Baleg ‘Pelototi’ Naskah Akademik – FAJAR sulsel
News

Baleg ‘Pelototi’ Naskah Akademik

ccc

Empat Ranperda Siap Digodok

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat membahas program legislasi daerah, khususnya program peraturan daerah (Properda) yang menjadi prioritas untuk dibahas di Tahun 2017, Selasa 7 Februari kemarin.

Baleg telah menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan dibagi dalam dua tahap pembahasan, yakni tahap pertama terdiri dari empat ranperda dan tahap kedua terdiri dari tiga ranperda.

Tujuh ranperda yang masuk dalam program legislasi daerah, meliputi ranperda pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, ranperda penyelenggaraan kabupaten sehat, ranperda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan, ranperda tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP/CSR), ranperda pengendalian dan pengawasan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kabupaten Bone serta ranperda perusahaan daerah.

Empat ranperda teratas (Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji, disablitas, kabupaten sehat dan administrasi kependudukan), masuk prioritas untuk dibahas di tahap pertama.

Ketua Badan Legislasi DPRD Bone, A Muh Idris Alang mengatakan, baleg fokus mengkaji naskah akademik dari masing-masing ranperda. Keempat ranperda yang ma-suk tahap pertama lanjut dia, akan dibahas di masa sidang pada Mei mendatang.

“Total dari tujuh ranperda, ada tiga yang merupakan inisiasi DPRD Bone dan sisanya (Empat ranperda), merupakan inisiasi dari eksekutif,” ungkapnya.

Anggota baleg, Rismono Sarlim menambahkan, tiga ranperda yang merupakan inisiasi DPRD Bone, masing-masing ranperda disabilitas, penyelenggaraan kabupaten sehat dan ranperda TSLP.
“Dua diantaranya masuk dalam masa sidang tahap pertama yang sudah kita sepakati melalui rapat baleg tadi,” pungkasnya.

Rismono pada kesempatan itu juga mengingatkan agar bagian hukum tidak melupakan ranperda yang sempat tertunda pembahasannya. Salah satunya ranperda terkait badan usaha milik desa (Bumdes). “Karena banyak aspirasi dari kalangan pemerintah desa dan tokoh masyarakat terkait membentuk bumdes, dikarenakan belum ada regulasi yang menjadi payung hukum yang nantinya menjadi acuan untuk pembentukan badan usaha milik desa tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, A Ansar Amal turut mendorong tim pemrakarsa untuk segera melengkapi naskah akademik sebelum masuk masa sidang tahap pertama.
“Khususnya ranperda yang masuk pembahasan tahap pertama. Minimal naskah akademiknya sudah harus masuk ke bagian hukum dan baleg sebelum untuk selanjutnya didorong ke pansus,” tutupnya.

RADAR BONE

loading...
Click to comment
To Top