Pemberdayaan UMKM Lorong – FAJAR sulsel
News

Pemberdayaan UMKM Lorong

Bahrul ulum Ilham Konsultan PLUT KUMKM Sulsel

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi isu aktual di tanah air. Berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk meningkatkan kinerja UMKM, baik dilakukan lembaga/intansi pemerintah maupun non pemerintah,mulai pendekatan bantuan keuangan/modal secara langsung mapun tidak langsung berupa dana hibah, bergulir, subsidi, ataupun melalui bantuan teknis berupa pelatihan, lokakarya, studi banding, penelitian, konsultasi, pameran dan sebagainya.

Berbagai program yang ditujukan untuk UMKM telah dilakukan, namun beragam problem masih menyelimuti UMKM kita. Beberapa program dijalankan dengan pendekatan proyek, sehingga program tersebut berjalan sebatas masa proyeknya. Begitu masa proyeknya selesai, maka program tersebut dilepas begitu saja. Program yang dijalankan juga sebagiannya tidak menjamin adanya keberlanjutan dari usaha pemberdayan UMKM.

Pemberdayaan sejatinya adalah upaya untuk membangun daya/kekuatan pelaku UMKM, dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di milikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan UMKM dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga pelaku UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Salah satu upaya pemerintah kota Makassar dalam pemberdayaan UMKM adalah pemberdayaan ekonomi lorong. Program pemberdayaan ekonomi lorong merupakan program unggulan Pemkot Makassar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal difokuskan pada pembangunan dan penataan lorong. Untuk tahap awal diprogramkan pembinaan UMKM yang diistilahkan industry anak lorong dengan program Longgar dengan tanaman produktif berupa cabe melalui Badan Usaha Lorong (BULO).

Kita mengapresiasi program pemkot dalam memberdayakan UMKM berbasis lorong. Dengan jumlah lorong di Kota Makassar yang mencapai 7520 lorong, keberadaan lorong-lorong ini ibarat sel dalam tubuh sehingga menjadi basis kekuatan perekonomian. Apabila potensi ekonomi lorong yang didominasi UMKM dikembangkan melalui program-program inovatif, akan memberikan efek yang begitu besar (multiplier effect) bagi masyarakat.

Dalam pemberdayaan UMKM terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian stakeholder, antara lain mengarahkan pada penumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Selain itu program pemberdayaan UMKM merupakan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel,dan berkeadilan. Selain itu, pemberdayaan UMKM diarahkan pada pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM serta meningkatkan daya saing UMKM.

Pemberdayaan UMKM lorong tidak bisa dilepaskan dengan peran para pendamping atau pemberdaya UMKM di lapangan. Aspek mendasar pendampingan bukan sekedar sharing knowledge, skills ataupun manajerial usaha, namun lebih jauh upaya ‘membangun kesadaran’ dan attitude untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pendampingan pada dasarnya juga mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan dan juga dapat menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan pendampingan filosofi yang digunakan dalam prosesnya adalah “shelf help” artinya dalam proses menolong dirinya sendiri, atau dengan kata lain pendamping harus menolong kelompok dampingan atau pelaku UMKM agar mereka menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan UMKM sebaiknya menggunakan pendekatan livelihood, atau upaya bagaimana masyarakat memiliki kekuatan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, biasanya dimulai dalam bentuk kegiatan bisnis (ekonomi) yang kemudian secara berlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial, pendidikan, budaya dan politik.

Livelihood menekankan pada cara berpikir dan proses bekerja di dalam suatu rentang waktu (evolusi), dimulai dengan proses memahami pengertian modal (khususnya intangible asset), proses membangun konsesus, proses mengadaptasi dan memodifikasi strategi penguatan kapasitas pelaku UMKM untuk mencapai tujuan mereka didalam kehidupan yang kompleks dan dinamis. Pendamping UMKM berperan penting dalam mendorong kemandirian pelaku UMKM dalam menemukan dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki,meliputi enam dimensi yaitu :

1. Human Capital (Sumberdaya Manusia) asset ini meliputi kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas untuk bekerja, kapasitas untuk beradaptasi

2. Natural Capital (Sumberdaya Alam) mencakup; tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), pohon dan hasil hutan, binatang buruan, serat dan pangan yang tidak dibudidayakan, keanekaragaman hayati, sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.

3. Financial Capital (Sumberdaya Keuangan) yaitu ;tabungan atau simpanan, zakat, infaq,shadaqah,kiriman keluarga yang bekerja di luar daerah, dana pensiun, keuntungan usaha, upah/gaji, dll

4. Social Capital (Sumberdaya Sosial) meliputi jaringan dan koneksi, patron yang terbangun, kerukunan antar tetangga, hubungan baik, hubungan yang berbasis rasa saling percaya dan saling mendukung, kelompok formal dan informal, termasuk amil zakat, peraturan umum dan sanksi, keterwakilan , mekanisme berpartisipasi didalam proses pengambilan keputusan,kepemimpinan

5. Physical Capital (Sumberdaya Infrastruktur) infrastrktur, termasuk jaringan transportasi, kendaraan, dsbnya, gedung dan tempat tinggal, sarana kebersihan dan air bersih, energi, jaringan komunikasi teknologi dan alat-alat; alat alat dan peralatan

6. Spiritual Capital (Sumberdaya Imani)
Dalam pelaksanaannya pemberdayaan UMKM oleh pendamping dilakukan secara partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan pelaku pelaku UMKM. Dalam melakukan kegiatan tersebut seorang pendamping dalam pelaksanaannya di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai berikut :
1) Fasilitasi penguatan kelompok : membangun konsensus stakeholder masyarakat untuk melakukan aksi bersama memanfaatkan modal mereka
2) Fasilitasi penguatan Kapasitas Individu : Pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, mengelola keuangan keluarga dsb.
3) Fasilitasi Akses Kemitraan : permodalan, pasar, bahan baku, program pemerintah dsb.
4) Fasilitasi akses layanan penguatan bisnis : Oleh pendamping lapangan bersama LSM lokal

Bentuk intervensi yang akan dilakukan oleh pendamping terhadap pelaku UMKM mengacu pada hasil dari proses indentifikasi dan need asessment dengan mengunakan model problem solving maupun appreciative inquiry.Pendekatan problem solving didasarkan karena adanya masalah yang dihadapi kelompok UMKM dampingan yang merupakan hasil diagnosis atau proses pendekatan yang berawal dari masalah. Adapun pendekatan appreciative inquiry menggunakan pendekatan berbasis kondisi atau keadaan pada saat ini, dimulai diagnosis/pemetaan untuk mengetahui kekuatan dan potensi dari mulai bahan baku proses produksi sampai kepada administrasi,selanjutnya membuat target kedepan yag disepakati bersama oleh anggota kelompok atau UMKM dampingan.

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top