Dispertanak Harus Tegas – FAJAR sulsel
News

Dispertanak Harus Tegas

-Soal RPH Bukit Lewadang

PALOPO — Komisi III DPRD Kota Palopo meminta Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kota Palopo harus tegas.
Itu setelah anggota dewan ini melakukan peninjauan di lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Bukti Lewadang di Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo.

Kunjungan tersebut dilaksanakan Selasa 14 Februari 2017. Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Komisi III, Budiman. Hadir juga anggota Komisi III yakni, Alfri Jamil, Budiranri Ratu, Hamka Pasau, Abd Rauf Rahim, Hamka Pasau, Marigallang dan Subir Surasman. Pihak Dispertanak juga hadir. Kasi kesehatan Hewan, drh Burhanuddin mewakili.

Usai meninjau dua rumah potong hewan milik pemerintah, Ketua Komisi III, Budiman, kepada Palopo Pos, mengatakan, sekarang ini, RPHU dan RPH Bukit Lewadang sudah layak untuk digunanakan sesuai penyampaian dari Dispertanak.

“Hanya saja, rumah potong ini tidak begitu dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat, dikarenakan ketegasan dari pemerintah tidak dilakukan,” kata Budiman.

Menurutnya, RPH dan RPHU dibangun menggunakan dana dari APBN. Bahkan untuk membenahi kekurangan-kekurangannya, dana APBD juga digelontorkan. “Anggarannya cukup besar untuk pembangunan rumah potong ini,” ujar Legislator Partai PPP ini.

Makanya itu, apabila pengusaha dan masyarakat tidak memanfaatkan, sangat disayangkan. Informasi yang diperolehnya, dari sekian pemotongan hewan yang ada di Kota Palopo, hanya satu penguasaha yang memanfaatkan RPH milik pemerintah ini.

“Pemerintah dalam hal ini Dispertanak harus tegas. Agar, semua pemotongan hewan di Kota Palopo memanfaatkan fasilitas ini,” sebutnya.

Alasannya, sesuai edaran Kementrian Pertanian, hewan yang akan dipotong, harus steril dari penyakitnya, harus sehat dan halal.
“Kalau di RPH, sebelum dipotong, hewan itu harus diperiksa lebih dulu. Apakah dagingnya nanti higenis, apakah halal, apakah sehat, dan lain-lain. Jadi ada pemeriksaan sebelum dipotong dan dipasarkan di masyarakat,” jelasnya.

Persoalannya, sebut dia, pengusaha tidak memanfaatkan itu. “Untuk itulah kami tegaskan agar semua penguasaha memanfaatkan. Dalam waktu dekat akan kami undang semua penguasaha hewan. Termasuk Dispertanak dan Satpol PP sebagai pengawal Perda. Ini dalam rangka sosialiasi,” tandasnya.(ara/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top