PP Soal P3K Kelamaan Turun – FAJAR sulsel
News

PP Soal P3K Kelamaan Turun

* Lutim dan Lutra Posisi Menungu

MASAMBA — Dari 2014 masa pemerintahan SBY sampai sekarang, Peraturan Pemerintah (PP) tentang P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) belum juga turun. Padahal, semua daerah di Tanah Luwu sudah siap merekrut tenaga profesional tersebut. Sayang, PP soal P3K kelamaan turun.

PP soal P3K disebutkan disusun sejak 2014. Malah, menteri berjanji PP sudah keluar sebelum habis masa pemerintahan SBY.

Eko Sutrisno, kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) kala itu memastikan, PP ini bersama 19 PP lainnya keluar sebelum masa pemerintahan SBY berakhir.

Menurut Eko, khusus pengadaan P3K, pemerintah belum bisa memproses usulan instansi. Sebab belum ada mekanisme perekrutannya seperti apa.

“Datanya tetap akan kita proses tapi tunggu PP-nya ada dulu. Kan kita tidak tahu bagaimana proses rekrutmennya. Beda dengan PNS, sudah ada petunjuk teknisnya jadi itu dulu yang kita proses,” terangnya.

Kepala BKD Luwu Utara, Nursalim, mengatakan, P3K adalah tenaga profesional. Ia bukan honorer. Berdasarakan UU ASN yang dimaksud dengan pegawai, kata dia, ada dua. Yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

”P3K adalah tenaga profesional (ahli), yang diangkat pemerintah untuk jabatan tertentu. Jadi, mereka itu bukan honorer,” tandas kepala BKD Luwu Utara, kepada Palopo Pos, Minggu 5 Februari 2017.

P3K ini, kata dia, direkrut dari luar pemerintah. Untuk menduduki jabatan tertentu. Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan. ”Jadi kita lihat nanti bagaimana petunjuknya di PP,” ungkap Nursalim.

Terkait formasi P3K, Luwu Timur ia juga masih dalam posisi standby menunggu PP dan juknis dari kemenPAN-RB. “Untuk sementara masih menuggu juknisnya. Namun, untuk analisa kebutuhan pegawai pada dasarnya sudah siap,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur, Kamal Rasid.

Dikatakanya, soal formasi yang akan diusulkan, itu juga masih dalam analisa sesuai kebutuhan pegawai. Semua proses ini tetap mengacu kepada kebutuhan masing-masing SKPD sesuai PP 18 yang baru-baru dibentuk.

“Insya Allah, dalam waktu dekat dari, BKPSDM Lutim akan koordinasi dengan KemenPAN terkait kebutuhan PNS dan P3K di Lutim,” kata Kamal.

Baik kepala BKD Luwu Utara dan Luwu Timur, mengakui PP soal P3K sudah lama disusun. Sejak pemerintahan SBY. Namun, sampai sekarang, PP soal ini belum juga turun. Padahal, daerah sudah siap mengusulkan kebutuhan P3K.

Palopo Menunggu PP Disahkan

Pemerintah yang akan memprioritaskan penerimaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), disambut baik
pemerintah daerah.

Hanya saja, masih menunggu PP disahkan.
Sekertartis Kota Palopo, Jamaluddin Nuhung, kepada Palopo Pos,
Sabtu 4 Februari 2017, mengatakan, pihak Pemkot Palopo masih
menunggu PP disahkan. Menurutnya, pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal itu karena masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang jelas, lanjutnya, P3K bisa saja direkrut namun harus memperhatikan kebutuhan.

Kalau memang dibutuhkan tenaganya, maka bisa dilakukan perekrutan. Karena, yang diangkat jadi P3K adalah seseorang yang memiliki keahlian. ”Jadi, bukan orang sembarang yang diangkat di sini. Mereka yang memiliki keahlian tertentu,” bebernya.
Makanya, lanjutnya, kalau ada peneriman P3K, gajinya bisa lebih tinggi dari ASN. Kenapa? Karena mereka memiliki keahlian khusus.

Mereka itu dikontrak sampai batas waktu tertentu. Kalau masih dibutuhkan tenaganya, maka bisa diperpanjang.

Tenaga P3K ini katanya, sama dengan ASN. Yang membedakan hanyalah gaji pensiun. P3K tidak ada gaji pensiunnya. Tapi, mereka kalau tidak diperpanjang kontraknya, maka akan diberikan pesangon.

Jamaluddin Nuhung juga menepis berita yang melansir kalau Pemkot Palopo sudah siap menerima P3K. ”Kita masih menunggu aturan dari pusat. Mengenai masalah siap atau tidak siap, kita tunggu dulu aturannya,” bebernya.

PERBEDAAN P3K dan PNS

P3K merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki tingkatan berbeda dengan PNS. Jika honorer atau pegawai lain untuk bisa menjadi PNS harus melalui tes seleksi CPNS, sama halnya dengan P3K yang harus melakukan tes secara bersamaan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K, tetap ada prosedur yang harus dilakukan dan dijalani.

PNS dan P3K memiliki sedikit perbedaan. Karena menjadi P3K tidak jauh berbeda dengan honorer biasa. P3K mendapat gaji dan tunjangan yang lebih layak dari pemerintah.

Seperti yang dikutip dari website infocpnsmenpan, P3K merupakan jabatan yang lebih tinggi dari honorer. Jika honorer diberi gaji dari pemerintah daerah, maka PPPK diberi gaji dari pemerintah pusat dan memiliki undang-undang tersendiri seperti yang terdapat dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014, yaitu P3K memiliki hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Ada juga penghargaan kepada P3K kalau menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi
kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Penghargaan yang didapat P3K, yakni, tanda kehormatan; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Sedangkan PNS memiliki 2 hak yang berbeda yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiunan.

Untuk pemberhentian pegawai, PNS diberlakukan pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia, pemberhentian sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, tidak bisa melakukan tugas karena tidak cakap jasmani/rohani, dan karena kebijakan pemerintah untuk dilakukan pensiun usia dini. Ditambah dengan batasan-batasan umur pensiun yang telah ditentukan.

Sedangkan untuk P3K, yang menjadi perbedaan adalah karena habis masa perjanjian kerja dengan pemerintah. Masa kerja yang diberlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait dan tidak diberikan Nomor Induk Pegawai oleh pemerintah. Perjanjian kerja yang dilakukan untuk satu tahun dan akan dilakukan perpanjangan jika instansi masih membutuhkan dan kualitas kinerja pegawai.(krm-jun/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top