Oknum Kades Banyuanyara Bakal Dilapor – FAJAR sulsel
News

Oknum Kades Banyuanyara Bakal Dilapor

Dugaan Pungli Sertifikat Prona

TAKALAR,UPEKS.co.id — Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) bakal melaporkan kasus dugaan praktik pungutan liar (Pungli) biaya pengurusan dan penerbitan sertifikat dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Takalar, selama 2015 hingga 2016 ke Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar.

Koordinator investigasi ARAK, Supahrin Tiro, S.Sos mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan berkas dugaan Pungli biaya penerbitan sertifikat program Prona yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa untuk dilaporkan ke Kejari.

“Insya Allah, secepatnya kami akan laporkan kasus ini ke Kejaksaan dan Polres. Karena tindakan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dengan memungut pembayaran penerbitan sertifikat dari warga itu sangat jelas merupakan sebuah pelanggaran,” katanya via seluler, Selasa (31/1/17).

Supahrin menjelaskan, jika Prona merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dimana, biayanya ditanggung dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi, biaya yang dikeluarkan masyakarat peserta Prona itu hanya berupa biaya pemasangan dan pengadaan patok, materai, dan pengisian blanko. Total biaya administrasinya itu hanya berkisar Rp50 ribu sampai Rp100 ribu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Takalar, Nurlaela Widayati menegaskan, sejak bergulirnya pengukuran dan penertiban sertifikat gratis (Prona) bagi masyarakat tidak ada pungutan sepeser pun, semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kami sudah sampaikan kepada petugas dilapangan bahwa jangan ada yang melakukan pungutan, apapun bentuknya. Sebab itu adalah sebuah pelanggaran, kegiatan ini sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau ada oknum minta uang adminstrasi, langsung protes siapa pun itu. Karena kegiatan ini gratis,” tegasnya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (30/1/17).

Nur sapaan akrab Nurlaela ini mengungkapkan, pihaknya mendukung elemen masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap program Prona tersebut. Bahkan Nur mengaku, dirinya merasa terbantu dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa yang dikonfirmasi menampik telah melakukan pungutan dalam proses Prona.

“Prona sangat jelas aturannya, tidak ada pungutan apapun. Kalau pun ada, itu mungkin karena keikhlasan dari masyarakat dan tidak ada paksaan,”akunya.(jah/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top