Pendataan Ulama Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru – FAJAR sulsel
News

Pendataan Ulama Bisa Timbulkan Kegaduhan Baru

* Senator Aziz Qahhar Mudzakkar Rencana Minta Klarifikasi ke Kapolri

PALOPO — Senator Aziz Qahhar Mudzakkar belum melakukan klarifikasi kepada kapolri soal pendataan ulama dan pengawasan pesantren di sejumlah daerah. Pendataan ulama sebaiknya dihentikan. Jangan sampai ke daerah. Karena ini bisa menimbulkan keresahan masyarakat dan memunculkan kegaduhan baru.

”Kalau tindakan pendataan ulama yang dilakukan pihak kepolisian sampai ke daerah akan menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan ummat. Saya kira ini sudah sangat sulit dimengerti apa maksudnya,” ujar Senator Aziz Qahhar Mudzakkar, kepada Palopo Pos, di Jakarta, Minggu 5 Februari 2017, kemarin.

Lanjut dia, polisi apa maksudnya mendata ulama. Bahkan, sudah masuk dan mengawasi ketat pesantren. ”Ini ada apa?” katanya.

Bahkan, ustad Aziz– panggilan akrab — Aziz Qahhar Mudzakkar, menyaksikan langsung kejadian saat sejumlah intel polisi dari Polda mendatangi Pesantren Hidayatullah di Makassar, pekan lalu.

Diceritakan anggota DPD RI asal Sulsel, kalau waktu itu sebanyak 3 orang intel polisi dari Polda mendatangi pesantren dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mengawasi kegiatan di pesantren.

Bahkan, lanjut Aziz, hari ini (Minggu,red) sejumlah teman dari Jawa Barat mengirimkan foto sejumlah polisi lengkap dengan senjata masuk dalam pesantren dan melakukan pengawasan kegiatan santri.

”Kami masih belum melakukan pemanggilan kepada Kapolri perihal meminta klarifikasi terhadap pendataan ulama dan pengawasan pesantren di seluruh Indonesia,” terangnya.
Terkait dengan sertifikasi ulama atau penceramah, kata Aziz sangat tidak rasional. “Bagaimana ulama tidak bisa diukur dengan ijazah. Asal memiliki pengetahuan agama dan disukai masyarakat dia bisa ceramah saja,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua MUI Palopo, Dr Syarifuddin Daud, MA, mengaku heran adanya pendataan ulama di Jawa. ”Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat. Ini untuk apa. Ini data-datanya sudah ada di kemenag. Datanya untuk apa. Kami dengar ini sudah menimbulkan masalah di masyarkat di Jatim,” ujarnya, kepada Palopo Pos, malam tadi.

Kata dia, jangan sampai menimbulkan tanda tanya. Semestinya, pemerintah menciptakan ketenangan. ”Saya kira itu adalah kebijakan yang tidak bijak. Kita carikan solusi. Jangan nanti waspadai semua orang, menimbukan kerugian kepada ummat, suasana yang panas seperti ini di Jakarta, jangan sampai dibawa-bawa ke daerah,” imbuhnya.

Sekum NU Palopo, Dr Abbas Langaji, MA, mengatakan, pendataan muballigh itu sah-sah saja. Hanya saja, siapa institusi yang melakukan pendataan muballig itu. ”Kalau saya idealnya kementerian agama melalui lembaga-lembaga agama. Kalau dari lembaga-lembaga lain, semacam intel dan polisi dan tentara, itu malah mengundang 1001 macam pertanyaan,” paparnya.

Pertanyaanya, apakah kemenag belum melakukan itu? Kenapa tidak diminta sama kemenag saja? ”Kalau dari ketiga lembaga tersebut terlalu jauh, kesannya malah terlihat memata-matai, sepertinya tidak mempercayai kemenag,” pungkasnya.

Rektor IAIN Palopo, Dr Abdul Pirol, MA, mengaku belum mendapatkan informasi soal ulama didata aparat keamanan. ”Belum sampai ke situ, kami di kemenag belum ada informasi seprtii itu. Belum ada. Yang pastinya kami di kalangan kemenag, masih belum dapat wacana mengenai pendataan ulama, apalagi dilakukan oleh intel, TNI dan polri,” tandasnya.Rencana sertifikasi dan pendataan bagi para ulama atau tokoh agama di setiap daerah mendapat pertentangan dari wakil rakyat di parlemen. Pasalnya, ini dinilai bakal menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

Hal tersebut dilontarkan Ketua Komisi VIII DPR, Muhammad Ali Taher Parasong, Minggu 5 Februari 2017. Menurut Ali, kalau ide yang dilontarkan menteri agama itu berimplikasi negatif terhadap stabilitas di masyarakat dengan melihat situasi saat ini yang masih belum stabil.

Ali menengarai bahwa potensi kegaduhan akan timbul, karena masyarakat lebih melihat kegiatan pendataan sebagai upaya mengebiri ruang gerak para pendakwah dalam menyampaikan syiar agama. Dalam suasana umat Islam sekarang ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan pengarahan agar pendakwah dapat turut mendinginkan suasana.

“Jangan juga hanya dialamatkan kepada umat Islam. Negara harus adil dalam menempatkan pendakwah, mubaligh, para penceramah,” jelasnya.
Komisi VIII DPR meminta agar pendataan kiai dan tokoh agama di sejumlah pondok pesantren ditunda.

Menurut Ali, kegaduhan akan timbul karena masyarakat akan lebih melihat kegiatan pendataan sebagai upaya mengebiri ruang gerak pendakwah dalam menyampaikan pandangan agamanya.

Padahal dalam suasana umat Islam saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah memberikan pengarahan kepada pendakwah untuk mendinginkan suasana.
“Kalau tidak ada ulama yang menyampaikan lagi lalu siapa yang akan menyampaikan. Makanya jangan dicurigai, pendataan itu kan artinya melakukan ketidakadilan,” kata Ali.(idr/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top