Harta Tak Bergerak MN Tersebar di Empat Provinsi – FAJAR sulsel
News

Harta Tak Bergerak MN Tersebar di Empat Provinsi

* KPK Buka LHKPN Anggota DPR dari Golkar

JAKARTA — KPK buka data LHKPN anggota DPR RI dari Golkar. Dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disetor Markus Nari (MN) tanggal 17 Maret 2016 cukup fantastis. Ada tiga mobil mewah. Kemudian 17 tanah dan bangunan di empat provinsi.

Sejak dijadikan tersangka dalam kasus Miryam S Haryani, keberadaan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar asal dapil III yang meliputi Luwu Raya, Toraja, dll, bak misteri. Tak ada kabar atau informasi yang jelas dimana keberadaannya sekarang.

Bahkan, nomor telephone yang biasa dihubungi Palopo Pos untuk wawancara pun sudah beberapa hari ini tidak pernah aktif lagi. Dari sejumlah tenaga ahlinya di DPR pun tidak ada yang tahu dimana keberadaan bendahara umum soksi ini.

Saat Palopo Pos melakukan penelusuran ke kediamannya di Kalibata dan Pancoran, Sabtu 3 Juni 2017, juga tidak ada informasi yang jelas didapat. Semuanya serba tertutup dan enggan untuk berkomentar.

Hanya ada pembantu rumah yang dijumpai, itupun juga dirinya enggan untuk berkomentar dimana keberadaan tuan rumah. “Bapak enggak tahu dimana,” jawab singkat asisten rumah tangga Markus Nari yang namanya enggan disebutkan.

Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan status tersangka kepada Markus Nari berkaitan dengan kasus pemberian keterangan palsu yang menjerat Miryam S Haryani atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

Pada kesempatan lain, pengacara Elza Syarief membongkar aliran uang yang diberikan anggota DPR Markus Nari kepada Miryam S Haryani. Elza mengetahui adanya aliran dana tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam.

“Yang jelas dalam keterangannya (Miryam) memang ada uang mengalir dari bapak itu (Markus),” ujar Elza Syarief di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 2 Juni 2017, lalu.

Elza enggan menyebutkan nominal aliran dana yang diterima Miryam dari Markus. Namun Elza membenarkan penerimaan uang tersebut diakui Miryam dalam BAP saat menjadi saksi dalam perkara korupsi e-KTP.

“Saya enggak tahu ya (nominal uang), cuma saya baca di BAP. Karena saya juga bukan orang yang mengetahui secara faktual. Tapi saya membaca keterangan itu,” kata Elza.

Markus Nari kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan mencegah, merintangi dan menggagalkan upaya penyidikan dan persidangan dalam perkara korupsi e-KTP.

Penetapan terhadap Markus diduga karena Politisi Partai Golkar tersebut merupakan pihak yang mengancam Miryam. Sebab, Miryam menyebut Markus telah memberinya sejumlah uang terkait korupsi e-KTP.

Ancaman dari Markus yang membuat Miryam mencabut BAP saat sidang dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu.

Mendengar Markus ditetapkan sebagai tersangka, Elza merasa tak heran. “Ya itu memang ada kaitannya dengan yang saya baca di BAP-nya Ibu Yani. Soal masalah penyerahan uang itu. Tapi saya enggak begitu ingat ya. Tapi keterangan itu yang dicabut di persidangan,” kata Elza.

Bantuan Hukum

Terpisah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto prihatin atas ditetapkannya Markus Nari sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani. Partai Golkar akan mengadakan rapat terkait pergantian posisi Markus di DPR.

“Ya kita akan serahkan kepada Korbid Kepartaian Partai Golkar untuk proses-proses selanjutnya kita sabar aja menunggu,” kata Novanto usai menghadiri undangan di kediaman Akbar Tanjung, Jalan Purnawarman nomor 18, Jakarta Selatan, Sabtu 3 Juni 2017.

“Secepatnya (rapat) kita akan lakukan,” sambungnya.
Partai Golkar disebut Novanto menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada KPK. Ia pun berharap Markus mengikuti supremasi hukum yang ditetapkan KPK.

“Saya sangat prihatin kepada saudara Markus Nari yang sudah jadi tersangka. Dan itu saya serahkan sepenuhnya kepada pihak KPK dan kita menjunjung tinggi supremasi hukum dan tentu saya rasa nanti saudara Markus akan mengikuti betul-betul sesuai koridor hukum yang ada di KPK,” ucapnya.

Novanto mengaku terakhir berkomunikasi dengan Markus ketika Rapimnas Golkar di Balikpapan. “Kita ada acara di Balikpapan,” katanya.

Meskipun kadernya sudah ditetapkan sebagai trsangka, Novanto mengaku belum menerima laporan terkait bantuan hukum yang akan diberikan kepada Markus. Namun, Partai Golkar disebut Novanto akan menyiapkan bantuan hukum terhadap Markus.

Harta Fantastis

Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut ternyata memiliki jumlah harta yang cukup besar.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan dalam situs acch.kpk.go.id, jumlah harta yang dilaporkan Markus sebesar Rp19,8 miliar dan 62.700 dollar AS. Markus tercatat terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 17 Maret 2016.

Harta kekayaan Markus terdiri dari harta tidak bergerak, yakni 17 tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah. Misalnya, di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali (Provinsi Sulteng), Kabupaten Maros, Kota Makassar (Provinsi Sulsel), Sleman (Yogyakarta), dan Jakarta Selatan.

Kemudian, Markus memiliki tiga mobil mewah dan sebuah sepeda motor yang berasal dari hasil sendiri. Semua kendaraan milik Markus senilai lebih dari Rp2 miliar.

Selain itu, dalam harta yang dilaporkan pada 2016, Markus juga memiliki harta berupa logam mulia, batu mulia, serta barang-barang antik dan seni, yang nilainya setara dengan Rp900 juta.

Markus juga memiliki usaha peternakan dan perkebunan yang senilai Rp70 juta. Kemudian, giro atau setara kas senilai Rp520,5 juta dan 62.700 dollar AS.(idr/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top