Hari Ini, BPK RI Serahkan LHP-LKPD – FAJAR sulsel
News

Hari Ini, BPK RI Serahkan LHP-LKPD

*Undang Bupati-Ketua DPRD

BELOPA — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) saat ini telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Luwu Tahun Anggaran 2016.

Rencananya Senin, 29 Mei 2017 hari ini dokumen tersebut akan diserahkan BPK RI kepada Pemkab Luwu dan Ketua DPRD Luwu.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Luwu, Moh Arsal Arsyad S.STP, M.Si yang dikonfirmasi Sabtu, 27 Mei 2017 membenarkan Senin hari ini pihak BPK RI Perwakilan Makassar akan menyerahkan LHP-LKPD untuk tahun 2016.

“Kami diinformasikan pemeriksaan sudah selesai dan pihak BPK RI akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut di kantor BPK Regional Makassar. Insha Allah Bupati Luwu dan Ketua DPRD Luwu akan hadir menerima LHP LKPD ini,” ungkap Arsal.

Arsal mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui predikat yang akan diraih dari LHP LKPD tahun 2016 yang dilakukan pihak BPK RI.

Namun sangat diharapkan predikat tahun ini bisa menyamai predikat tahun lalu dimana Kabupaten Luwu menerima LHP-LKPD tahun 2015 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Semoga saja kita mendapat yang terbaik dari LHP-LKPD ini seperti tahun lalu,” jelas Arsal.

Sekedar diketahui, tahun lalu LHP LKPD Luwu menerima predikat WTP, setelah pada tahun sebelumnya Luwu pernah meraih predikat disclimer (2013) dan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2014.

Pemkab Luwu tahun lalu mendapat apresiasi dari BPK RI, karena sangat gigih berusaha melakukan perbaikan sehingga posisi keuangan yang diperiksa sebagai aset per 31 Desember 2015, sebesar Rp1,569 Triliun lebih, dengan neraca kewajiban Rp10 Miliar lebih, ekuitas Rp1,559 Triliun dan pengendalian aset senilai Rp30 Miliar sudah dilakukan perbaikan-perbaikan utamanya aset tetap yang mengalami kerusakan.

Tujuan dilakukan pemeriksaan LKPD untuk kemudian memberikan opini, dilakukan BPK RI dengan beberapa kriteria, pertama kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas pengendalian intern.

Dari keempat kriteria inilah hasilnya dirangkum didalam tiga buku dokumen. Dan berdasarakan peraturan perundang-undangan, pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindaklanjut LHP dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.(and/rhm)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top