Tak Ada Pendataan Ulama di Tanah Luwu – FAJAR sulsel
News

Tak Ada Pendataan Ulama di Tanah Luwu

* Kemenag Rencana Bahas dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah

PALOPO — Pendataan ulama oleh aparat keamanan sudah jalan di Jawa. Kehebohan pendataan ini sampai ke Tanah Luwu. Kementerian agama (kemenag) Palopo dan Lutim langsung menyikapinya. Pimpinan MUI, NU, dan Muhammadiyah bakal diundang membahas khusus ini.

Apalagi, Polres se Tanah Luwu belum mendapatkan instruksi dari petinggi polri kalau memang ada. Maaf, polisi tak mendata ulama di Tanah Luwu.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palopo sendiri belum mengetahui perihal aktivitas polisi yang akan melakukan pendataan terhadap ulama di Kota Palopo. Namun demikian, kemenag Kota Palopo akan membicarakan hal ini bersama Ketua MUI, NU, dan juga Muhammadiyah.

Demikian diungkapkan Kepala Kemenag Kota Palopo, H Usman, kepada Palopo Pos, Senin 6 Februari 2017. Menurut H Usman, soal pendataan ulama ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan tokoh agama di Kota Palopo. ”Kami akan bicarakan lebih lanjut soal ini,” tegas H Usman.

H Usman pun membeberkan pengertian ulama. Ulama itu berbeda dengan muballigh. Ulama, jelasnya, adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupum masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Ia menambahkan, pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam.

Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (kaaffah) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan ”as-Sunnah”, menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Muballigh Kota Palopo, Ahmad Pattola menyebutkan, belum ada pemberitahuan yang masuk ke kemenag soal pendataan ulama tersebut. Namun, Kasi KUA Kemenag ini, menyebutkan bahwa data yang ada di kemenag, jumlah ulama yang ada di Kota Palopo sebanyak 20 orang. Sedangkan muballigh berjumlah 200 orang lebih.

Hal senada juga dikemukakan kemenag Luwu Timur. Katanya, kalau data ulama di Luwu Timur mencapai 371 orang. ”Data ini berdasarkan jumlah kecamatan dan masjid yang ada di Luwu Timur,” ujar Kepala Seksi Bagian Binmas Islam Kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Luwu Timur, Ahwan. Lanjut Ahwan, untuk Luwu Timur yang masuk dalam kategori ulama itu masih posisi pendiri pondok pesantren.

Sementara pondok pesantren yang ada di Luwu Timur sebanyak 14. Ada Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah yang dipimpin DR KH Abd Azis Rajmal, MHi, Al-Furqan Landuri yang dipimpin Drs KH Abd Azis Rajmal, MHi. Kemudian Al-Furqan Landuri yang dipimpin Drs Borahimah, AL-Ikhlas Hidayatullah yang dipimpin Muh Darmawansyah, Uswatun Hasanah, dll.

Menanggapi adanya pendataan dan pengawasan terhadap ulama dan tempat pondok pesantren yang dilakukan pihak kepolisian belum berdampak ke daerah. Ahwan mengaku tidak tahu kalau ada hal seperti itu yang dilakukan pihak kepolisian. Dikatakanya, untuk di Luwu Timur belum ada informasi yang didapatkan.

“Kalau memang ada pendataan, pasti kemenag tahu. Sebab, semua data mulai dari khatib atau muballigh bahkan ulama ada di kemenag, otomatis kalau ada pendataan pasti pihak polisi
meminta data terkait di Luwu Timur,” katanya.

Ia menegesakan, belum ada kalau pendataan ulama. ”Yang jelas kalau ada pendataan di sini pihak kepolisian pasti melapor, atau minta data di sini. Samapai sekarang belum ada,” kata Ahwan.

Terkait pendataan para kiai dan ulama, Polres Palopo belum mendapat instruksi dari petinggi Polri. Hal ini dibenarkan Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIk, melalui Kabag Humasnya, AKP Bustang, Senin 6 Februari 2017, kemarin.

Menurutnya, pendataan para ulama yang dimaksudkan mungkin bukan seperti dipikirkan secara negatif banyak orang. “Kalau ada seperti ini pasti sudah diketahui, tapi sejauh ini belum ada instruksi seperti itu,” terangnya.

Adanya surat semisal instruksi, lanjut Bustang, memang heboh di koran dan dunia maya sejak beberapa hari belakangan ini. “Tapi intinya, yang namanya instruksi pendataan ulama belum ada di Polres Palopo,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Luwu Utara, AKBP Dhafi, mengatakan bahwa pendataan ulama sudah sejak lama. Kata dia, ini terupdate terus. ”Jadi tidak ada perintah. Namun, kita sudah ada datanya sejak lama dan selalu terupdate. Kalau tidak begitu, ya bukan polisi namanya,” ujar Dhafi, kepada Palopo Pos, Senin 6 Februari 2017.

Hal senada juga dikemukakan Waka Polres Lutim, Kompol Armin Anwar. Dikonfirmasi soal adanya petugas kepolisian melakuakn pendataan ulama, ia mengaku belum menyentuh daerah khususnya di Luwu Timur. ”Itu hanya ada di daerah Jawa. Di sini, tidak ada pendataan dek,” kata wakapolres Lutim singkat.

Sementara itu, Dandim 1403 Sawerigading, Letkol Kav Cecep Tendi, menegaskan bahwa tidak ada perintah seperti itu. Bahkan, dandim menilai isu seperti itu yang nantinya bisa memicu keresahan di tengah masyarakat. “Tidak benar. Tidak ada perintah seperti itu. Yang begituan yang bisa memancing-mancing kegaduhan,” kata Letkol Kav Cecep Tendi, saat dikonfirmasi Palopo Pos, Senin 6 Februari 2017, malam tadi.

Dandim juga mengatakan, baru-baru ini, ia bertemu dengan Kapolres Palopo, AKBP Dudung Adijono SIk. Dalam pertemuannya itu, sama sekali tidak pernah membahas masalah pendataan ulama. “Pokoknya tidak ada perintah untuk mendata ulama. Apalagi di Kota Palopo,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senator Aziz Qahhar Mudzakkar rencana melakukan klarifikasi kepada kapolri soal pendataan ulama dan pengawasan pesantren di sejumlah daerah.

Kata Aziz Qahhar Mudzakkar, kalau tindakan pendataan ulama yang dilakukan pihak kepolisian sampai ke daerah akan menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan ummat. ”Saya kira ini sudah sangat sulit dimengerti apa maksudnya,” ujar Senator Aziz Qahhar Mudzakkar, kepada Palopo Pos, di Jakarta, Minggu 5 Februari 2017.

Aziz Qahhar mengaku menyaksikan langsung kejadian saat sejumlah intel polisi dari Polda mendatangi Pesantren Hidayatullah di Makassar, pekan lalu.

Diceritakan anggota DPD RI asal Sulsel, kalau waktu itu sebanyak 3 orang intel polisi dari Polda mendatangi pesantren dan menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mengawasi kegiatan di pesantren. Bahkan, lanjut Aziz, Minggu, lalu, sejumlah teman dari Jawa Barat mengirimkan foto sejumlah polisi lengkap dengan senjata masuk dalam pesantren dan melakukan pengawasan kegiatan santri.(krm-jun-ara-rhm/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top