PLN Dapat Jatah Rp3 M – FAJAR sulsel
News

PLN Dapat Jatah Rp3 M

APBD 2017

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapat jatah sekitar Rp3 miliar lebih dalam APBD Provinsi 2017. Alokasi itu merupakan pembayaran pemakaian listrik lingkup Pemerintah Provinsi.

Menurut Kepala Biro Umum Pemprov Sulsel, Malik Faisal, alokasi anggaran untuk PLN hampir tiap tahun mengalami kenaikan, meskipun sebenarnya pemakaian listrik tidak banyak berubah.

“Total untuk listrik sekitar Rp3 miliar lebih. Sebenarnya pemakian listrik kita tidak bertambah, karena pengadaan alat elektronik lebih hanya peremajaan. Artinya, alat elektronik yang tua hanya diganti dengan yang baru. Pembayaran listrik naik memang karena adanya kenaikan tarif listrik,” ungkap Malik Faisal, Minggu (12/2/17).

Kenaikan tarif listrik untuk rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA, memang merupakan kebijakan baru perusahaan pelat merah ini sejak awal tahun 2017. Tarif listrik bahkan mengalami kenaikan sebanyak tiga kali secara bertahap, yakni Januari, Maret dan Mei.

Lebih jauh, Malik berharap agar kebijakan kenaikan tarif listrik itu sejalan dengan upaya PLN membenahi sistem layanan. “Jangan seperti sebelum-sebelumnya, yang kerap padam. Masyarakat tentu berharap layanan PLN lebih stabil,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menilai kebijakan itu sebagai kebijakan gagal paham. Syahrul bahkan secara resmi telah melayangkan surat protes terkait kenaikan tarif kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PLN. Dalam suratnya, ia meminta agar pemerintah menunda kebijakan menaikkan tarif listrik di awal tahun.

“Saya memberikan komplain dalam bentuk telaah dan saran, agar awal tahun dengan anggaran baru, beban baru perlu ditunda,” kata Syahrul.

Dia berharap, anggaran baru bisa berputar lebih dahulu sebelum masyarakat diberikan beban baru. Apalagi, Sulsel juga memiliki ribuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki akselerasi cukup tinggi. “UMKM kita sekarang sedang bagus-bagusnya. Kalau punya beban baru, pasti ada kontraksi,” ungkapnya.

Kenaikan tarif listrik, kata Syahrul, merupakan kebijakan negara. Karenanya, tentu harus dilawan dengan jalur yang sesuai dengan birokrasi. “Private sektor kita baru bergerak, sehingga seyogyanya beban-beban baru seperti ini bisa ditunda. Tolong dipikirkan momentumnya. Protes saya lakukan sesuai proses SOP di pemerintahan. Minimal kita menyampaikan, ini suara kita dari Sulsel,” terangnya.

Bupati Gowa dua periode ini menambahkan, jika kenaikan tarif listrik bisa ditunda sampai bulan ketiga tahun berjalan, maka itu akan bisa memberi masyarakat sedikit ruang.

Sementara itu, Humas PLN Sulselrabar, Rosita Zulkarnaen mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan. Pemberian pelayan prima kepada pelanggan menjadi program utama PLN. Dia berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan kepada pelanggan. (eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top