Polisi Segera Periksa Oknum Kades Banyuanyara – FAJAR sulsel
News

Polisi Segera Periksa Oknum Kades Banyuanyara

Dugaan Pungli Sertifikat Prona

TAKALAR,UPEKS.co.id — Kepolisian Resort (Polres) Takalar akhirnya melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pungutan liar (Pungli) biaya pengurusan dan penerbitan sertifikat dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang dilakukan oknum Kepala Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Drs. Subair Ewa.

Kapolres Takalar melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Takalar, AKP Andi Alimuddin mengaku, pihaknya telah mendapat informasi kasus dugaan Pungli sertifikat Prona tersebut dari media. Informasi itupun, lanjut dia, dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

“Saya sudah dengar lewat media soal kasus dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum Kades Banyuanyara. Itu bisa jadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan,” akunya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (1/2/17).

Hanya saja, Alimuddin mengatakan, pemeriksaan terhadap oknum Desa yang terlibat dan warga yang dipunguti pembayaran akan dilakukan usai Pilkada Takalar. “Kalau kita periksa oknum Kades dalam situasi proses Pilkada, itu kurang etis. Nanti Polisi dinilai tidak netral lagi. Jadi kita tangguhkan sementara untuk pemeriksaan,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) akan melaporkan kasus dugaan praktik Pungli sertifikat Prona di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Takalar, selama 2015 hingga 2016 ke Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar.

Koordinator investigasi ARAK, Supahrin Tiro, S.Sos mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan berkas dugaan Pungli biaya penerbitan sertifikat program Prona yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa untuk dilaporkan ke Polres dan Kejari.

Supahrin menjelaskan, jika Prona merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Dimana, biayanya ditanggung dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara oknum Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa yang dikonfirmasi menampik telah melakukan pungutan dalam proses Prona. “Prona sangat jelas aturannya, tidak ada pungutan apapun. Kalau pun ada, itu mungkin karena keikhlasan dari masyarakat dan tidak ada paksaan,”akunya.(jah/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top