Iuran SPP Kembali Diberlakukan – FAJAR sulsel
News

Iuran SPP Kembali Diberlakukan

*Buntut SMA/SMK Diambil Alih Provinsi

MALILI–Sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di ambil alih Provinsi, langsung menui banyak keluhan dari orang tua siswa di antaranya pembayaran iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tiap bulannya, yaitu SMK sekitar Rp28 ribu perkepala dan SMA Rp35 ribu perkepala.

Adanya biaya tersebut tentunya mengancam orang tua siswa, mengambil langkah pendek untuk memberhentikan anak-anaknya bersekolah. Sebab, ditambah lagi biaya transportasi ke sekolah, tentu sangat memberatkan orang tua di rumah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lutim, Najamuddin kepada Palopo Pos, mengatakan sekitar kurang lebih 8.000 jumlah siswa SMK dan SMA di Lutim, hampir keseluruhan orang tua siswa mengeluhkan pembayaran SPP tiap bulannya dan bahkan sudah ada siswa di Lutim yang putus sekolah.

Olehnya itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan, untuk duduk bersama membahas perasoalan tersebut.
Politisi Golkar ini, juga mengatakan, harusnya persoalan seperti ini dipikirkan Pemda untuk mensubsidi pembayaran siswa tersebut.

“Kalau saya hitung hanya Rp50 ribu persiswa tiap bulannya dikali satu tahun dengan jumlah keseluruhan siswa kurang lebih 8.000 pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp4,8 miliar,” ungkapnya.

Sementara anggaran di Dinas Pendidikan, kata Najamuddin terkadang melakukan pengembalian anggaran tiap tahunnya sebesar Rp10-Rp15 miliar, kenapa tidak dana tersebut dikucurkan untuk mensubsidi biaya siswa tiap tahunnya, mengingat mereka juga warga Lutim, tidak mungkin mereka akan mengadu ke provinsi tentunya arahnya ke daerah.

Najamuddin, menambahkan, Pemda mempunyai visi misi, meningkatkan kecerdasan bagi anak bangsa khususnya pelajar di Lutim, maka hal-hal seperti ini yang dianggap perlu untuk dipikirkan. Sementara penganggaran dari Pemprov Sulsel untuk SMA dan SMK sudah dihentikan, tentunya Pemda memikirkan persoalan tersebut.

“Jangan hanya memberikan bantuan kepada mahasiswa, pelajar SMA dan SMK juga harus diberikan subsidi,” tegasnya.

Terpisah, Kadis Pendidikan Lutim La Besse mengatakan, dirinya berterima kasih atas saran seluruh pihak terkait dalam memberikan ide masalah tersebut. Maka dari itu tentunya hal seperti ini akan di bahas lebih lanjut.

“Kami akan melihat regulasi mengenai persoalan ini, bisa tidak kita programkan halini, makanya kita koordinasikan dulu ke provinsi,” pungkas La Besse.(mg10/ded/t)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top