KPU Terancam Berstatus Ad Hoc – FAJAR sulsel
News

KPU Terancam Berstatus Ad Hoc

HL. Komisioner KPU Bone saat berkunjung ke ruang Bupati Bone, membahas anggaran Pilkada 2018. KPU membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan pilkada serentak

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten dan kota terancam berstatus ad hoc. Itu setelah draf Rancangan Undang Undang (RUU) penyelenggara pemilu, diusulkan ke DPR RI untuk dibahas. Termasuk didalamnya PKPU yang menjadi turunan dari undang-undang tersebut.
Jika RUU itu disahkan menjadi undang-undang, maka KPU statusnya akan sama dengan Panwaslu, dibentuk ketika ada agenda pemilu.

Anggota KPU Bone, Ernida Mahmud membenarkan adanya draf RUU yang mengatur masa tugas KPU yang akan segera dibahas di DPR RI. Namun kata Ernida, draf tersebut belum mutlak disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.
“Tergantung dari pembahasan di DPR nantinya,” ungkap Ernida, Senin 13 Februari kemarin.
Ernida menjelaskan, draf RUU tersebut diusulkan ke DPR setelah ada usulan dari bawaslu yang meminta Panwaslu kabupaten dan kota untuk dipermanenkan.

“Artinya ketika panwaslu dipermanenkan, maka otomatis status KPU tidak berubah menjadi ad hoc. Berbeda ketika Panwaslu tetap berstatus ad hoc. Maka kemungkinan besar KPU juga berstatus ad hoc,” ujarnya.
Sementara Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah tidak mempermasalahkan ketika KPU nantinya diputuskan berstatus ad hoc. “Kami memaklumi ketika ini diwacanakan ndi. Bayangkan kami di daerah dua tahun tidak bekerja lantaran tidak ada agenda pilkada namun tetap dianggarkan untuk gaji,” ujarnya.

Sementara Ketua ad hoc Panwaslu Bone, Asriati mengaku menerima apapun amanah dari undang-undang.
Bahkan Asriati mengisyaratkan akan ada perekrutan untuk Anggota Panwaslu pada April mendatang.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top