Agency Theory, Bukan Sekadar Pembagian Wewenang – FAJAR sulsel
News

Agency Theory, Bukan Sekadar Pembagian Wewenang

Oleh: Mursalim Nohong

Syair lagu Dunia ini panggung sandiwara yang pernah popular di jamannya seolah ingin memberikan pelajaran bermakna bahwa setiap orang akan memainkan sebuah lakon sesuai dengan keinginan cerita yang telah dirancang oleh sang Sutradara. Beberapa fakta saat ini terkait dengan kisruh yang dipertontonkan dengan durasi waktu yang relatif lama dalam seluruh aspek kehidupan dan kebangsaaan.

Setiap orang bisa saja memainkan peran entah dibawah asuhan sutradara yang mana dengan gampangnya menghukum orang lain hanya dengan bermodalkan informasi parsial yang belum tentu memiliki validitas di atas amban batas 5% atau yang biasa disebut dengan level of significant. Seolah tradisi baru “saling melapor“ menjadi menarik untuk dikelola dan dikembangkan dengan pola pro dan kontra.

Serentak masyarakat mengelompokkan dirinya dalam sebuah golongan yang paling benar dibandingkan dengan lainnya.
Dampaknya adalah penurunan produktivitas kerja seseorang sebagai konsekuensi dari pengalihan perhatian atau konsentrasi pada hal yang sesungguhnya tidak perlu ditanggapi. Permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut mengarah pada peningkatan kelelahan emosional dan kelelahan fisik.

Tekanan demi tekanan yang dirasakan seolah tidak memberikan waktu bagi seseorang untuk mengasah kemampuan dan mengejar capaian kinerja yang tinggi. Organisasi yang sedang bergerak pada posisi pencapaian kinerja pasti akan menghadapi tekanan yang bersifat mandatory dan responsive. Tekanan mandatory merupakan bawaan dari sebuah interaksi antara principal dan agent dalam pola hubungan agency.

Principal sebagai pemilik aset atau organisasi berharap akan mencreat welfare melalui usaha maksimalnya yang didukung sepenuhnya oleh agent yang telah diangkat. Pada sisi lain, agent tentu juga punya keinginan yang bersifat pribadi disamping rasa tanggungjawabnya terhadap perusahaan atau organisasi yang mengamanahinya.

Fenomena penggantian direktur utama dan wakil direktur PT. Pertamina (Persero) yang seolah mengagetkan beberapa pihak menjadi potret buram dari kegagalan pemahaman dalam rangka penerapan agency theory. Keberhasilan Pak Dwi Soetjipto dalam mengantarkan PT. Semen Indonesia menjadi perusahaan semen terkemuka setelah terbentuk holding antara PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa seolah bukan kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan PT. Pertamina (Persero). Demikian pula dengan sang Wakil Dirut, Ahmad Bambang, yang tentunya kemampuan dan prestasi yang dimiliki mampu mendorong peningkatan kinerja salah satu perusahaan afiliasi PT. Pertamina (Persero).

Menyimak pernyataan principal (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Meneg BUMN) bahwa penambahan jabatan Wakil Dirut di perusahaan plat merah tersebut bertujuan untuk memimpin dan mengkoordinasikan direktorat pemasaran, direktorat pengolahan, serta deputi direktur energi baru terbarukan. Wakil direktur utama juga berwenang mengambil keputusan impor bahan bakar minyak. Sehingga dengan struktur baru tersebut gerbon perusahaan akan lebih fleksibel dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. Kewenangan besar yang diamanahkan kepada Wakil Dirut seolah menciptakan matahari kembar yang tentunya bersaing untuk memancarkan sinar kinerjanya kepada internal dan eksternal organisasi. Perebutan upaya untuk membangun dan menciptakan kekuasaan bersinar seolah mencerminkan perilaku dua ekor singa dalam satu hutan.

Ada prinsip yang terlupakan oleh Dirut dan Wakilnya bahwa dalam sebuah organisasi, penting untuk mengedepankan prilaku dan budaya organisasi di atas segalanya termasuk perilaku personal. Individu boleh saja membawa masing-masing prinsip dan budanya dari lingkungan dan organisasi sebelumnya. Akan tetapi ketika mengafiliasikan dirinya pada sebuah organisasi besar apalagi sekelas PT. Pertamina (Persero), maka ego-ego individual harus bisa ditinggalkan atau dikelola untuk menjadi kekuatan yang besar dalam mendorong kinerja individu dan organisasi.

Mutasi (berbentuk promosi) bukan sekedar pemindahan sumberdaya organisasi ke tempat atau posisi lainnya tetapi juga merupakan proses untuk meninggalkan seluruh komponen dan kekuatan (bawahan). Sehebat-hebatnya seorang pimpinan puncak di organisasi sekelas cabang atau wilayah atau afiliasi tentunya tetap menjadi bawahan ketika di promosi ke posisi wakil di kantor pusat. Artinya, keputusan pemerintah untuk membentuk jabatan Dirut dan Wakil Dirut didasari oleh keinginan untuk menjadikan organisasi menjadi lebih bersinergi bukan menjadikan sumberdayanya memamerkan batas-batas kekuasaannya. Design pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah juga seharusnya sudah bisa mempertimbangkan aspek atau variabel personal dan kemampuan bekerjasama dari seorang yang akan dipromosikan dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip keagenan. (**)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top