Pemkab Wajib Tarik – FAJAR sulsel
News

Pemkab Wajib Tarik

1-Randis yang dikembalikan mantan legislator diparkir di halaman belakang kantor DPRD Bone beberapa waktu lalu.

Randis Dikuasai Mantan Pejabat

WATAMPONE, RB– Pengelolaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bone terbilang amburadul. Puluhan randis hingga kini masih tak jelas rimbanya, baik motor maupun mobil dinas. Pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bone berencana melakukan lelang umu terhadap sejumlah kendaraan dinas. Untuk menentukan harga lelang, BPKAD menggandeng pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-pare untuk menaksir harga randis. Hanya saja, upaya penaksiran harga ini menemui kendala, karena sejumlah kendaraan dinas tak berada dalam penguasaan SKPD. Melainkan diduga berada di tangan mantan pejabat yang pernah menggunakannya.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Bone, Baharuddin mengatakan khusus untuk motor dinas mencapai puluhan unit. “Kendaraan roda dua yang digunakan mantan pejabat tersebar di tiga instansi, yakni Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone.

Masih ada puluhan yang belum dikembalikan,” jelas Baharuddin kepada RADAR BONE, Kamis 9 Februari lalu. Sementara untuk mobil dinas, kata Baharuddin ada dua unit, randis berupa Ford Ranger Double Cabin di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Toyota Innova yang pernah digunakan A Irwandi Natsir, Mantan Wakil Ketua DPRD Bone yang kini menjadi Anggota DPRD Sulsel.

Sesungguhnya, tak hanya Irwandi yang menguasai mobil dinas. Tapi dua mantan Wakil Ketua DPRD Bone lainnya, yakni Asia A Pananrangi dan H Kaharuddin juga sebelumnya enggan mengembalikan mobil dinas yang pernah digunakan. Terkhusus mobil Toyota Innova dengan nomor polisi DD 9 W masih digunakan Asia, namun dalam kapasitas pinjam pakai sebagai Wakil Sekretaris Forum Kabupaten Bone Sehat (FKBS).

Mobil yang dikuasainya bahkan sudah dibranding Forum Kabupaten Bone Sehat. Demikian pula dengan H Kaharuddin karena terpilih menjadi anggota DPRD Bone untuk periode kedua, politisi Partai Demokrat ini pun tetap diberi kewenangan menggunakan randis bernopol DD 10 W yang digunakan saat menjabat pimpinan dewan.

Sementara randis bernopol DD 7 W yang dikuasai Andi Irwandi Natsir hingga kini tak pernah terlihat lagi. Namun randis jenis Toyota Innova ini tetap tercatat dalam penguasaan politisi PAN itu. Khusus untuk mobil dinas bernopol DD 7 W ini, beredar kabar jika sudah berpindah tangan.

Para mantan dewan itu sebelumnya pernah bermaksud melakukan dum atau lelang terbatas pada randis yang dikuasai. Namun di dalam regulasi yang baru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan, bahwa randis yang akan dijual harus melalui lelang umum, bukan melalui dum atau lelang terbatas.

“Makanya sekarang jika ada kendaraan dinas yang mau dijual harus dilelang. Kemudian dilelang melalui instansi terkait, tidak boleh lagi diusulkan secara pribadi,” kata Baharuddin, Kabid Aset Daerah BPKAD Bone, beberapa waktu lalu.

Dum, kata Baharuddin hanya bisa dilakukan pada mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Aturan itu, kata dia berlaku untuk seluruh kendaraan dinas, baik yang dipegang mantan pejabat SKPD maupun DPRD.

Selain mobil dinas yang dikuasai mantan legislator ini, beberapa mobil dinas lainnya juga tak jelas rimbanya, termasuk penggunanya.

Sebut saja misalnya, mobil suzuki grand vitara bernomor polisi DD 6 AW yang pernah digunakan Mantan Sekkab, HA Amrullah Amal (Almarhum). Demikian pula dengan mobil suzuki APV dengan nomor polisi DD 336 AW yang tempo hari dipakai Mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Muh Jafar (Almarhum). Khusus mobil suzuki APV berwarna coklat tersebut juga pernah dikuasai Mantan Staf Ahli, Arif Sundusing di era pemerintahan HAM Idris Galigo. Selain tak pernah muncul di kantor daerah, pejabat yang menguasai mobil dinas tersebut juga tak diketahui. Mobil-mobil lama lainnya yang juga tak jelas penggunanya, yakni bekas mobil operasional PKK berupa Cheverolet Captiva.

Mobil lain yang tak jelas peruntukannya adalah Mitsubishi Outlander yang dibeli seharga Rp300 jutaan. Mobil dinas berwarna putih itu sebelumnya akan siagakan sebagai mobil tamu di rujab. Namun di beberapa kesempatan randis tersebut terlihat menggunakan pelat hitam dan digunakan secara pribadi.

“Kami melihat pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya baik. Ini diukur dari cukup banyaknya kendaraan dinas yang merupakan aset daerah yang belum dikembalikan ke pemerintah. Ini wajib ditarik” sorot Dharmawansyah, seorang akademisi,

Hal ini tentu merugikan daerah mengingat tidak sedikit anggaran yang dikucurkan untuk membeli kendaraan dinas yang rata-rata roda dua dan empat. Beda halnya jika kendaraan dinas tersebut sudah di-dum atau dilelang.

“Kalau didum kan jelas, uangnya masuk kas daerah. Kalau berkeliaran tidak jelas keberadaannya kan rugi daerah. Bukan sedikit anggaran yang sudah dikeluarkan untuk beli mobil dinas. Makanya, pemerintah daerah wajib menarik mobil yang dikuasai oknum itu,” timpal Rahman Arif, seorang Praktisi Sosial.

Anggota DPRD Bone, Herman ST menegaskan, perlunya ada ketegasan bagi mantan pejabat yang cenderung tidak kooperatif mengembalikan kendaraan dinasnya ke daerah. Sikap tegas, tambah politisi PAN, harus diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu.

“Utamanya terkait pencatatan aset khususnya kendaraan dinas. Pemerintah harus tegas menarik aset yang menjadi hak pemda yang sampai saat ini masih dikuasai mantan pejabat,” tegasnya.

Sekkab Bone, HA Surya Darma SE, MSi membenarkan masih adanya randis yang belum dikembalikan mantan pejabat. “Kami terus berupaya untul menarik semuanya. Khusus untuk mobil pak Irwandi, sebagai legislator memang punya hak untuk memiliki mobil itu dengan cara membelinya. Tetapi tetap harus dikembalikan dulu untuk ditaksir nilainya,” pungkasnya.

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top