Pengusaha Kuliner Diimbau Bayar Pajak – FAJAR sulsel
News

Pengusaha Kuliner Diimbau Bayar Pajak

*Abd Waris: Mulai Februari 2017, Bapenda Tarik Pajak

PALOPO — Dari 176 pengusaha kuliner yang ada di Kota Palopo, 52 diantaranya sempat terjadi miskomunikasi selama satu tahun dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Akibatnya, kewajiban membayar pajak 10 persen sempat tertunda.

Untuk merobohkan dinding pemisah itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, Drs Abd Waris mengundang sejumlah pengusaha kuliner di ruangannya.

Dari beberapa yang diundang, hanya sekitar tujuh orang yang hadir. Diantaranya perwakilan dari Warung Sari Laut, Serba Nikmat, Coto Makassar, Lumayan II dan Paraikatte, Selasa 7 Februari 2017 kemarin.

Dalam pertemuan itu, Abd Waris mengajak para pengusaha kuliner untuk mau melaksanakan kewajibannya. Membantu pemerintah membayar pajak 10 persen yang ditarik dari konsumen. Namun sebelum itu, para pengusaha diberikan kesempatan menyampaikan unek-uneknya.

Misalkan saja dari Paraikatte, dia mengatakan, alasan menolak diberlakukannya pajak 10 persen di warungnya, lantaran dianggap membebani konsumen. Hal itu juga diiyakan oleh pengusaha kuliner lainnya.

Alasan lainnya yang diungkapkan oleh perwakilan dari Serba Nikmat adalah, bahwa perda yang ada di Kota Palopo bertentangan dengan penerapan pajak 10 persen yang diberlakukan oleh pusat. “Perda di Palopo pukul rata semua pedagang,” sebut Edi.

Sementara itu, Sutomo dari Sari Laut, mengatakan, permasalahan tersebut lantaran belum ada titik temu antara kesiapan konsumen dan pelaku usaha. Kendati demikian, para pengusaha ini mengaku ingin membayar pajak. Karena itu merupakan kewajiban dan berlaku secara nasional.

Menjawab keluhan dari para pengusaha, Abd Waris menekankan, bahwa Pemkot Palopo sama sekali tidak ada niat untuk mengganggu pemasukan dari para pengusaha kuliner. Yang diinginkan adalah para pengusaha mau membantu memungut pajak dari konsumen sebesar 10 persen dari harga makanan yang dibelinya. Itu sesuai perintah dari Undang-Undang.

Makanya itu, untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha kuliner, Bapenda akan memberikan jalan kepada para pengusaha dengan penerapan beberapa model pembayaran. Sebenarnya ada tiga model. Yakni model deal, regsiter dan rekab. Namun, yang disetujui adalah model rekab. Karena dianggap lebih mudah.

Awalnya masih sempat terjadi penolakan. Namun setelah diberikan pencerahan oleh Plt Bapenda, para pengusaha akhirnya sepakat untuk mempelajari model rekab yang akan diberlakukan Bapenda untuk memungut pajak 10 persen dari mereka.

“Tiga model ini yang sesuai dengan UU. Adapun yang kita tawarkan kepada pedaganga adalah model rekab. Ini akan dipelajari lebih lanjut oleh mereka dengan bantuan Bapenda,” ujar mantan camat Wara ini.

Hingga akhirnya, diakhir pertemuan, Plt Kepala Bapenda menekankan bahwa, bulan Februari 2017 ini, pihaknya akan kembali memungut pajak 10 persen.

“Kami menginginkan antara pengusaha kuliner dan pemerintah dapat bekerjasama. Kami sama sekali tidak ingin menggangu usaha warung makan bapak. Kita cuma ingin agar bapak mau membantu pemerintah memungut pajak sebesar 10 persen sesuai yang diperintahkan oleh UU,” tandasnya.(ara/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top