Guru PNS Banyak Urus Izin Cerai ke Inspektorat – FAJAR sulsel
News

Guru PNS Banyak Urus Izin Cerai ke Inspektorat

* Didominasi Istri Gugat Suami

PALOPO — PNS memilih cerai bukan lagi hal yang tabuh. Fenomena perceraian di kalangan yang berstrata tinggi ini dipicu hal yang sepele. Kalau bukan cekcok, ya ada orang ketiga. Lakinya main serong dengan wanita idaman lain. Ada juga kasus karena perempuannya sudah berpendapatan tinggi. Sehingga, istri yang dominan ajukan gugatan. Banyak guru PNS yang urus izin cerai ke inspektorat.

Tidak ada lagi kecocokan sering jadi alasan para PNS mau cerai. Selain itu, karena faktor sering terjadi keributan di dalam rumah tangganya. Hingga cekcok dan mengambil keputusan untuk lakukan proses perceraian. ”Ini sering dijumpai saat mereka datang mengurus izin cerai. Ada juga karena faktor orang ketiga,” ujar Kepala Inspektorat Palopo, Samil Ilyas, melalui Sekertarisnya, Sarman, Kamis 20 April 2017, kemarin.

Ada juga dipicu soal pendapatan. ”Tapi yang banyak masuk adalah ketidakcocokan lagi. Banyak yang datang urus izin cerai adalah perempuan yang notabenanya PNS,” ambahnya.

Inspektorat Palopo mencatat sebanyak 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintahan Kota Palopo yang datang mengurus izin cerai. Mereka minta permohonan izin untuk melakukan proses perceraian. ”Memang prosedurnya begitu. Harus ambil surat keterangan di Inspektorat Kota Palopo,” sebutnya. Data tersebut, lanjutnya, terhitung dari Januari hingga April 2017. ”Dari enam PNS semuanya adalah pihak istri atau perempuan yang ajukan permohonan cerai,” terangnya.

Dari data yang ada, katanya, kebanyakan itu dari guru PNS. Ada juga dari pegawai instansi Pemerintahan Kota Palopo. ”Kami sendiri tidak langsng menyetujui. Biasanya kita dalami alasan cerainya,” tambahnya.

Jika permohonannya disetujui oleh Inspektorat, selalu ada pertimbangan yang diberikan. Kemudian kalau disetujui, maka datanya akan dibawa ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dilakukan pembenahan ulang. Namun, tetap mengacu pada laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.

”Tim pemeriksa kami akan melakukan pemeriksaan kepada pihak yang bersangkutan. Intinya menanyakan apa alasan dirinya ingin melakukan perceraian,” katanya.
Setelah itu, tim akan melakukan kroscek lagi kebenarannya ke lapangan. Bisa ke RT tempat domisili atau juga pihak keluarga. ”Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui,” urainya saat ditemui di ruang kerjanya.

Selanjutnya, kata Sarman, laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut apakah disetuji atau tidak akan dibawa ke BKD. Di sana, ada tim Bina Aparatur yang akan melakukan pembenahan ulang dari LHP yang diberikan oleh Inspektorat.

“Tidak menutup kemungkinan permohonan tersebut diterima di BKD, jika Inspektorat ditolak dengan beberapa alasan yang tidak kuat. Jadi otomatis PNS yang mengajukan izin cerai bisa melanjutkan ke Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya,” urainya.
Sebagai perbandingan dari data triwulan yang sama tahun 2016. Tahun lalu, ada 15 PNS yang datang urus izin cerai dan lanjut sampai ke pengadilan. Dibandingkan dengan triwulan I/2017,

ada penurunan jumlah PNS yang mengajukan izin perceraian. ”Lbih banyak pihak istri yang ajukan cerai dari pada suami yang berprofesi sebagai PNS,” papar dia.
Perinciannya, perempuan yang PNS ajukan cerai ada 9 orang, pria ada 6 orang. “Data ini tiga bulan terakhir di tahun 2016. Lebih banyak memang dari tahun ini. Itu karena ada sisa permohonan yang diajukan di akhir tahun 2015. Baru dikerjakan atau diselasaikan awal tahun 2016 lalu,” ujarnya.

Sementara itu, Panitera PA Palopo, Drs Muh Tahir, SH, mengatakan, dari 13 PNS yang cerai tiga bulan terakhir ini, PNS perempuan dominan ajukan cerai. “Data yang kami miliki saat ini perceraian di kalangan PNS juga sudah ada. Dengan dominan istri yang ajukan cerai,” terang Muh Tahir.

Dikatakannya, kadang juga PNS datang ke PA langsung untuk ajukan cerai. Tanpa melalui persetujuan pihak pemerintahan. Dalam hal ini surat izin cerai dari inspektorat dan BKD. Kemudian disetujui oleh Walikota atau Bupati.

“Kalau ada yang seperti itu. Kami memang menerima. Tapi tidak langsung dilakukan proses sidang perceraian. Akan tetapi diberikan waktu selama 6 bualn untuk mengurus permohonan cerai di pemerintah kota,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PNS yang resmi cerai lewat PA Palopo, sebanyak 13 orang.

Perinciannya, Januari (1 kasus) yang telah berkekuatan hukum tetap, Februari (8 kasus), Maret (3 kasus) cerai. Ada juga 1 kasus cerai yang diputus bulan ini.

Sedangkan WNI beragama Kristen yang memilih cerai lewat PN Palopo sepanjang 2016 jumlahnya 26 perkara. Perinciannya, laki-laki menggugat cerai sebanyak 7 orang. Sedangkan perempuan yang mengajukan gugatan cerai sebanyak 19 orang.

Mesti Dijadikan Sebagai Evaluasi

Tingginya kasus perceraian yang diselesaikan lewat PA Palopo, mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Termasuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, DR Abdul Pirol, MA.

Menanggapi tingginya angka perceraian di Kota Palopo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, menyampaikan bahwa hal ini dikarenakan kurang kuatnya iman yang dimiliki.

Ini juga mungkin akibat gempuran kemajuan ilmu dan teknologi. Sekarang ini masyarakat disuguhi berbagai aplikasi sosial media yang membuat seseorang sangat dekat dengan seseorang lainnya. ”Nah jika imannya tidak kuat, maka akan sulit untuk memfilter godaan yang ada. Sehingga terjadi perselingkuhan-perselingkuhan,” sebutnya. Nah inilah menjadi salah satu pemicu perceraian-perceraian,” lanjut Syarifuddin.

Dikatakannya, untuk membentengi masyarakat dari kasus perceraian-perceraian seperti ini, para tokoh agama dan juga pemerintah mesti mempertinggi frekuensi-frekuensi memberikan nasihat keagamaan baik di acara majelis taklim maupun khutbah Jumat.

Hal ini juga mestinya menjadi perhatian pemerintah terkait. Baik kemenag maupun Pemkot Palopo. Untuk melakukan evaluasi dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat, baik dari sisi agama maupun sosial pentingnya keutuhan keluarga.

“Karena yang namanya perceraian, biasanya yang paling merasakan dampaknya, adalah anak mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Palopo, Dr Abdul Pirol MA, ketika dihubungi Palopo Pos, mengungkapkan bahwa untuk menangkal paling tidak meminimalisir angka perceraian itu dapat dimulai dengan pendidikan.

Sejak usia remaja para siswa mestinya sudah dipahamkan seperti apa itu keluarga, mejaga keutuhanya, dikaji dari segi keilmuan dan dari segi agama. “Jadi sejak dini, usia sekolah, di tingkat SMA, karena masa ini biasanya sudah akil baliq mereka harusnya diberi pemahaman-pemahaman mengenai keluarga yang baik, dan pentinganya menjaga keutuhannya,” sebutnya.

Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahwa yang namanya pernikahan itu hal yang sangat sakral adanya. ”Bukanlah coba-coba, apalagi main-main,” ujar Pirol.

Ini nantinya menjadi pondasi dan bekal dasar buat mereka ketika akan menghadapi yang namanya pernikahan. ”Menikah berarti hidup bersama selama-lamanya,” terangya.

Selain itu, pembinaan muballigh melalui majelis-majelis taklim dan majelis lainnya, pembahasan akan pernikahan itu mestinya lebih ditingkatkan. “Dan juga kepada pemerintah mesti memberikan perhatian terhadap angka perceraian ini, dicari jalan keluarnya, bisa semacam majelis taklim atau ide kreatif dari pemerintah,” tambahnya.(udy-ich/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top