Soal Proyek PPI, Grefik: Kita Akan Usut – FAJAR sulsel
News

Soal Proyek PPI, Grefik: Kita Akan Usut

*Tim 7 Akan Buat Laporan Tertulis ke Kejati

MALILI–Kejaksaan Negeri (Kejari) Malili, melalui Kasi Pidana Khusus (Kapidus), Grefik SH, berjanji akan mengusut tuntas kasus proyek Pendaratan Pangkalan Ikan (PPI), yang diduga salah perencanaan.

Meskipun proyek tahun 2016 bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) yang dikerjakan PT Gunung Raya BK, sudah selesai dikerjakan, namun ketika ada laporan kerugian negara didalamnya, maka pihaknya akan usut hingga tuntas.

Proyek yang menelan anggaran Rp6 miliar tersebut, diduga kuat ada kerugian negara Rp1,2 miliar.
Diduga pula sewaktu dikerjakan tidak sesuai dari harga penawaran berdasarkan spesifikasi Petunjuk Teknis (RAB).

“Kita belum dalami, tapi akan kita usut. Terkait laporan proyek PPI, belum ada laporan secara resmi, namun sekali lagi jika toh ada, terlebih dulu kita akan mentelaah kemudian memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab atas proyek tersebut,” kata Grefik, kepada Palopo Pos, Selasa, 23 Mei 2017.

Pria yang dikenal peramah ini, menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Lutim, agar setiap ada laporan yang berskala besar, seperti kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, baiknya diteruskan hingga ke lantai lima, yakni di Kejati Sulsel.

“Nanti sidangnya pasti akan kembali ke Malili. Ini hanya saran saja, kembali lagi ke pembicaraan awal, kasus PPI ini, begitu ada laporannya masuk terlebih dulu kita akan mentelaah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim 7 Gempar, atas nama Andi Hasbi, mengatakan, jika Kejaksaan Malili, tidak profesional menangani kasus PPI seperti yang dilaporkan, maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan bersurat ke Kejati Sulsel.

“Terlebih dulu kita akan bersurat secara tertulis ke Kejati, setelah itu, ada ppelaporan secara resmi terkait kasus PPI di Bawalipu, Kecamatan Wotu,” tegas Andi Hasbi.

Diberitakan sebelumnya, hasil investigasi Tim 7 Gempar, menemukan pelanggaran dimana dalam penawaran menggunakan izin Amdal Lalut.
“Artinya, semua material harus lewat pantai dengan menggunakan Ponto, atau kapal.

Tapi fakta di lapangan justru semua material lewat darat sehingga kami mengsinyalir mark up dan diduga kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar dengan perbandingan lewat darat dan laut,” ungkap Andi Hasbi.
Amdal Laut, juga diklaim diterbitkan tidak sesuai fakta lokasi kerja.

“Mustahil kapal Pongtong bisa melintas dan menepi di pelabuhan akibat dangkalnya muara dasar laut,” terang Andi Hasbi.

Tim 7 juga meminta klarifikasi terkait temuan BPK yang menyebut hanya Rp500 juta lebih kerugian akibat proyek tersebut.

“Sementara BPK menyuruh rekanan untuk mengembalikan dana kas negara Rp250 juta. Maka dari itu, Tim 7 Gempar mempertanyakan ada apa dibalik semua itu,” ungkapnya.

Seraya menambahkan, hasil temuan itu, sudah ditembuskan ke Kejaksaan Negeri Malili.
Sementara itu, Konsultan proyek PPI Topik alias Puang, yang dihubungi HPnya akktif tapi tidak diangkat, begitupun dengan SMS yang dikirimkan untuk dimintai tanggapan, tapi tidak direspon.(ded)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top