Satu Data Satu Peta di Luwu – FAJAR sulsel
News

Satu Data Satu Peta di Luwu

BELOPA — Guna merapikan data geospasial yang mengatur wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri dari daratan maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu membentuk tim tekhnis untuk mengatur persoalan tersebut.

Tim tekhnis ini sendiri diketuai Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman, Sofyan Thamrin melalui surat keputusan yang diteken oleh Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.

Saat ditemui di ruang kerjanya kemarin, Sofyan menjelaskan jika tim tersebut sendiri membawahi dua unit tim lainnya yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kedua tim tersebut, terkait dengan tapal batas wilayah, maupun tataruang wilayah serta mencakup wilayah hutan lindung.

“Tim yang terbentuk ini membawahi unit pengolahan data dan informasi geospasial pembangunan, serta tim unit pengalihan, penyebarluasan pengamanan. Melalui tim ini kita akan sajikan satu peta, yang mencakup tapal batas, kawasan pengembangan budidaya, termasuk polemik hutan lindung,” jelasnya.

Beberapa saat lalu sejumlah wilayah yang masuk dalam hutan lindung seperti yang ada di Pesisir Ponrang Selatan mengeluhkan wilayahnya yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

“Kalau untuk hutan lindung di wilayah pesisir sudah ada usul pelepasannya. Bahkan tim untuk itu sudah ada yang turun hari ini, yakni tim terpadu yang berasal dari provinsi,” ujar Sofyan Thamrin.

Terkait itu, Bupati Luwu, Andi Mudzakkar berharap agar tim tekhnis tersebut bisa bekerja dengan baik.
“Termasuk keluhan masyarakat kita yang sudah lama mendiami wilayah pesisir tetapi langsung masuk hutan lindung, tim harus bekerja membantu masyarakat kita,” katanya kemarin saat menerima tim terpadu.

Beberapa saat lalu secara gamblang warga menceritakan soal luas wilayah Di Desa Tobia yang mayoritas masuk dalam kawasan hutan lindung.

Mereka sendiri kaget dengan penetapan status kawasan diwilayah tersebut, padahal beberapa tahun terakhir banyak warga yang ingin mengurus sertifikast, namun apa daya Kepemilikan terhadap lahan pertanian dan pemukiman tidak bisa dilegalkan oleh negara sebagai hak milik mereka.

“85 persen luas desa kami itu masuk di dalam kawasan hutan lindung. Kami kaget karena dulunya ini bukan kawasan. Karenanya saat inbi warga di desa ini kebanyakan tak mengantongi sertifikat hak milik (SHM) terhadap lahan yang mereka garap dan tempat dimana mereka bermukim.

Kami menginginkan pemukiman dan lahan pertanian yang sudah digarap beberapa generasi bisa dibebaskan oleh negara,” sebut Bapak Rian salah seorang warga To’bia.(fan/rhm)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top