Rencana Penerapan Lima Hari Sekolah, Maaf Sekolah di Bone Belum Siap – FAJAR sulsel
News

Rencana Penerapan Lima Hari Sekolah, Maaf Sekolah di Bone Belum Siap

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah mulai tahun ajaran 2017-2018, disambut dingin kalangan pendidik di daerah ini.

Mendikbud menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter (P3K). Untuk program P3K itu, kata Mendikbud mulai tahun ajaran 2017-2018, akan ada perubahan-perubahan pengorganisasian pembelajaran. Antara lain guru wajib berada di sekolah 8 jam, tidak boleh kurang. Hari sekolahnya lima hari seminggu. Sabtu dan Minggu diliburkan untuk hari keluarga dan hari wisata keluarga.

Namun demikian, rencana pemberlakukan kebijakan Mendikbud tersebut disambut pesimis kalangan pendidik di daerah ini. Alasan yang mengemuka atas penolakan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Mulai dari kelas yang terbatas, hingga ketersediaan kantin sekolah yang tidak memadai.

Kepala SMP Negeri 1 Watampone, Muhammad Arfah, SPd, MPd menilai dari sisi kualitas penerapan lima hari sekolah bisa diterima. Namun saat ini pihaknya terkendala fasilitas di sekolah. “Terkait adanya wacana ini, kalau dari segi kualitas kami sudah siap, namun saat ini kami masih minim fasilitas untuk menghadapi itu salah satunya sarana kantin di sekolah belum memadai,” ungkapnya.

Kalau ini diberlakukan tanpa didukung sarana memadai, kata Arfah dipastikan orangtua siswa diberatkan. “Karena siswa tidak hanya dibekali makanan berat, namun juga dilengkapi dengan makanan ringan,” paparnya.

Hal senada diungkapkan Kepala SDN 22 Jeppee Juraeje, SPd, MPd. Juraeje menegaskan pihaknya belum bisa menerapkan program lima hari sekolah. Pasalnya, sekolah yang dipimpin saat ini menerapkan kelas dobel shift.
“Kalau itu diterapkan, tentu kami akan mengalami kendala. Karena di sekolah kami itu diterapkan kelas dobel shift. Ada siswa yang masuk pagi dan ada yang masuk siang,” bebernya.

Diakui Juraeje, pihaknya terpaksa menerapkan dobel shift, karena kelas terbatas. “Jika regulasi itu nantinya tidak ada kebijakan, maka secara otomatis kita akan mencari alternatif lain,” katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd mengatakan jika wacana tersebut berlaku secara menyeluruh di sekolah, maka secara otomatis membutuhkan waktu untuk melakukan proses adaptasi karena terkait stamina guru dan siswa. “Mengajar di pagi hari, beda dengan mengajar pada sore hari. Begitupun juga dengan siswa, beda daya tangkapnya saat belajar di pagi hari dan belajar di sore hari,” kata Nursalam.

Selain itu, kata Nursalam kesiapan kantin di sekolah sejauh ini belum memadai. “Kalau kantin sekolah tidak ada, tentu ini akan menjadi kendala bagi sekolah. Apalagi siswa yang mau makan ini tidak sedikit, jumlahnya ratusan,” jelasnya.

Nursalam berharap dalam penerapan regulasi itu ada pengecualian kepada daerah. “Karena daerah itu seperti di Kabupaten Bone, waktu kebersamaan anak dengan orangtua itu selalu ada. Tidak sama dengan yang ada di kota. Jadi kalau regulasi itu mau diterapkan, maka harus ada pengecualian, jangan secara keseluruhan,” imbuhnya.

*

LANJUT RADAR BONE

loading...
Click to comment
To Top