Lebih Banyak Ormas di Palopo Tak Aktif – FAJAR sulsel
News

Lebih Banyak Ormas di Palopo Tak Aktif

PALOPO — Pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas yang ada harus mau mengikuti aturan. Dengan kata lain tidak ‘bandel’. Faktanya, di Kota Palopo lebih banyak ormas yang tidak aktif ketimbang ormas yang eksis.

Hal ini berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Palopo. Banyak ormas di Palopo tidak aktif. Ada juga yang aktif. Data tersebut mulai sejak tahun 2002 hingga per 31 Desember tahun 2016 lalu.

Perinciannya, sebanyak 71 ormas yang aktif dan 194 ormas yang tidak aktif. Itu dibagi lagi dalam beberapa kategori. Seperti ormas ada 53 aktif dan 113 tidak aktif. Misalnya, LSM ada 7 aktif dan 28 tidak aktif, Yayasan ada 5 aktif dan 44 tidak aktif. Kemudian Profesi ada 3 aktif sedangkan 9 tidak aktif.

”Jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan ada 265 Ormas yang ada di Kota Palopo baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Namun, dari data tersebut terlihat yang tidak aktif lebih banyak daripada yang aktif,” papar Kabid Hubungan Antar Lembaga, Muhammad Nur, kepada Palopo Pos, Selasa 7 Februari 2017.

Ia mengatakan, jika jumlah tersebut adalah data yang direkap sejak tahun 2002 hingga akhir tahun 2016. Dimana jumlah 265 ormas yang dibagi dalam beberapa kategori tersebut merupakan yang terdaftar di Kota Palopo.

Lanjutnya, ada juga ormas yang terdaftar di Palopo dan juga terdaftar di Kemenkum Ham pusat. Dari data yang dikumpulkan ada sebanyak 55 ormas yang aktif. “Ormas yang berjumlah 55 ini aktif dan terdaftar di pusat. Sementara ormas yang berjumlah 265 adalah yang hanya terdaftar di Kesbangpol Palopo. Sementara Ormas yang tidak aktif itu karena masa berlaku surat keterangan terdaftarnya sudah habis dan tidak melakukan perpanjangan,” paparnya.
Apakah ormas yang tidak aktif dapat disebut ormas jadi-jadian, ia mengatakan bahwa tidak ada istilah seperti itu. Hanya saja, ada memang ormas yang tidak terdaftar atau tidak terdata sama sekali.
Berdasarkan Permendagri Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Ormas di lingkungan Kementrian Dalam Negeri. Serta Pemerintah Daerah dan UU RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Yang menekankan bahwa Ormas yang sudah habis masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam kurun waktu 5 tahun. Wajib mengajukan surat untuk permohonan memperbaharui SKT Organisasinya.

Sementara itu, demi untuk lebih memberikan pemahaman kepada ormas yang ada di Kota Palopo akan pentingnya rasa tanggungjawab atas keutuhan bangsa, pihak Kesbangpol Kota Palopo akan turun langsung ke lapangan.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Palopo, DR Baso Sulaiman MSi, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. ”Guna melakukan validasi data yang selama ini ada di kesbang apakah itu sesuai atau tidak,” tandasnya.
Ia mengharapkan ormas yang ada di Palopo ini ada rasa tanggungjawab atas keutuhan bangsa.

”Dalam arti kata menjaga stabilitas kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya adalah memastikan ormas yang ada benar-benar mengikuti aturan.

Menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan membatasi masyarakat untuk berserikat. Namun, harus ada pengaturannya.

“Ini bukan berarti orang tidak boleh membuat ormas. Tapi diatur dengan baik,” kata Tjahjo di kantornya, Kamis 2 Februari 2017, saat menerima kunjungan media di bawah bendera Jawa Pos Group mulai dari Jawa Pos, Jawa Pos Tv, JawaPos.Com dan JPNN.Com.

Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu lantas mencontohkan, ormas tingkat nasional harus memenuhi syarat tentang jumlah minimal kepemilikan cabang. “Misalnya, kalau nasional harus memiliki 50 cabang di daerah,” sambungnya.

Hal yang tak kalah penting adalah asas ormas. Menurutnya, ormas di Indonesia harus berasas Pancasila.

Namun, katanya, jangan sampai asas Pancasila hanya sekadar untuk melengkapi syarat. “Karena ada juga ormas yang asasnya Pancasila, tapi oknum pengurusnya teriak-teriak anti-Pancasila,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, pemerintah selama ini kesulitan memberi sanksi terhadap ormas-ormas yang menyalahi aturan. Pasalnya, ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu. Mulai dari peringatan pertama, kedua hingga ketiga. Bahkan ketika akhirnya masuk ke pengadilan, ormas yang dibubarkan dapat kembali muncul dengan merubah nama.

“Jadi kita ingin mengontrol (agar lebih baik,red). Kami tak bisa sertamerta membekukan atau membatalkan (keberadaan sebuah ormas,red). Kalau misalnya ormas itu aliran sesat, itu baru bisa dibatalkan, seperti Gafatar kemarin,” ucap Tjahjo.(rp1/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top