Awasi Penyaluran Formulir C6 – FAJAR sulsel
News

Awasi Penyaluran Formulir C6

Paslon Bentuk Tim Khusus

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Formulir pemberitahuan kepada pemilih atau formulir C6 menjadi isu krusial dalam setiap pelaksanaan Pilkada. Pasalnya formulir C6 ini rawan disalahgunakan pemilih sehingga terjadi sengketa Pilkada.

Pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Takalar tersisa tujuh hari lagi. Antisipasi pun telah dilakukan dua pasangan calon kepala daerah, yakni Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) serta Syamsari Kitta-H De’de (SK-HD) dengan sama-sama merapatkan barisan.

Hal itu dilakukan lantaran kedua paslon mengkhawatirkan kalau formulir pemberitahuan gampang dijadikan sebagai alat kecurangan.

Ketua Tim Pemenangan pasangan Bur-Nojeng, Fachruddin Rangga berharap penyelenggara bisa bekerja maksimal. Jika tidak, maka sangat berpotensi menyalahgunakan formulir C6 untuk kemenangan pasangan calon tertentu dengan cara berkonspirasi.

“Undangan pemberitahuan pemilih ini yang sangat rawan. Karena jangan sampai banyak pemilih yang tidak jelas,” terang Fachruddin, kemarin.

Menurut Fachruddin, untuk meminalisir pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Ia sangat berharap penyelenggara khususnya di tingkat bawah bisa benar-benar menjaga integritasnya.

“Kita sudah mempetakan TPS mana saja yang rawan. Kemudian dari situ akan ditempatkan pengawasan yang lebih yang kita anggap itu rawan,” ungkapnya.

Legislator Partai Golkar di DPRD Sulsel ini menyatakan hampir dari pengalaman pemilu saat ini, penyalahgunaan formulir C6 selalu mencederai penyelenggara.

Diketahui, kasus pemberitahuan pemilih atau C6 ini juga sempat menghebohkan Pilkada serentak 2015 lalu. Di Bulukumba misalnya ada puluhan ribu pemberitahuan pemilih tidak sempat tersebar kepada masyarakat sebelum dilakukan pencoblosan. Makanya pasangan calon di Kabupaten Takalar tidak ingin hal serupa akan kembali terjadi.

Hal yang sama juga dikhawatirkan pasangan SK-HD. Pasangan yang diusung oleh PKS, NasDem, dan PKB itu akan memaksimalkan tim advokasi yang dibentuknya.

“Intinya tetap mengadvokasi seluruh warga yang tidak ada namanya di DPT agar bisa melaporkan kepada penyelenggara. Karena belum diterbitkan C6 itu makanya ini sangat bagus sebagai warning penyelenggara untuk bekerja dengan baik,” ungkap .

Ia mengungkapkan di Pilkada Takalar sudah ada contoh pada saat Pileg 2014 lalu. Dimana ada penyelenggara tingkat bawah yang berproses akhir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kita berharap tidak ada lagi seperti itu. Mari kita sama-sama menciptakan pemilu yang bersih dan Demokrasi,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Takalar, Jussalim Sammak yang dimintai tanggapannya menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahpahaman pemaknaan yang diakibatkan kekeliruan dalam penyebutan formulir C6.

“Nanti sebelum pemungutan suara, calon pemilih akan didatangi oleh petugas KPPS, akan ada sehelai surat yang diberikan kepada semua pemilih, namanya surat pemberitahuan formulir C6,” katanya.

Jussalim menambahkan sering terjadi kesalahan di masyarakat yang menyebut formulir C6 dengan surat undangan. Kesalahan penyebutan tersebut menimbulkan keengganan di sebagian pemilih ketika di lapangan ditemui ada pemilih yang tidak mendapat formulir C6.

“Harus hati-hati memilih istilah, yang diserahkan itu adalah surat pemberitahuan. Jadi kalau ada penduduk kita yang menjadi pemilih, belum dapat surat pemberitahun, dia punya hak untuk memilih dan datang ke TPS,” jelasnya.

Jussalim juga menjelakan bahwa formulir C6 digunakan sebagai salah satu sarana sosialisasi kepada para pemilih tentang adanya pelaksanaan pilkada. “Tapi apapun itu, kami tentunya akan bekerja maksimal untuk menciptakan Pilkada yang bersih, aman, dan kondusif. Bahkan tidak harus menunggu harapan dari pasangan calon,” tandasnya. (eky/mah)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top