Mendagri: Pemerintah Harus Gerak Cepat – FAJAR sulsel
News

Mendagri: Pemerintah Harus Gerak Cepat

* Teken NPHD Anggaran Pilkada Luwu dan Palopo

PALOPO — Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke KPU mendesak diteken. Karena, tahapan pilkada serentak Juni 2018 masuk Agustus 2017. Mendagri Tjahjo Kumolo berharap tiga pihak di daerah duduk bersama membahas anggaran pilkada. Jadi, pemerintah daerah harus gerak cepat.

Hal ini menindaklanjuti hasil pertemuan 171 utusan pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri, Rabu 24 Mei 2017, di kemendagri Jakarta.

Di forum tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo, melalui Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, mengharapkan agar pemerintah daerah secepatnya membicarakan berapa besaran biaya untuk pilkada Luwu dan Palopo 2018 yang disepakati bersama dengan KPU. ”Pemerintah daerah harus gerak cepat. Membahas anggaran yang nantinya dituangkan dalam NPHD,” ujarnya.

Mendagri menegaskan bahwa untuk aturan dasar mengikuti
Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 43 dan tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang, Jasa, dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wali kota. Hal ini berdasarkan petunjuk dari Permendagri No 44 tahun 2015. Untuk anggaran pilkada mengacu pada aturan peralihan yang menyebutkan diberikan kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan merencanakan anggaran pilkada.

”Jadi nantinya penandatanganan NPHD cukup satu kali saja. Mengenai pencairannya bisa dilakukan dua kali hingga empat kali, tidak mesti satu kali pencairan,” paparnya.

Kata mendagri, paling lambat 31 Juli 2017, NPHD sudah diteken. Karena tahapan pilkada sudah bisa dimulai awal Agustus. ”Ini perintah mendagri langsung,” ujar Mansur, SE, sekretaris KPU Palopo, kepada Palopo Pos, Minggu 28 Mei 2017, kemarin.
Dari Pemkot Palopo hadiri Sekkot Palopo, H Jamaluddin Nuhung, SH, MH, Kepala BPKAD Palopo, H Hamzah Jalante. Dari Sekretaris KPU Palopo, Mansur, SE.

Ada juga dari Luwu. Pemkab Luwu diwakili oleh Plt Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Moh Arsal Arsyad S.STP, M.Si, dan komisioner KPU Luwu.

Hal senada juga dikemukakan Moh Arsal Arsyad. Ia membenarkan arahan mendagri supaya daerah bergerak cepat melakukan pertemuan guna membahas anggaran hibah ke KPU dan Panwasl.

”Insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menggelar pertemuan dengan KPU Luwu bersama wakil rakyat di DPRD,” ujar Plt kepala BPKD Luwu, Minggu 28 Mei 2017, kemarin.

”Memang benar. Mendagri dalam pertemuan itu mengharapkan agar pemerintah daerah secepatnya membicarakan berapa besaran biaya untuk Pilkada Luwu 2018 yang disepakati bersama dengan KPU Luwu,” tambahnya.

Moh Arsal mengatakan, pelaksanaan pilkada Luwu 2018 menggunakan APBD Luwu. Jumlahnya cukup besar. Anggaran ini akan diserahkan ke KPU Luwu selaku penyelenggara pilkada Luwu. “Memang perlu dibuatkan dalam bentuk perjanjian hibah. Ini mengingat uang daerah yang berpindah ke KPU Luwu untuk melaksanakan kegiatannya,” paparnya.

Dalam perjanjian ini, kata dia, akan diatur berapa sesungguhnya pembiayaan riil yang dibutuhkan pihak penyelenggara, baik di tahun 2017 ini maupun berapa kebutuhan untuk tahun 2018.

Bagaimana dengan pilgub Sulsel? Arsal mengatakan, Pemkab Luwu akan menemui segera Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas dan menyepakati item-item apa saja dalam Pilkada Luwu maupun dalam Pilgub Sulsel 2018 yang menjadi pembiayaan bersama. ”Ini juga nanti akan dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Sulsel,” terang dia.

Untuk diketahui, menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, Pemkab Luwu dipastikan membutuhkan anggaran yang cukup besar agar kegiatan pilkada Luwu dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis.

Seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada Luwu 2018 dalam hal ini pihak penyelenggara (KPU dan Panwas) serta pihak pengamanan (TNI/POLRI), menyatakan sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengawal agenda lima tahunan ini.

Berdasarkan proposal yang masuk, KPU Luwu mengusulkan anggaran Pilkada Luwu 2018 hingga mencapai Rp41 miliar. Permintaan ini naik dua kali lipat dari Pilkada Luwu 2013 yang mencapai Rp21 miliar.

Sementara untuk Panwas mengusulkan anggaran sebesar Rp12 miliar, naik dari Pilkada Luwu 2013 yang mencapai kisaran Rp4,5 miliar. Sementara pihak Polres Luwu dan TNI juga mengusulkan proposal biaya pengamanan Pilkada Luwu 2018 dengan jumlah nominal cukup tinggi.

“Estimasi kebutuhan Pilkada Luwu 2018 kalau melihat permintaan dari beberapa pihak, jumlahnya mencapai lebih dari Rp60 miliar. Jumlah ini cukup besar untuk APBD Luwu tentunya.

Namun demikian, Pemkab Luwu harus siap melaksanakan kegiatan pesta demokrasi lima tahunan ini,” tandas Arsal.(ich-and/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top