Komite Hentikan Pungutan. Mengaku Salah Yah Pak? – FAJAR sulsel
News

Komite Hentikan Pungutan. Mengaku Salah Yah Pak?

1 Siswa SMAN 4 Wataman pungutan setelah

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Komite SMA Negeri 1 Awangpone akhirnya menghentikan penarikan pungutan dari orangtua siswa. Biaya pelaksanaan bimbingan belajar selanjutnya akan ditanggung pihak sekolah. Desakan dari berbagai kalangan yang menyoroti penarikan pu-ngutan biaya bimbel dari orangtua siswa ditanggapi pihak SMAN 1 Awangpone.

Kepala SMAN 1 Awangpone memerintahkan komite sekolah agar menghentikan penarikan pungutan tersebut.
Hal ini ditegaskan Kepala SMAN 1 Awangpone, Drs H Syarifuddin saat menghubungi RADAR BONE, Kamis 2 Februari kemarin.

Syarifuddin mengatakan komite sekolah telah menandatangani surat penyampaian kepada orangtua siswa, yang menegaskan bahwa tidak ada lagi biaya yang ditanggung siswa dalam meng-ikuti bimbingan belajar dalam rangka menghadapi ujian nasional. “Hari ini, surat itu telah kami gandakan yang selanjutnya disampaikan kepada seluruh orangtua siswa kelas XII,” tegas Syarifuddin.

Syarifuddin penarikan biaya bimbel dari orangtua dilakukan komite sekolah, karena ketidaktahuan pihaknya akan adanya regulasi baru yang mengatur soal larangan komite sekolah melakukan pungutan bagi siswa, orangtua atau walinya, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. “Kami tidak tahu kalau Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah dicabut dan digantikan oleh Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” paparnya.

Syarifuddin juga memastikan sejauh ini, belum ada dana dari orangtua siswa yang diterima pihaknya untuk pelaksanaan bimbingan belajar. “Maka dari itu, sebelum orangtua siswa memberikan sumbangan atau partisipasi-nya, kami sudah menyebarkan surat mengenai kegiatan bimbingan belajar dalam rangka UN, bahwa dilaksanakan secara cuma-cuma tanpa partisipasi atau sumbangan orangtua,” bebernya.

Menurut Syarifuddin biaya pelaksanaan bimbel selanjutnya akan ditanggung sekolah.
Sebelumnya, pihak sekolah melalui komite mengumpulkan biaya bimbel berkisar Rp35.000.000. Dengan perincian setiap siswa dimintai biaya bimbel Rp200 ribu per siswa. Dana sebesar itu akan digunakan untuk membiayai transport, konsumsi dan insentif guru yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan belajar.

Namun kebijakan yang ditempuh pihak SMAN 1 Awangpone mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Mengingat dalam regulasi yang baru, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah dengan tegas menyebutkan komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali. Larangan pungutan kepada siswa tersebut tertuang pada pasal 12 huruf b dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut.

Mengenai adanya kesepakatan komite sekolah dengan orangtua siswa yang diputuskan melalui rapat, Pengamat Hukum Prof Dr A Nuzul SH, MHum mengatakan hal itu tidak bisa menjadi alasan pembenar untuk menarik biaya dari siswa. Karena jelas-jelas di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, kata Nuzul komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orangtua/walinya, sehingga tak perlu dirapatkan lagi. “Jadi di sini terkesan kesepakatan ingin membatalkan regulasi yang ada. Jika hal ini selalu menjadi alasan, maka secara otomatis semua regulasi bisa saja dilanggar ketika ada kesepakatan,” jelasnya.

Kesepakatan itu bisa dilakukan menurut Nuzul, jika memang tidak ada regulasi yang mengatur. “Tapi kesepakatan itu bisa saja tidak dilakukan kalau bertentangan dengan kepentingan umum, agama ataukah norma,” terangnya.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top