Kanwil Kemenag Sulsel Dukung Sertifikasi Khatib – FAJAR sulsel
News

Kanwil Kemenag Sulsel Dukung Sertifikasi Khatib

MAROS — Wacana Menag Lukman Hakim Saifuddin melakukan sertifikasi terhadap khatib dan mubaligh, didukung kanwil kemenag Sulsel. Sertifikasi ini dinilai penting agar para mubaligh dan khatib yang berdakwah, benar-benar orang berkompeten dan memiliki ilmu yang mumpuni.

Hal itu dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Drs Abdul Wahid Thahir MAg, saat menghadiri peresmian pesantren An Nur yang diresmikan Bupati Maros M Hatta Rahman. Ia sudah mengetahui rencana menag tersebut.

”Program sertifikasi khatib nantinya, kemenag hanya mengurusi penetapan kualifikasi dan kompetensi,” ujar kakanwil agama Sulsel.

Pihaknya masih menunggu kebijakan lanjut dari menteri agama di Jakarta. ”Saya kira ini bagus. Maksud dari pak menteri,” tambahnya.
Kementerian Agama (Kemenag) merancang program sertifikasi khatib. Namun, sampai sekarang belum diputuskan lembaga mana yang menjalankan sertifikasi.

Rencana Kemenag ini diingatkan supaya tidak meniru model pengawasan ceramah khatib di era orde baru (orba).

Rencana program sertifikasi khatib itu disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin, lalu.

Lukman menuturkan saat ini bangsa sedang diuji, dan arahnya pada disintegrasi bangsa. Sehingga dia berharap para dai untuk mengkampanyekan moderasi agama.
’’Menunjukkan nilai-nilai agama Islam yang menyatukan. Bukan yang memecah belah umat,’’ jelasnya.

Jebolan pondok pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo itu mengatakan dalam program sertifikasi khatib nantinya, Kemenag hanya mengurusi penetapan kualifikasi dan kompetensi.

Sementara lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat khatib, belum ditetapkan sampai sekarang. Kemenag terus melakukan roadshow ke ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi untuk meminta saran terbaik.

Lukman menjelaskan pada tahap awal, sertifikasi khatib ini menyasar dai yang mengisi ceramah di kantor-kantor instansi pemerintah.

Kemudian menyasar khatib langganan masjid nasional, masjid akbar, masjid raya (provinsi), masjid agung (kabupaten/kota), masjid besar (kecamatan), sampai masjid jami’ (kelurahan/desa). ’’Perlu batasan kualifikasi sebagai penceramah,’’ jelasnya.

Sebab, kemenag ingin ceramah yang disampaikan tidak lagi berisi adu domba dan menghina kelompok lain.

Hal senada juga dikemukakan Senator AM Fatwa. Dalam siaran persnya, AM Fatwa, mengatakan, penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait wacana sertifikasi dan standarisasi khatib sudah bagus dan proporsional.

Hanya karena berita sebelumnya memang cukup meresahkan karena awalnya yang beredar adalah sertifikasi kemudian menyusul standarisasi. “Apapun namanya sertifikasi atau standarisasi pasti mengundang salah paham bahkan kecurigaan dengan situasi politik yang memanas dan kenyataan hubungan yang kurang harmonis antar umat dan penguasa. Apalagi mengingat masa lalu Orde Baru dengan Kopkamtibnya pernah menggagas ide semacam itu bahkan dengan istilah semacam Surat Izin Mubaligh (SIM).

Lalu mendapatkan tantangan keras terutama dari Buya Hamka yang menyatakan akan berhenti jadi Khotib kalau harus pakai surat ijin,” jelasnya.

Untuk itu, AM fatwa menghimbau kepada pemerintah agar menyadari kekeliruan memposisikan diri dan pendekatan psikologis dan sosial politiknya dengan umat Islam agar diperbaiki.

“Jangan sekali-kali tuduh dan fitnah umat Islam anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika, Intoleransi. Tidak ada bahkan mustahil NKRI dan Persatuan Nasional terwujud tanpa umat Islam. Wahai para Pemimpin, sadar dan Istighfarlah, belajarlah pada sejarah,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Muballigh Kota Palopo (IMKOP), Dr Abdul Pirol, mengungkapkan, pada dasarnya rencana menag ini lebih pada standarisasi khatib. Hal ini dilatarbelakangi bahwa yang namanya khutbah itu merupakan bagian dari ibadah salat Jumat, maka yang menjadi khatib memang sebaiknya mengikuti standar yang ada.

Hal ini semacam pengaturan atau pembinaan terhadap khatib, karena yang namanya khatib haruslah memenuhi syarat-syarat dan rukun menjadi khatib. “Tapi saya kira wacana ini masih lama untuk bisa diterapkan, mengingat harus melakukan berbagai kajian-kajian dan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak,” ujar Pirol.

Begitu juga pendapat dari Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADIN) Kota Palopo, Talmiadi Ahmad, SPd,I, MPd,I. Kepada Palopo Pos, ia menyebutkan bahwa jika sertifikasi ini diartikan sebagai peningkatan kualitas dai, tidak menjadi masalah.

”Namun, jika materinya harus distandarisasi, ini agak sulit kelihatannya. Karena keilmuan, interpretasi keagamaan para dai atau muballigh itu beda-beda,” ungkapnya.

Jika dilakukan sertifikasi, kata dia, mestinyan juga diikuti pada wilayah budgeting (anggaran). Namanya sertifikasi berarti ada standar. Ada tuntutan profesional. ”Mestinya juga didukung dengan budgeting secara profesional,” katanya.(jpnn-ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top