Kapal Induk Perikanan Terancam Batal – FAJAR sulsel
News

Kapal Induk Perikanan Terancam Batal

Terkendala Izin

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Program pengoperasian kapal induk perikanan Sulsel hingga saat ini masih terhambat masalah izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kendati begitu, program tersebut akan diupayakan bisa beroperasi mulai tahun ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Sulkaf S Latief menjelaskan, perizinan pengoperasian kapal dengan kapasitas 500 gross ton (GT) sulit dikeluarkan, lantaran adanya regulasi DKP yang membatasi kapal perikanan.

“Kami tetap usahakan. Persoalan izin untuk kapal 500 GT yang tidak boleh, membuat kami mencari mitra yang memiliki kapal 200 GT. Insya Allah, tahun ini bisa beroperasi,” ujarnya, kemarin.

Sejauh ini, lanjut Sulkaf, pihaknya juga telah menyiapkan kelompok-kelompok nelayan, yang nantinya akan bekerja sama dengan Kapal Induk Perikanan untuk menangkap ikan. “Kesiapan kelompok penangkapan di Kabupaten Bone, Sinjai, Selayar dan Pangkep telah dilakukan. Kami lakukan pembinaan dan kelengkapan sarana bantu penangkapan dari APBD tahun 2016,” katanya.

Wacana program Kapal Induk Perikanan untuk mendukung sektor perikanan nasional, pertama kali dilontarkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak Oktober 2015 lalu.

Menurut Gubernur Syahrul, saat ini program tersebut masih proses perhitungan. Pihaknya pun mengaku program tersebut akan terus diupayakan untuk secepatnya dirintis dan dioperasikan.

“Lagi dihitung. Saya sudah dapat kapalnya, tetapi setelah dihitung ongkos BBM-nya kalau berlayar terlalu besar, tidak efektif. Jadi kami cari alternatifnya, saya akan rintis dengan perikanan nusantara,” katanya.

Soal perizinan dari KKP yang masih terhambat, akan terus diupayakan untuk secepatnya diselesaikan. Dengan demikian, upaya untuk memaksimalkan sektor perikanan bisa lebih baik. “Kita bisa mendorong sektor perikanan dengan menghadirkan semacam ‘mother ship’ yang dilengkapi dengan fasilitas ‘cold storage’, pengolahan, dan pengemasan,” katanya.

Dengan begitu, setiap hari, kapal-kapal kecil milik nelayan dapat menyetorkan hasil tangkapan mereka tanpa perlu kembali ke darat.
Kapal-kapal besar tersebut, kata gubernur, juga harus dilengkapi dengan perwakilan pihak Perbankan dan Pertamina.

“Jadi hasil tangkapan mereka bisa langsung dibayar, dan nelayan tinggal merapat ke kapal-kapal tersebut untuk mengambil bahan bakar,” pungkasnya.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top