Ini Imbas Kepsek ‘Kadaluarsa’ diturunkan Jadi guru – FAJAR sulsel
News

Ini Imbas Kepsek ‘Kadaluarsa’ diturunkan Jadi guru

1-

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB– Pergantian kepala sekolah ‘kadaluarsa’ menyisakan persoalan baru. Kepsek over masa tugas yang diturunkan menjadi guru biasa kini berebut jam mengajar dengan guru lainnya demi memenuhi syarat mendapat tunjangan sertifikasi. Sebanyak 616 kepsek ‘kadaluarsa’ kini harus melewati hari-hari yang tak biasa sebagai guru.

Betapa tidak, para kepsek tersebut sudah memegang tampuk pimpinan minimal delapan tahun (Dua periode). Bahkan beberapa diantaranya di atas 12 tahun atau lebih dari tiga periode. Dan, tiba-tiba mereka harus turun mengajar di depan kelas. Sedihnya lagi, sebagian besar mantan kepsek ini diturunkan menjadi guru biasa di sekolah yang pernah dipimpinannya.

Kondisi ini tak hanya menimbulkan beban mental bagi mantan kepsek. Siswa yang dihadapi pun dibuat kaget karena diajar sosok yang dikenal sebagai kepsek di sekolahnya. Setidaknya ini dialami A Saidermawan, SPd, Mantan Kepala SD Inpres 3/77 Patimpa, Kecamatan Ponre. “Anak-anak pernah bertanya kepada saya, kenapa kepala sekolah mengajar terus di kelas I. Saya hanya bilang saat ini saya bukan lagi kepala sekolah, melainkan guru kelas kalian,” cerita Saidermawan seraya melempar senyum.

Saidermawan mengaku agak risih mendapat pertanyaan seperti itu dari anak didiknya. Namun sebagai ASN, dirinya siap ditempatkan dimana saja. Karenanya dia pun berusaha menyesuaikan diri. “Kalau persoalan risih pasti ada. Akan tetapi, sedikit demi sedikit saya mulai menyesuaikan diri,” katanya.

Bukan cuma persoalan beban mental yang dihadapi para mantan kepsek over saat menjalani tugas barunya sebagai guru biasa. Mereka terancam kehilangan tunjangan sertifikasi jika tak mendapat kuota jam mengajar. Karenanya mereka pun harus bersaing dengan guru lain untuk mendapatkan kuota jam mengajar.

Maklum, setelah mantan kepsek over diturunkan menjadi guru biasa, guru di sekolah menjadi over alias jam mengajar tak cukup dibagi untuk mendapatkan ‘tiket’ sertifikasi. Di wilayah Kecamatan Tanete Riattang saja, setidaknya ada tiga kepsek yang diturunkan menjadi guru terpaksa mengorbankan guru lain di sekolahnya, karena persoalan sertifikasi. Ketiga sekolah dimaksud adalah SD Inpres 6/86 Biru, SD Inpres 6/75 Manurunge dan SDN 6 Watampone.

Pada ketiga sekolah itu, yang diangkat sebagai Plt Kepsek merupakan guru dari sekolah lain, sehingga mantan kepsek yang turun kasta menjadi guru kelas terpaksa ‘menggusur’ salah satu gurunya karena kelas terbatas.
“Saya sudah terima SK. Saya tetap ditempatkan di SD Inpres 6/86 Biru mengajar. Kalau guru saya tetap ingin menerima tunjangan sertifikasi, maka salah satunya harus pindah ke sekolah lain yang ada kelasnya kosong,” ungkap Darma, SPd, Mantan Kepala SD Inpres 6/86 Biru.

Hal senada juga dialami Mantan Kepala SD Inpres Polewali Hj Sutra. Ia mengaku guru yang diusulkan sebagai penggantinya berasal dari sekolahnya sendiri, akan tetapi yang terjadi justru guru yang berasal dari sekolah lain yang diangkat menggantikannya. Akibatnya, kata Sutra salah satu guru honorer di sekolahnya yang telah memegang kelas harus mencari sekolah lain demi memenuhi tuntutan rasio jam mengajar. “Sebenarnya sih saya juga tidak tega menggantikan honorer saya karena dia sudah lama mengabdi. Tapi kalau saya tidak pegang kelas, maka secara otomatis saya kembali tidak menerima tunjangan profesi. Ini sama halnya pada saat saya menjabat sebagai kepala sekolah,” paparnya.

Rupanya bukan cuma kepsek yang turun menjadi guru biasa merasakan dampak buruk mutasi kepsek baru-baru ini. Kepsek over yang mendapat promosi jabatan sebagai pengawas pun merasakan kesulitan serupa.
Mantan Kepala SDN 24 Macanang, Hj Siti Nurhayati Malik. SPd misalnya, meski dipromosi menjadi pengawas SD di Kecamatan Tanete Riattang Barat. Namun dia juga harus bersaing dengan pengawas lain untuk mendapatkan jatah sekolah binaan. Maklum, pengawas di wilayah Tanete Riattang Barat juga sudah over.

“Jika mengacu pada jumlah sekolah yang ada, kemungkinan besar dalam pembagian tugas kembali ada yang dirugikan, karena pengawas itu minimal membina 10 sekolah. Sekarang kami sudah berempat di Tanete Riattang Barat,” bebernya.

Untuk saat ini, Nurhayati tidak bisa berbuat banyak, meski dirinya mendapat promosi jabatan sebagai pengawas SD. “Saat ini saya hanya menunggu pembagian tugas dari Disdik. Mudah-mudahan dalam pembagian tugas tidak ada yang dirugikan oleh Disdik karena jumlah pengawas yang sudah over,” terangnya.

Ketua Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Kabupaten Bone A Rahman membeberkan jumlah pengawas SD di Kabupaten Bone sebanyak 108 orang. Jika mengacu pada jumlah SD yang berjumlah 669 sekolah, kata Rahman, maka idealnya jumlah pengawas maksimal 70 orang. “Sebelum pergantian kepsek over ini dilakukan jumlah pengawas di Bone sudah over di beberapa kecamatan,” ungkap Rahman.

Rahman mencontohkan kecamatan yang sudah over pengawas, yakni Kahu. Di wilayah ini sudah terdapat dua pengawas yang tidak mendapat sertifikasi. Disusul Lamuru 1 orang, Tanete Riattang Timur 1 orang. “Jadi saya yakin adanya sejumlah kepala sekolah yang dipromosikan jadi pengawas, maka secara otomatis pasti ada yang dirugikan,” paparnya.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd mengatakan saat ini pihaknya berusaha mencari solusi terbaik. Mulai dari kepsek over yang turun menjadi guru sampai dengan kepsek over yang dipromosikan menjadi pengawas.

“Kami upayakan tidak ada yang dirugikan, maka dari kita atur sedimikian rupa mengenai pembagian tugasnya masing-masing nantinya. Tapi kami akui semua yang diganti ini tidak bisa kami puaskan, akan tetapi kami berupaya mencari solusi terbaik,” janji Nursalam.

Nursalam meminta kepada mantan kepsek over agar tidak fokus mengejar tunjangan sertifikasi. “Teman-teman harus tahu bahwa anda adalah abdi negara yang diangkat sebagai pegawai memiliki tugas dan tanggungjawab. Jadi janganlah hanya selalu terfokus pada persoalan materi,” pintanya.

Persoalan tunjangan profesi, sambung Nursalam tidak perlu dipolemikkan, karena sampai sejauh ini juknisnya pun belum turun. “Maka dari itu bekerjalah dulu, karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan rugulasi terkait kriteria penerima tunjangan profesi. Sesuai dengan informasi yang kami terima penerima tunjangan profesi akan dikaitkan dengan kinerjanya. Kalau itu terjadi, maka secara otomatis, tak sedikit yang akan kehilangan tunjangannya,” imbuhnya.

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top