Bahas Warga Barabaraya, Komnas HAM Temui Pangdam – FAJAR sulsel
News

Bahas Warga Barabaraya, Komnas HAM Temui Pangdam

MAKASSAR, UPEKS.co.id —Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Kodam VII/Wirabuana untuk mengklarifikasi kasus warga Barabaraya yang diklaim mendapatkan perlakuan tidak adil atau penertiban dari komplek yang selama ini mereka huni.

BAHAS WARGA BARABARAYA. Pangdam VII/Wrb, Mayjen TNI Agus SB menerima Tim Komnas HAM yang dipimpin Prof Hafid Abbas di Kodam VII/Wrb, Senin (20/3).

Tim Komnas HAM yang dipimpin Prof. Hafid Abbas itu diterima Pangdam VII/Wrb, Mayjen TNI Agus SB, Senin (20/3/2017). Pangdam memberi penjelasan didampingi Asisten Logistik (Aslog)
Kolonel Czi Rachmat Setiawibawa, Dandim 1408/BS, Letkol Kav. Otto Sollu, Kepala Hukum Kodam, Letkol Chk. Maryono, dan Kazidam, Kolonel Czi. Galih Suhendro.

Dalam pertemuan itu, tim Komnas HAM bisa memahami penjelasan dari pihak Kodam baik status kepemilikan tanah tersebut hingga penertiban yang dilakukan. “Data dan fakta yang diperoleh ini akan menjadi bahan evaluasi untuk warga Barabaraya terkait pengauan mereka,” ucap Prof Hafid.

Sementara itu, Pangdam VII/Wrb, Mayjen TNI Agus SB menjelaskan kondisi tanah yang ditempati warga Barabaraya sesuai fakta di lapangan – bahwa pada tanggal 1 Januari 1967, telah terjadi perjanjian sewa-menyewa tanah antara pihak Kodam dengan pemilik tanah seluas 28.970,10 M² di Barabaraya.

Perjanjian itu ditandatangani Komandan Kodim 1408/Djumpandang yang diwakili Kasdim saat itu, Mayor TNI A. Bustam dengan pemilik tanah Nurdin Nombong (ahli waris/anak dari Moedhinong Dg. Matika), sesuai surat perjanjian nomor 042/F/1967.

Pada 9 Mei 2016, terbitlah surat permohonan pengembalian tanah okupasi tersebut dari ahli waris. “Atas dasar itu, pihak Kodam VII/Wrb berkewajiban untuk mengembalikan tanah yang dimaksud kepada pemiliknya yang sah yaitu Nurdin Dg Nombong dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun di atasnya, termasuk adanya para penghuni,” jelas Pangdam bersama Aslog, Kolonel Rachmat.

Terkait dengan pengosongan lahan itu, Pangdam mengakui pihaknya melakukan penertiban dalam dua tahap. Tahap pertama, di Asrama Barabaraya pada 13 Desember 2016 seluas 22.083 m² dari total 28.970,10 m² yang dihuni 102 kepala keluarga (KK). “Dengan penertiban tahap pertama itu maka sisa lahan yang belum dikembalikan seluas 6.202 m² yang dihuni 20 KK,” tambahnya.
Sisa lahan ini, lanjut Aslog Kodam, Kolonel Rachmat, berlokasi di RT 06/RW 04, serta seluas 685 meter² (8 KK) di RT 01/RW 01. “Saat ini kita sudah mengeluarkan Surat Peringatan ke-3 (SP-III) untuk pengosongan,” tambah Aslog.

Aslog juga menjelaskan kepada Tim Komnas HAM, bahwa proses penertiban yang dilakukan Kodam VII/Wrb sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dengan cara humanis dan berupaya menghindari benturan fisik di lapangan. “Para penghuni di lokasi itu juga disewakan rumah kos untuk tinggal sementara dan diberikan dana kerohiman. Sehingga sebagian dari mereka secara sadar dan sukarela langsung pindah ke rumah pribadinya,” terangnya.

Meski begitu, diakui juga masih ada pihak yang sengaja memanas-manasi warga, sehingga terjadi aksi di lapangan. “Nah, ini karena ada pihak yang provokasi warga maupun non warga setempat yang bertujuan mendapatkan keuntungan tertentu,” tambah Pangdam.
Pangdam juga berterima kasih kepada Tim Komnas HAM RI yang telah menjembatani kepentingan warga dengan Kodam VII Wirabuana. “Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat. Kami memaparkan secara objektif substansi permasalahan yang sebenarnya. TNI selalu menjadi sahabat rakyat, bukan sebaliknya menjadi musuh rakyat,” tegas Pangdam. (*)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top