BPK: Sasaran APBD Sidrap Tepat Guna, Karena Ekonomi Tinggi, Kemiskinan Rendah – FAJAR sulsel
News

BPK: Sasaran APBD Sidrap Tepat Guna, Karena Ekonomi Tinggi, Kemiskinan Rendah

Makassar — Anggota BPK VI Republik Indonesia Harry Azhar Azis menyebutkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih setiap Pemerintah Kabupaten/kota di Indonesia tidak menjamin sebuah daerah tersebut masyarakatnya makmur dengan pendapatan tinggi.

“Tapi kalau ada daerah dapt WTP, daerahnya mampu menekan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dinatas rata rata nasional dan provinsi. Wah, itu hebat. Kalau tidak salah seperti Sidrap itu,” ujar Harry dindepan wartawan usai menyerahkan LHP dengan status dan predikat WTP kepada 11 kepala daerah se Sulsel, Senin (29/5/2017) di Kantor Perwakilan BPK Sulsel Jl AP Pettarani Makassar.

Dia mengatakan, WTP itu BPK hanya sebatas memberikan label setelah BPK melakukan pemeriksaan bahwa pemerintah bersangkutan atas kepatuhan dan kewajaran atas hukum perundangundangan.

“Aturan hukum dan perundang undangan itu diatur oleh pemerintah bersama anggota DPRD. Nah BPK hanya memeriksa penggunaan anggaran sesuai kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan,” ujar Harry.

Jika kepala daerah dalam hal ini Bupati, lanjut Harry Ashar mampu membuat aturan dan sentuhan melalui APBD demi kesejahteraan rakyat, maka itu WTP nya baru bisa dikategorikan sebagai WTP yang bisa memakmurkan rakyatnya.

“Seperti di Sidrap, angka kemiskinan rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan per kapita naik, berarti ada sentuhan kepala daerah melalui APBD. Berarti APBD nya tepat guna. Nah ini bisa mendapatkan dana dari kementerian keuangan. Itu disebut insentif,” ujar Harry.

Sekadar diketahui, kementerian keuangan biasanya memberikan dana insentif bagi daerah yang mendapatkan WTP dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. “Biasanya Rp 30 miliar ke atas itu bisa diberikan oleh kementerian keuangan,” ujar Harry.

Untuk informasi, Kabupaten Sidrap di tangan RMS mampu mempersembahkan WTP dari BPK untuk TA 2016. Sebanyak, 11 kabupaten/kota se Sulsel mampu memperoleh WTP dari BPK. (Adv)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top