Raih WTP Bukan Berarti Bebas Penyelewengan – FAJAR sulsel
News

Raih WTP Bukan Berarti Bebas Penyelewengan

JAKARTA — Kementerian/Lembaga, badan, dan pemerintah daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tidak ada penyelewengan.

“Penilaian BPK terhadap opini WTP memang tidak jelas ukurannya, karena ada WTP bukan berarti tidak ada penyelewengan. Sederhananya, kepala daerah di suatu provinsi selalu menerima WTP tetapi tidak berkorelasi dengan kepuasan publik karena angka kemiskinan tidak turun,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam di Jakarta, Senin 29 Mei 2017.

Berkaca dari kasus suap yang menjerat Auditor Utama III BPK Rochmadi Saptogiri dan Kepala Auditorat III BPk Ali Sadli terkait pengurusan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Desa (Kemdes), diyakini hanya fenomena puncak gunung es yang menandakan, KPK harus mengungkap seluruh borok BPK kendati memulainya dari kasus suap sebesar Rp40 juta dari komitmen Rp140 juta.

Roy meyakini, praktik jual beli WTP telah terjadi sejak lama dan bisa dijadikan pintu masuk oleh KPK untuk menelusuri lebih dalam dan memaksa BPK memperbaiki integritas auditornya.

“Kasus ini pukulan telak bagi BPK, karena di masyarakat sudah berkembang opini negatif bahwa auditor sering kali mendapat fasilitas dari pihak yang diaudit. Khususnya di daerah. Kalau sudah difasilitasi pasti hasil auditnya yang tadinya buruk jadi bagus,” kata Roy di Jakarta.

Menurut Roy, BPK selama ini sering dikritik berkaitan dengan sistem integritas serta penegakan kode etiknya?, namun kritik itu tidak pernah dijawab dengan perbaikan. Contoh sederhananya, sampai sekarang tidak jelas jumlah auditor yang diberi sanksi karena penyelewengan.

Sepatutnya, lanjut dia, sembilan anggota atau komisioner BPK bisa menekan potensi penyelewengan. Adanya kasus suap yang membelit auditor utama BPK justru menunjukan indikasi keterlibatan anggotanya dalam pemberian opini WTP.

“Ini memang fenomena gunung es karena di BPK sendiri sistem integritas, transparansinya sangat lemah. ?Adanya suap WTP tidak lepas dari pimpinannya yang lemah atau justru ikut bermain dari dalam. Seharusnya sembilan anggota BPK bisa meminimalisasi (penyelewengan) namun, sulit kalau tidak ada kemauan,” tekan dia.

Roy mengatakan, pemberian WTP merupakan hasil akhir auditor yang ditunjuk anggota BPK menjadi tim audit. Artinya, anggota BPK mengetahui dan mengontrol kerja auditor karena informasi audit dibawa pada forum rapat anggota untuk pemberian raport (WTP).

“Jadi yang bertandatangan tim auditor tetapi dia melaporkan ke atas. ?Timnya dibentuk anggota, karena surat penugasan dari pimpinan,” ungkapnya.

Bukan hanya untuk BPK, kasus suap pemberian WTP juga pelajaran bagi kementerian/lembaga maupun pemprov-pemprov untuk tidak mencoba-coba memanipulasi laporan keuangan lalu menyuap untuk mendapat opini WTP agar terus mendapat proyek.(idr/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top