Tetap Bisa jadi PNS – FAJAR sulsel
News

Tetap Bisa jadi PNS

* DPR Perjuangkan K2 Usia di Atas 35 Tahun, Revisi UU ASN Dibahas 5 Juni

PALOPO — Jelang pembahasan perdana revisi UU ASN 5 Juni 2017, mendatang, 2.623 orang honorer K2 yang berada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menyambut gembira. Apalagi, DPR RI bertahan memperjuangkan K2 usia di atas 35 tahun. Jadi, tetap bisa PNS.

”Kami sangat gembira mendengar kabar ini. Semoga perjuangan anggota DPR RI di senayan jalan mulus. Kami akan doakan,” ujar Safruddin, salah seorang honorer K2 di Palopo, kepada Palopo Pos, sore, kemarin.

Menurutnya, jika mereka gagal diangkat menjadi PNS, bayang-bayang menjadi seorang pengangguran sudah terpampang di depan mata.

Sudah tergambar bagaimana raut sedih istri yang tak lagi dapat nafkah. Sudah tergambar bagaimana luka hati anak yang mungkin tak bisa melanjutkan pendidikan.

”Kami ini sudah terlanjur basah, mau cari pekerjaan lain sudah telanjur tua. Sekarang cuma berharap pemerintah menghargai pengabdian kami saja.

Mudah-mudahan anggota Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan nasib kami ini,” tambah yang tercatat jadi guru honorer di salah satu SMP.

Hal senada juga dikemukakan Megawati. Ia mengaku tercatat sebagai honorer 1998. ”Sampai saat ini, pemerintah hanya memberi janji,” tuturnya diamini temannya Sita.

”Semoga perjuangan teman-teman senasib kami di Jakarta membuah hasil yang menggembirakan,” harapnya.

Pembahasan perdana revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dilaksanakan 5 Juni 2017, disambut sukacita honorer kategori dua (K2) dari Lutra, Lutim, dan daerah lain di pulau Jawa.

Kata mereka, kabar tersebut ibarat air di padang pasir setelah sekian lama tanpa ada perkembangan apa-apa. “Kami menyambut baik dengan riuh gembira terhadap rencana penjadwalan raker DPR dengan pemerintah.

Sebuah asa yang besar dan dinanti 400 ribuan nasib honorer k2 yang selama ini dalam ketidakpastian,” tambah salah seorang K2 di Lutra, Kamis 25 Mei 2017, kemarin.

Honorer K2 juga berharap, penjadwalan 5 Juni adalah fase terang, pasti dan realisasi menuju tahap paripurna akhir, yakni memberikan payung hukum bagi mereka diangkat menjadi CPNS tanpa batasan usia.

“Mudah-mudahan ini tidak hanya bebungah (sekadar menyenangkan, red). Angin surga mudah datang, tapi cepat lenyap. Akhirnya nasib kami lagi yang digantung,” terangnya.

Ratusan ribu honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) di bawah naungan Komite Nasional Revisi Undang-Unddang Aparatur Sipil Negara (KN Revisi UU ASN) memastikan akan mengawal pembahasan perubahan UU dimaksud.

Pembahasan yang rencananya dimulai Senin 5 Juni mendatang akan menjadi sejarah bagi seluruh honorer dan PTT.

“Kami akan mengawal pembahasan ini. Karena pembahasan revisi UU ASN adalah penentu perjuangan kami,” kata Ketua KN Revisi UU ASN Mariani kepada JPNN, Rabu 24 Mei 2017, lalu.

Dia pun berharap, pembahasan revisi UU ASN bukan sekadar kabar burung. Karena informasi tersebut masih belum jelas. “Kami tanya Baleg, belum ada jadwalnya tapi kami cari informasi dari sumber lain juga,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Palopo, Dahri Saleng, mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan dari pusat mengenai pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.

”Kami berharap itu. Semoga revisi UU ASN cepat disahkan dan mengakomodir keinginan ribuan honorer K2,” sebut Dahri.

Pembahasan perdana revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diagendakan 5 Juni mendatang rencananya menghadirkan tiga menteri.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto.

Tiga menteri yang akan dihadirkan adalan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sesuai Surpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Maret 2017, pemerintah diwakili ketiga menteri tersebut diperintah membahas revisi UU ASN bersama DPR RI.

Kabar beredar, dari kalangan pemerintah ada upaya untuk tidak membahas revisi tersebut. Sebab, revisi itu dinilai hanya meloloskan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang kompetensinya rendah.

“Memang, saya sudah mendengar ada gelagat pemerintah tidak ingin UU ASN direvisi. Itu sebabnya pemerintah mempercepat penyelesaian RPP turunan ASN,” kata Bambang yang juga kapoksi Baleg DPR RI kepada JPNN, Rabu 24 Mei 2017.

Walaupun nanti pemerintah punya pandangan lain terhadap revisi UU ASN, lanjutnya, DPR akan tetap pada komitmen awal untuk memerjuangan honorer K2 dan PTT menjadi PNS.

“Kalau usia 35 tahun ke atas susah di-PNS-kan, kami akan cari jalan lainnya. Yang penting dapat ikannya tapi tidak membuat air keruh,” ucapnya.

Dia pun menyayangkan sejumlah honorer K2 yang terlibat dalam hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Perilaku honorer K2 ini akan mengurangi simpati pemerintah maupun masyarakat luas.

“Ya bagaimana mau jadi pendidik yang benar, kalau sudah ikut dalam huru-hara politik. Guru dan tenaga kependidikan honorer harus netral serta independen. Jangan mau dibawa ke dalam politik,” tegas Bambang.

Anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto kembali menegaskan, jadwal pembahasan Revisi UU ASN 5 Juni mendatang. Jadwal itu sudah dikeluarkan pada Senin 22 Mei 2017, lalu.

“Ya masa iya saya sebarkan informasi bohong. Honorer K2 dan seluruh PTT tenang saja. Pembahasan revisi UU ASN akan dimulai awal Juni,” tandasnya.(jpnn-idr-rhm/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top