Sejumlah Kepsek ‘Kadaluarsa’ Dapat Promosi Jabatan – FAJAR sulsel
News

Sejumlah Kepsek ‘Kadaluarsa’ Dapat Promosi Jabatan

1-

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone dinilai pilih kasih terhadap kepala sekolah yang over masa tugas. Ratusan kepsek ‘kadaluarsa’ diturunkan menjadi guru biasa. Namun, ada beberapa diantaranya justru mendapat promosi jabatan.
Janji Bupati Bone Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi untuk melakukan penyegaran di jajaran kepala sekolah yang over tugas ak-hirnya dibuktikan. Meski nasib kepsek ‘kadaluarsa’ ini sempat terkatung-katung dalam waktu terbilang lama.

Sebanyak 620 kepala sekolah over masa jabatan mulai Kepala TK, SD dan SMP
diberhentikan dan sebagian besar menjadi guru biasa. Namun demikian, beberapa diantaranya malah mendapat promosi jabatan, dengan diangkat menjadi pengawas. Kebijakan yang dinilai pilih kasih ini pun menuai protes dari kepala sekolah over.

“Kalau pemerintah daerah mau bersikap adil, seharusnya semua kepala sekolah yang sudah over masa tugas diturunkan menjadi guru. Jangan ada yang diangkat menjadi pengawas. Itu kan dipromosi namanya. Kalau seperti itu tindakan pemerintah, sepertinya kami yang diturunkan menjadi guru biasa terkesan sebagai kepala sekolah yang tidak berprestasi,” kata Andi Mujahidin, salah seorang kepsek over.

Mujahidin juga menilai pergeseran kepala sekolah tidak me-ngacu pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Kami diturunkan dari kepala sekolah karena tuntutan aturan. Akan tetapi, ada sejumlah kepala sekolah yang tidak mengantongi sertifikat cakep, malah digeser ke sekolah lain,” beber Mujahidin. Sejatinya, jika kepsek bersangkutan belum over masa tugas cukup tetap menjabat di sekolah sebelumnya sampai dia mendapatkan sertifikat calon kepala sekolah (Cakep). Bukan malah digeser sehingga terkesan sengaja dicarikan sekolah yang lebih baik.

Mujahidin juga mempertanyakan regulasi dasar pengangkatan guru menjadi Plt kepala sekolah. Pasalnya, selama ini yang diangkat sebagai Plt kepala sekolah adalah kepala sekolah, pengawas, kepala UPTD atau jajaran pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Tapi kenya-taannya, kali ini justru guru yang dijadikan sebagai Plt.
“Bagaimana nasib sekolah nantinya, jika Plt ini mau mengikuti diklat cakep, tentu sekolah me-ngalami kekosongan,” paparnya.

Bupati Bone Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi dalam sambutannya mengatakan pe-ngukuhan kepsek tersebut merupakan jawaban persoalan yang berpolemik tanpa ujung pangkal. Mulai dari kepsek over sampai persoalan sertifikasi. “Karena ini sudah menjadi tuntutan teman-teman kepala sekolah, ditambah dengan tuntutan regulasi. Maka bismillah kita lakukan,” paparnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd mengaku pengukuhan pejabat fungsional dan pengangkatan guru sebagai Plt sudah sesuai dengan regulasi. “Yang lebih tahu mengenai regulasi itu adalah BKPSDM,” ungkapnya.
Mengenai pergeseran kepsek yang belum mengantongi sertifikasi cakep, kata Nursalam tidak perlu dipersoalkan. Karena kepala sekolah yang digeser diakui telah menjabat sebagai kepala sekolah defenitif sebelum Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 diberlakukan.

Namun demikian, Nursalam menegaskan mereka telah defenitifkan sebagai kepala sekolah tetap harus mengantongi sertifikat cakep. “Semua kepsek yang telah didefenitifkan sebelum Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 diterapkan, semua diwajibkan mengikuti diklat cakep,” paparnya.

Ditegaskan juga Nursalam, bahwa sekolah tidak akan me-ngalami kekosongan kepemimpinan selama Plt kepsek mengikuti diklat cakep. “Karena Plt kepala sekolah itu bukan diklat tiga bulan, melainkan ada juga praktek. Jadi jangan terlalu kaku. Nanti modelnya, materi selama dua minggu. Selanjutnya praktek dua minggu dilakukan di sekolahnya masing-masing. Jadi di sini tidak jauh beda dengan diklatpim,” bebernya.

Bagi guru yang saat ini diangkat menjadi sebagai Plt kepala sekolah tidak langsung didefenitifkan karena persoalan regulasi, yakni harus mengantongi sertifikat diklat cakep. Dengan kata lain, sebelum didefenitifkan, Plt kepsek harus lulus diklat cakep. “Jadi bagi guru yang telah diangkat sebagai Plt jangan merasa puas dulu. Karena tidak mutlak Plt itu akan didefenitifkan sebagai kepala sekolah. Karena selain harus dilengkapi dengan sertifikat cakep, kita juga evaluasi kinerjanya selama ia menjadi Plt,” paparnya.

Nursalam juga mengingatkan kepala sekolah over yang telah dikembalikan menjadi guru agar tidak melalaikan tugasnya. “Jangan mentang-mentang sudah pernah menjabat sebagai kepsek tidak mau lagi diperintah. Perlu diketahui bahwa PNS yang mangkir sampai 46 hari tanpa alasan jelas bisa di-usulkan dipecat,” tegasnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bone, Drs Andi Islamuddin me-ngatakan pejabat fungsional yang telah didefenitifkan dinyatakan telah memenuhi kriteria. “Kepala sekolah yang didefenitifkan itu telah mengantongi sertifikat cakep jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan,” tandasnya.

Dalam pengukuhan kali ini sebanyak 93 pejabat fungsional dikukuhkan. Pejabat fungsional ini meliputi penilik dan pe-ngawas. Selain itu juga terdapat 369 guru diangkat menjadi Plt kepsek menggantikan kepsek over. Pergantian kepsek over berlaku mulai kepsek masa bakti delapan tahun ke atas.

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top