Luthfi: Harusnya Urusan Pusat – FAJAR sulsel
News

Luthfi: Harusnya Urusan Pusat

* DPPKAD ‘Curhat’ di Kemendagri Soal NPHD dan Biaya Pengamanan Pilkada

PALOPO — Pemkot Palopo di forum nasional yang diikuti pejabat eselon I kemendagri, bawaslu, dan KPU lebih banyak ‘curhat’. Curhatan Kepala DPPKAD Hamzah Jalante soal hibah ke KPU dan Bawaslu.

Kemudian biaya pengamanan pilkada ke polisi dan TNI. Pilkada serentak yang harusnya tugas pemerintah pusat cenderung membebani daerah.

Pertemuan bersama di kantor kemendagri berlangsung Rabu 24 Mei 2017. Di Palopo, sejumlah permasalahan yang dihadapi antara pemkot dengan penyelenggara pilkada.

Yakni, terkait dengan penghibahaan anggaran dan anggaran pengamanan pilkada ke polisi dan TNI.

Untuk itu, Hamzah meminta kemendagri agar menerbitkan pedoman terkait pengibahan anggaran dari APBD ke KPU dan Panwas.

Dijelaskan Hamzah, mengenai pendanaan mulai dari tahap perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban mengikuti peraturan perundangn-undangan.

Dalam hal ini, harus sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendanaan Pemilu Kepala Daerah, serta di dalam Keputusan KPU Nomor 33.

Ada 2 mekanisme dalam proses pengibahan. Pertama; mulai dari proses penganggaran tertibnya sesuai mekanisme APBD. Setelah dihibahkan ke KPU dan Panwas, yakni baik melalui transfer, hal itu menjadi mekanisme APBN. Sehingga, menjadi tanggungjawab keuangan baik materil dan non fisik dan adalah si penerima hibah.

Proses kedua; mengenai daerah yang bersamaan pelaksanaan pilwalkot/pilbup dengan pilgub. Tentunya yang diharapkan adalah efisiensi anggaran melalui adanya dana sharing dari pemerintah provinsi kepada 13 kabupaten/kota di Sulsel yang akan menggelar pilkada serentak 2018 mendatang.

“Setelah dari Jakarta ini, perlu ada duduk bersama antara 13 daerah yang menggelar pilkada serentak dengan pemprov Sulsel tentang angka yang mana perlu disharing tersebut,” ujarnya, Kamis 25 Mei 2017.

Kembali kepada proses hibah. Dari Pemkot Palopo pun tidak ada masalah untuk memberikan kepada KPU Palopo dan Panwas. Hingga sejauh ini telah disepakati sebesar Rp20 miliar.

“Dari angka ini nantinya dalam pertemuan bersama Pemprov Sulsel akan dibicarakan berapa dana sharing dari provinsi kepada Pemkot Palopo yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sulsel,” sebutnya.

Dengan keluhan masalah hibah tersebut, Hamzah pun dalam forum nasional tersebut memberikan masukan kepada kemendagri agar standar biaya APBN pertanggungjawaban hibah kepada negara, yang mekanismenya tidak terlalu menyita energi dan waktu.

Agar ke depan ada dana DAU khusus kepada kabupaten/kota yang dialokasikan membiayai pilkada, dengan tidak membebani birokrasi daerah. “Sehingga tidak ribet ini pertanggungjawabannya.

Padahal, kami (Pemkot,red) sudah konsen melayani masyarakat, tidak sibuk memikirkan biaya pilkada yang dananya bolak-balik kayak sekarang. Jangan lagi ada dua mekanisme APBD dan APBN,” jelasnya.

Persoalan lainnya yang dikemukakan Hamzah adalah jika daerah sudah menghibahkan anggarannya ke KPU dan Panwas, tentunya masuk dalam neraca penerimaan negara.

Lantas bagaimana jika ada sisa anggaran yang digunakan KPU dan Panwas, tentunya wajib diserahkan kembali ke negara sesuai aturan. Namun, asal muasal anggaran tersebut adalah dari APBD? “Hal inilah yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan,” ucapnya.

Sampai administrasi yang begini menyita energi bangsa. ”Kenapa tidak pusatlah yang menyiapkan anggarannya,” ungkapnya.

Dalam forum nasional tersebut, Hamzah juga meminta kemendagri agar secepatnya menerbitkan surat edaran atau permendagri tentang aturan penghibaan APBD ke APBN agar kedepan tidak jadi temuan karena tidak memiliki dasar hukum.

“Saya minta kemendagri ada pedoman yang menjembatani. Karena cenderung Permendagri 51 dan Keputusan KPU ada defiasi. Misalnya, dari segi pokja, jika di Permendagri 51 disebutkan Pokja dianggarkan maksimal 10 orang dengan masa kerja 3 bulan,” katnaya.

Sementara di Keputusan KPU hal yang sama, Pokja maksimal 14 orang dengan masa kerja 11 bulan. Maka pastilah honornya bertambah.

Supaya ini tidak bermasalah, perlu ada penegasan paling tidak tentang standar biaya indeks penyelenggara sebagai vertikal dari pusat.

Dengan adanya Permendagri 2018 khusus Pilkada Serentak 2018 bisa menghindari kegamangan daerah dalam mengalokasikan anggaran hibah. ”Paling tidak ada surat edaranlah,” ungkapnya.

Biaya Pengamanan

Dalam setiap pelaksanaan pilkada tentunya yang namanya pengaman baik dari kepolisian dan TNI turut dilibatkan mengamankan daerah.

Tetapi, kemudian timbul pertanyaan, apa dasar dari daerah memberikan hibah anggaran pengamanan atau biaya pendukung tersebut.

Seperti yang dilakukan Pemkab Takalar yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengamanan. Padahal, sesuai aturan, penghibaan anggaran Pilkada hanya kepada KPU dan Panwas.

Soal pengamanan tidak disebutkan. “Kalau mau dicantolkan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 atau Permendagri Nomor 32 tentang Kelompok Masyarakat pun tidak dijelaskan.

Hal inilah yang juga menjadi pemikiran kami di daerah,” ujar Hamzah.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI asal Sulsel dari Fraksi NasDem, Luthfi A Mutty yang dimintai tanggapan terhadap adanya keluhan dari daerah pelaksanaan pilkada serentak mengenai proses pengibahan menjelaskan, mengenai dana hibah atau NPHD, itu memang sesuatu yang menyalahi mekanisme prinsip penyelenggara pemerintahan daerah.

Karena mengenai asas pemerintahan yang memberikan subsidi adalah pusat ke daerah, walaupun saat ini tidak ada lagi tingkatan daerah.

“Kejadian ini tidak pernah terjadi daerah mensubsidi pusat. Karena pilkada rezim Pemilu, sementara pemilu urusan pemerintah Pusat,” kata Luthfi di Jakarta.

Jadi, urusan pusat yang seluruh biaya Pemilu dibiayai APBD tentunya aneh. Maka terjadilah kekacauan dalam asas pemerintahan. “Kalau dalam hukum, asas hukumnya lebih tinggi dari kedudukan pasalnya,” jelasnya.

Untuk itu, Komisi II DPR RI dalam beberapa waktu ke depan akan meminta klarifikasi dari kemendagri tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pilkada serentak.

“Jadi ini sebenarnya tidak boleh terus berlanjut, karena ini memperlihatkan kita tidak ada pola dalam berpemerintahan.

Maka praktik semacam ini, daerah mensubsidi pusat harus segera dihentikan,” jelasnya.

Ditambahkan Luthfi, soal biaya pengamanan. ”Kalau hal tersebut adalah urusan pusat. Polisi dan TNI institusi pusat, mereka sudah diberikan biaya oleh negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pilkada itu tugas pusat, jadi harusnya pusat menyediakan anggaran buat Polisi dan TNI,” sebutnya.
Untuk itu, menurut Luthfi, pilkada jangan dianggap sesuatu tugas yang sifatnya luar biasa.

Tetapi itu bukan luar biasa. Itu urusan rutin pemerintahan. “Jadi tidak dipersiapkan seakan-akan mau perang dunia, sehingga disiapkan anggarannya,” tandasnya.

Hamzah di kemendagri mendampingi Plt Sekkot Palopo, Jamaluddin Nuhung, SH, MH. Dari KPU hadir Sekretaris KPU Palopo, Mansur, SE.

Sekretaris KPU Palopo, Mansur, SE, kepada Palopo Pos, mebenarkan bahwa pihaknya bersama sekkot dan kepala DPPKAD dan puluhan kabupaten/kota yang mau ikut pilkada tahun 2018, mengikuti rapat koordinasi dan mendapatkan arahan langsung penyelenggaraan pilkada dari Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung.

Dikatakannya, kemendagri menegaskan bahwa untuk aturan dasar mengikuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 43 dan tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota.

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 44 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang, jasa dan horarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan walikota.

Hal ini berdasarkan petunjuk dari Permendagri No: 44 tahun 2015. Yang mana untuk anggaran pilkada mengacu pada aturan peralihan yang menyebutkan diberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan merencanakan anggaran pilkada. Jadi, kata dia, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu cukup dilakukan satu kali saja.

Mengenai pencairannya bisa dilakukan dua kali hingga empat kali. Tak mesti satu kali pencairan. “Paling lambat 31 Juli. Karena tahapan pilkada sudah dimulai awal Agustus. Ini perintah kemendagri,” ungkap Mansur.(ich-idr/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top