakil Bupati Sinjai, HA Fajar Yanwar untuk maju sebagai calon di Pilkada Sinjai mendatang. Fajar yang saat ini menjabat Ketua DPD Hanura Sinjai, dinilai memiliki modal besar untuk bersaing di pilkada. Ditambah perolehan 5 kursi Hanura di DPRD Sinjai. Ditambah figur lainnya yang siap mengancam. Sebut saja, A Seto Gadista Asapa (Putra Mantan Bupati Sinjai, A Rudiyanto Asapa) serta Mahyanto Masda.

Sementara di Wajo, tidak adanya calon incumbent menyusul berakhirnya periode kepemimpinan HA Burhanuddin Unru, menjadikan persaingan politik semua calon di wilayah itu relatif seimbang.
Praktisi politik di Kabupaten Bone, Ali Anas menilai, tidak semua calon incumbent berpeluang besar untuk menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Bahkan incumbent kata dia memiliki bebas terhadap pencapaian program yang telah dijalankan. Masyarakat lanjut dia, bisa melihat capaian program pemerintah dibawah kendali bupati apakah berhasil atau tidak.
“Justru disitu poinnya. Kalau program incumbent selama 5 tahun berhasil, maka tentu tidak perlu repot lagi berkampanye. Sebaliknya, kalau masyarakat tidak puas terhadap program pemerintah daerah, maka itu bisa menjadi bumerang bagi petahana,” tegasnya.

Ali Anas mengakui, selama ini ada hubungan emosional antara masyarakat dan calon pasangan inkumben yang telah memimpin mereka dalam periode sebelumnya. “Tapi record atau penglihatan dia terhadap calon cukup clear. Jumlah calon baru juga nggak banyak, rata-rata tiga sampai empat. Dengan begitu, pemilih mudah mengenali calon-calonnya,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik Sinjai, Muhtar Tawil menilai, incumbent memang populer, mampu mengerahkan birokrasi. Namun itu bukan jaminan kuat memenangkan pilkada.
“Peluang polarisasi kekuatan birokrat yang tidak ingin terkungkung oleh kekuatan politik bisa saja menjadi mainstream. Oleh karena itu, calon alternatif yang lepas dari label incumbent memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kuda hitam di pilkada nantinya,” ujarnya.

Artinya kata Muhtar, dibutuhkan sosok calon alternatif yang membawa keterwakilan masyarakat, termasuk di dalamnya birokrat.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment
To Top