Punya Kartu Dobel, Warga Diminta Melapor – FAJAR sulsel
News

Punya Kartu Dobel, Warga Diminta Melapor

*Seluruh Warga Didaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

PALOPO — Kota Palopo menjadi kota pertama yang ada di Pulau Sulawesi yang menjaminkan seluruh masyarakatnya untuk masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tentu saja hal ini menjadi salah satu prestasi yang ditorehkan Kota Palopo dalam hal ini Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir, MH.

Untuk itu, orang nomor satu di Kota Palopo ini meminta kepada seluruh pihak untuk tidak main-main dalam mendata warga yang belum masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

Tidak boleh ada masyarakat Kota Palopo yang mau berobat dan mengalami kendala. Semua warga Kota Palopo yang mempunyai Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palopo akan dilayani BPJS Kesehatan di Rumah Sakit.

Hal ini ditegaskan Wali Kota saat memimpin pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, bersama camat dan lurah serta kepala SKPD terkait, di aula Kantor Wali Kota Palopo, Selasa 31 Januari 2017.

“Semua warga Palopo yang punya KK dan KTP akan dilayani BPJS kesehatannya di Rumah Sakit, yang belum ada kartunya. Yang penting mau kelas III. Yang dobel (kartu BPJS, Red) dan tidak melaporkan, saya akan beri sanksi,” tegasnya.

Bagi yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) cukup surat keterangan pengganti e-KTP yang dikeluarkan Dinas Dukcapil,” jelas mantan legislator Luwu ini.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palopo, Adriansyah menyampaikan bahwa saat ini warga Kota Palopo sudah bisa kibarkan bendera kemerdekaan dibidang kesehatan.

“Palopo merupakan kota pertama di Sulawesi dan Indonesia timur, sejajar dengan DKI Jakarta dan Aceh. Masyarakatnya sudah bisa kibarkan bendera kemerdekaan dibidang kesehatan,” ungkap Adriansyah.

Menurutnya, tidak ada kuota (tanggungan) tapi menjamin seluruh warga. Ini merupakan hal yang sangat bersejarah bagi kota palopo dalam bidang kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, Dr dr H Ishak Iskandar, M.Kes menyebutkan, setelah dilakukan verifikasi data ada beberapa peserta BPJS Kesehatan PBI yang juga memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka dari itu kita keluarkan karena jangan sampai data yang terinput dobel.

Menurutnya, selain itu, juga ada beberapa peserta yang melakukan imigrasi peserta seperti masuk dalam tanggungan perusahaan atau mereka melakukan pembayaran sendiri langsung ke BPJS Kesehatan. “Beberapa masyarakat Kota Palopo berpindah dari BPJS Kesehatan kelas III ke BPJS Mandiri,” jelasnya lagi.

Untuk tahun 2017, lanjutnya, Pemkot Palopo menyiapkan anggaran sebesar Rp15 Milliar lebih untuk 55.633 jiwa dengan APBD.

“Saat ini kita masih bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Untuk APBD I atau yang ditanggung Pemprov Sulsel sebesar 40 persen, sementara untuk APBD Pemerintah Kota sebesar 60 persen,” ujarnya.

Sejauh ini, Dinkes Kota Palopo bekerjasama dengan pihak kelurahan maupun kecamatan untuk melakukan pendataan bagi warga yang ingin mendaftar di BPJS Kesehatan PBI.
“Kita daftarkan warga itu atas usulan dari pihak kecamatan ataupun kelurahannya. Namun kita tidak memberikan persyaratan bagi warga yang ingin BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah. Karena sesuai imbauan Wali Kota Palopo, semua kalangan bisa masuk dalam BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah,” tutupnya.(rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top