Luwu, Palopo, dan Lutra Raih WTP, Murni Kerja Keras – FAJAR sulsel
News

Luwu, Palopo, dan Lutra Raih WTP, Murni Kerja Keras

MAKASSAR — Tiga daerah di Luwu Raya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP. Masing-masing, Luwu, Palopo, dan Luwu Utara. Luwu Timur baru akan diketahui hasilnya pada 9 Juni 2017. WTP yang diraih atas LKPD TA 2016 jadi berkah tersendiri di bulan suci Ramadan. Ini juga murni hasil kerja keras.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI, Senin 29 Mei 2017, kemarin, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran (TA) 2016.

Penyerahan LHP-LKPD di Kantor BPK Regional Makassar di Jalan AP Pettarani Makassar ini diberikan oleh Anggota VI BPK RI Dr Herry Azhar Aris MA. Disaksikan Kepala BPK RI Regional Makassar Endang Tuti Kardiani dan diterima langsung Bupati Luwu HA Mudzakkar, didampingi Ketua DPRD Luwu Andi Abdul Muharrir.

Penerimaan LHP atas LKPD TA 2016 di BPK Regional Makassar Pemkab Luwu ini bersamaan dengan beberapa daerah lain seperti Palopo, Luwu Utara. Kemudian Kota Makassar, Parepare, Sidrap, Wajo, Bone, Barru, Bulukumba, Bantaeng.

Usai menerima LHP-LKPD Luwu, Bupati Luwu HA Mudzakkar, mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada pihak BPK RI yang sudah melakukan tugasnya. “Kami sangat bersyukur karena kita bisa meraih predikat WTP. Ini adalah berkah yang kita terima di bulan suci Ramadan,” kata HA Mudzakkar.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Dr Herry Azhar Aris MA, mengatakan, pemeriksaan LHP-LKPD senantiasa memerhatikan pengelolaan keuangan daerah. LHP menilai tiga aspek, yaitu menyangkut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan dan disusun berbasis aktual.

”Kami apresiasi upaya pemkab/pemkot untuk berupaya penyajian laporan keuangan yang baik,” terangnya.

11 daerah yang diserahkan opini WTP, yaitu, Kota Makassar (opini WTP), Kota Pare-pare (keempat kalinya WTP), Palopo (WTP dua kali), Bantaeng (WTP kedua kalinya), Bulukumba (WTP kelima kalinya), Barru (WTP ketiga kalinya), Sidrap (WTP pertama kalinya), Bone (WTP kedua), Wajo (WTP keempat), Luwu (WTP kedua), Luwu Utara (WPT kelima).

Hal ini, kata Herry Azhar, telah sesuai standar pengelolaan keuangan pemerintahan. ”Ini menunjukkan peningkatan kualitas pemkab dan sinergitas mereka dengan wakil rakyat dan lembaga pemeriksaan keuangan,” kata dia.

Herry menambahkan, ada beberapa permasalahan yang ditemukan sekaitan pemeriksaan ini. ”Kami minta ditindaklanjuti dalam jangka waktu 60 hari. Kalau tidak disikapi, kami minta penegak hukum untuk masuk ke wilayah bapak ibu sekalian,” tandasnya.

Untuk diketahui, tujuan dilakukan pemeriksaan LKPD untuk kemudian memberikan opini, dilakukan BPK RI dengan beberapa kriteria. Pertama; kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas pengendalian intern.

Dari keempat kriteria inilah hasilnya dirangkum di dalam tiga buku dokumen. Dan berdasarakan peraturan perundang-undangan, pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut LHP dalam waktu 60 hari setelah LHP diserahkan.

Turut hadir dalam penyerahan LHP LKPD Kabupaten Luwu ini, Sekkab Luwu, H Syaiful Alam SE, MM, Wakil Ketua DPRD Luwu, Arifin A Wajuanna Ishak Sallo, Andi Firdaus, serta puluhan kepala dinas/badan lingkup Pemkab Luwu. Seperti Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Moh Arsal Arsyad S.STP M.SI, Kepala Bappeda Muhmmad Rudi, Kepala Dinas Pertanian Luwu, HA Pangerang, dll.

Sementara itu, Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir, MH sangat bersyukur. Kota Palopo dapat mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Palopo dan kembali meraih predikat/opini “Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP”. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Senin 29 Mei 2017.

Penetapan predikat/opini WTP Kota Palopo disampaikan langsung pihak BPK-RI Perwakilan Sulsel. Pada penyerahan LHP tersebut dihadiri langsung Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH didampingi, Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A. Latief, Asisten III Setda Kota Palopo, Dra Munasirah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Hamzah Djalante.

LHP Palopo diterima langsung wali kota. ”Alhamdulillah dengan apa yang kita raih hari ini. Untuk kedua kalinya Kota Palopo dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan ini prestasi yang luar biasa, baik bagi saya pribadi selaku Wali Kota maupun bagi SKPD dan masyarakat Kota Palopo,” ungkap orang nomor satu di Kota Palopo ini.

Lanjutnya, status WTP dari BPK ini, tidak lepas dari kerja keras semua pihak di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, dan dukungan masyarakat yang selalu ikut mengawasi kinerja pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Selain itu, ditambahkan Judas, perolehan predikat sebelumnya pada 2016 lalu adalah proses awal untuk bekerja lebih giat dan bekerja sesuai dengan undang-undang (UU) dan peraturan yang ada. Dan terkait pengelolaan keuangan daerah akhirnya Kota Palopo mampu mempertahankan predikat tersebut dan berhasil meraih WTP untuk kali kedua.

“Ini artinya Kota Palopo untuk kedua kalinya dapat mempertahankan predikat WTP atau mampu meraih predikat tertinggi dari audit BPK, yakni clear and clean,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Judas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya. Sehingga, Kota Palopo dapat meraih predikat WTP untuk yang kedua kalinya selama dirinya menjabat sebagai wali kota. Terutama kepada SKPD terkait dan masyarakat tetap termotivasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance).

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante saat dikonfirmasi apakah predikat WTP 2016 yang diperoleh Kota Palopo bebas dari setoran, ia dengan tegas menjawab kalau tentu saja tak ada namanya setoran. Menurutnya, predikat WTP yang diterima Kota Palopo merupakan murni dari kerja keras seluruh pihak yang terkait, yakni SKPD lingkup Pemkot Palopo, serta dibawah bimbingan dan arahan dari Wali Kota Palopo.

”Predikat WTP yang diperoleh Kota Palopo untuk yang kedua kalinya itu murni kerja keras kami, dan semua pihak yang terkait yakni pada SKPD, serta masyarakat Kota Palopo dalam mewujudkan good governance yakni pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani sangat bahagia saat mengetahui daerah yang dipimpinnya kembali meraih WTP. ”Alhamdulillah LKPD untuk tahun 2016 Kabupaten Luwu Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini merupakan kerja keras dari seluruh perangkat daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Utara,” papar Bupati Indah.

Lanjut bupati perempuan pertama di Sulsel ini, di satu sisi ini merupakan kebanggaan. Tetapi, ini mempunyai tanggungjawab yang besar bagaimana pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Sehingga, opini wajar tanpa pengecualian ini linier dengan indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten Luwu Utara.

Sementara itu, terkait opini WTP di pemerintahan Indah- Tahar, ini adalah LKPD pertama yang mana ini dapat dijabarkan ke pemerintahan yang berdampak ke masyarakat di Kabupaten Luwu Utara menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam penyerahan hasil pemeriksaan lkpd ini dihadiri pula Ketua DPRD Luwu Utara, Drs H Mahfud Yunus MM, Sekertaris Kabupaten Luwu Utara, Ir H Abd Mahfud MM, serta pimpinan SKPD terkait.(jun-and-rhm/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top