Perusahaan Nakal Bakal Didenda – FAJAR sulsel
News

Perusahaan Nakal Bakal Didenda

* THR Pekerja Paling Lambat Minus 7 Hari Raya, Disnaker Palopo Buka Posko Pengaduan

PALOPO — Lebaran tahun ini bakal terasa lebih spesial. Tak hanya ASN yang dapat gaji 14 alias THR, pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 akan membawa pulang Tunjangan Hari Raya (THR).

Perusahaan nakal bakal didenda kalau tak tepat waktu. THR wajib dibayar pada H-7. Di Palopo, disnaker akan membuka posko pengaduan THR.

Pemerintah mengingatkan agar THR bagi pekerja/buruh harus dilakukan H minus 7 hari raya idulfitri. THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

”Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, Selasa 6 Juni 2017, di acara Media Gathering di Jakarta.

Berdasarkan Permenaker Nomor 6/2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan.

Sedangkan terkait besarnya jumlah THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dan lebih besar dari ketentuan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.

Untuk mengawal pembayaran THR dari pengusaha kepada pekerja/buruh, Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk membuka Posko Peduli Lebaran 2017 yang berada di di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA).

”Tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh untuk mengadukan permasalahan THR, posko tersebut juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Haiyani Rumondang.

Posko THR ini akan mulai melayani masyarakat pada tanggal 8 Juni hingga 5 Juli 2017. Masyarakat yang ingin mengadu bisa menghubungi Telepon : 021 525 5859, Whatsapp : 0812 8087 9888, 0812 8240 7919 dan Email : poskothrkemnaker@gmail.com.

“Kita juga telah meminta kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun ini,” kata Hayani.

Sanksi

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja (PP dan K3), Maruli A Hasoloan, mengatakan, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan THR tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan Permenaker Nomor 20/2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang di dalamnya mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai membayar THR.

“Pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya untuk peningkatan kesejahteraan pekerja,“ kata Maruli.

Selain itu, kata Maruli, pengusaha juga akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi akan diberikan kepada pengusaha yang terbukti melanggar meliputi sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Lebih lanjut kata Maruli, pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha mempertimbangan beberapa hal. Yakni sebab – sebab teguran tertulis tidak dilaksanakan oleh pengusaha dan mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan dua tahun terakhir serta diaudit oleh akuntan publik.

“Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberlakukan hingga pengusaha memenuhi kewajiban untuk membayar THR keagamaan,” kata Maruli. Kepala Disnaker Kota Palopo, Kodrat R, S.Sos, M.Si menyampaikan, disnaker Kota Palopo telah membuka pos pengaduan di kantor disnaker, Jalan Opu Tosappaile, Palopo.

“Perusahaan wajib membayar THR sebab itu merupakaan tunjangan yang wajib dibayar ke karyawan. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya silakan datang ke kantor untuk laporkan. Kita buka pos pengaduan,” ungkap Kodrat, kepada Palopo Pos, Rabu 7 Juni 2017.

Jadi, lanjutnya, ia akan mengawasi perusahaan yang tidak beri THR, untuk karyawan agar melapor ke disnaker jika tidak diberi THR.

Mantan Kadis Kehutanan Kota Palopo ini mengungkapkan, jumlah perusahaan yang terdaftar di Disnaker di Kota Palopo sebanyak 563 perusahaan. Dimana jumlah pekerja/buruh sebanyak 5.173 orang.

Menurut Kodrat, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 pada Pasal 3 menyebutkan besaran THR Keagamaan yakni pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah.

Tetapi bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.

Ia melanjutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

”Pengenaan denda sebagaimana yang dimaksud tidak menghilangkan kewajiban pengusana untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya,” jelas Kodrat.
Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerjanya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUNGGU JUKNIS
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo sudah menyiapkan dana pembayaran THR bagi 4.244 orang PNS yang berada di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo sebesar Rp20 miliar lebih. Meski demikian, BPKAD belum bisa menyalurkannya, karena masih menunggu Petunjuk dan Teknis (Juknis) pembayaran THR PNS tersebut.

Kepala BPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante, menyebutkan, pembayaran THR bagi PNS menunggu juknis dari pusat. Yang jelas akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idulfitri. ”Dana sudah siap. Dan kami siap mencairkan setelah ada petunjuk dari pusat.

Yang jelas sebelum Lebaran sudah kami bayarkan,” kata Hamzah, saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Direktur Utama Harian Palopo Pos, Amran Suyuti di Perumahan PNS Kelurahan Songka, kemarin.

Sementara itu, THR bukan hanya diterima PNS, tetapi berlaku juga bagi 25 orang anggota DPRD Kota Palopo. Pencairan THR para wakil rakyat ini juga menunggu juknis dari pusat. Menurut Hamzah Jalante, THR anggota DPRD disiapkan sebesar Rp40 miliar lebih. ”Aturan pemberian THR sama dengan PNS. Yakni hanya sebesar gaji pokok,” sebutnya.(idr-rhm/ary)

LANJUT PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top