BKD Mulai Hitung Kebutuhan Pegawai – FAJAR sulsel
News

BKD Mulai Hitung Kebutuhan Pegawai

* Daerah Masih Kekurangan Tenaga Arsip

PALOPO — Kondisi kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi negeri sangat memprihatinkan. Katanya, kekurangan tenaga arsip. Itu sebabnya perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan Arsiparis secara nasional. Di Palopo, BKD masih melakukan penghitungan pegawai di Badan Arsip Palopo.

Kebutuhan Arsiparis secara nasional berdasarkan penghitungan formasi Arsiparis sebanyak 143.676 orang, sementara jumlah yang ada sekarang baru 3.421 orang. ”Untuk Badan Arsip Palopo sendiri baru terbentuk kurang lebih sebulan yang lalu. Mengikuti Peraturan Pemerintah.

Mengenai jumlah tenaga yang dibutuhkan, kami belum bisa tahu pasti, berapa pegawai arsip yang dibutuhkan, masih dalam penghitungan, ini karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam tahap pembenahan,” tandas Kepala BKD Kota Palopo, Dahri Saleng, kepada Palopo Pos, Selasa 7 Februari 2017, kemarin.

Meski demikian, tenaga yang ada di Badan Arsip sekitar 17 orang. Di antaranya sudah mendapatkan ilmu kearsipan. ”Saat ini, kepala Arsip melakukan koordinasi dengan Badan Arsip Nasional di Provinsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, mengatakan, penambahan jumlah Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri merupakan hal mutlak untuk mendukung terwujudnya tertib arsip.

“Pengangkatan Arsiparis pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan pada Unit Kerja (Unit Pengolah), Unit Kearsipan, dan Lembaga Kearsipan. Itu berarti, membutuhkan komitmen pada setiap instansi,” kata Mustari, Senin 6 Februari 2017.

Sejatinya, setiap arsip yang tercipta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus dikelola oleh Arsiparis.

Jumlah Arsiparis yang dibutuhkan, minimal satu orang untuk setingkat eselon III atau eselon II.
Pemenuhan kebutuhan Arsiparis harus memanfaatkan peluang yang ada, khususnya pegawai honorer yang telah diangkat sebagai PNS.

Juga dimungkinkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dari Pegawai Negeri Non PNS, yaitu pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, serta diprioritaskan pada Jabatan Fungsional Umum yang telah melaksanakan kegiatan kearsipan seperti agendaris, sekretaris dan penata usahaan serta Jabatan Fungsional Umum lainnya.

Pemenuhan kebutuhan Arsiparis ini harus dilakukan secara massal dan masif, seiring sejalan dengan telah dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), di mana salah satu unsurnya adalah tertib dalam penyediaan sumber daya manusia kearsipan khususnya Arsiparis.

“Pemenuhan kebutuhan Arsiparis merupakan tuntutan mutlak sesuai kondisi saat ini sebagaimana juga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur ?Sipil Negara, baik dengan cara pengangkatan pertama, pindah jabatan maupun penyesuaian atau pun inpassing,” tandas Mustari.(ich/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top