Komisi I Minta Hentikan Aktifitas di Hutan Lindung – FAJAR sulsel
News

Komisi I Minta Hentikan Aktifitas di Hutan Lindung

*Dari RDP Keluhan Warga Battang

PALOPO — Anggota Komisi I DPRD Kota Palopo menggelar rapat dengar pendapat mengenai keluhan warga Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat mengenai kegiatan ilegal yang dilakukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Tandung Billa, di ruang aspirasi DPRD Kota Palopo, Selasa 16 Mei 2017.

Dimana mengelola lahan hutan lindung Eks HGU PT HBI yang berada di Kelurahan Battang. Pengelolahan lahan ini sudah mulai menimbulkan dampak negatif terhadap warga Kelurahan Battang sejak dua tahun terakhir.

Setelah dilakukan peninjauan dengan beberapa pihak terkait ditemukan adanya pepohonan yang ditebang yang ditengarai dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu juga adanya lahan yang dibabat atau dibakar yang juga dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Adanya pepohonan yang dikupas atau dikuliti mengakibatkan pohon menjadi kering dan mati. Adanya lahan yang siap tanam di lokasi Hutan Eks HGU PT HBI sebagai pengganti tanaman yang dibabat atau dibakar. Dan juga ditemukan adanya lahan siap panen di lokasi tersebut.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengeluarkan rekomendasi agar menghentikan seluruh aktifitas yang ada di lokasi dan akan memproses semua orang yang terlibat dalam aktifitas tersebut.

Rapat ini menindaklanjuti hasil keputusan pada tanggal 12 Januari 2017 lalu tentang pengelolahan Lahan Lindung Eks HGU PT HBI yang berada di kelurahan Battang yang diadakan oleh unsur Tripika Wara Barat.

Yakni Camat Wara Barat, Kapolsek Wara, DAN Ramil Wara yang di hadiri juga oleh Kadis Pol PP, Kadis Pertanahan, Lurah Battang, Lurah Battang Barat, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo, Asli Kaspen mengatakan rapat ini menindaklanjuti surat dari pemerintah Kelurahan Battang tentang keputusan pengelolaan lahan hutan Eks HGU PT HBI.

Rapat ini dihadiri pula Kapolsek Wara, AKP Arsyad Kaoga, Kasatpol-PP, Ade Chandra dan anggota Komisi I Alfri Jamil, dan Herawati Masdin.

”Sebelumnya telah dilakukan pertemuan perbedaan pendapat masyarakat tentang pengelolahan lahan hutan Eks HGU PT HBI pada tanggal 5 Januari 2017 lalu di aula kantor camat Wara Barat.

Dari hasil pertemuan telah disepakati untuk melakukan peninjauan lapangan di lokasi yang dimaksud,” jelasnya.

Padahal kesepakatan tentang pengelolahan Eks HGU PT HBI, sebutnya, dimana pengelola lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Eks HGU PT HBI wajib mengikuti prosedur yang diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Izin pengelolahan hutan lindung Eks HGU PT HBI hanya dapat diperoleh dari insitusi pemerintah yakni Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.

Selama izin lahan belum ada, maka lahan dinyatakan berstatus quo. Dan apabila ditemukan aktifitas yang dilakukan baik individu maupun kelompok akan ditindak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. (mg2/rhm)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top